Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Boy Rafli Amar Sebut Ada Anggota Parpol Baru Terafiliasi Terorisme, Ini Profil Kepala BNPT

image-gnews
Boy Rafli Amar diketahui menempuh pendidikan di AKABRI bagian Kepolisian dan lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Letnan Dua Polisi (Letda Polisi). Boy Rafli Amar yang kini resmi menjabat sebagai Kepala BNPT pada 6 Mei 2020 lalu, sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Wakalemdiklat), Kapolda Papua pada 2017, Kapolda Banten pada 2014-2016, Kabid Humas Polda Metro Jaya pada 2009, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri. Foto/Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool
Boy Rafli Amar diketahui menempuh pendidikan di AKABRI bagian Kepolisian dan lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Letnan Dua Polisi (Letda Polisi). Boy Rafli Amar yang kini resmi menjabat sebagai Kepala BNPT pada 6 Mei 2020 lalu, sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Wakalemdiklat), Kapolda Papua pada 2017, Kapolda Banten pada 2014-2016, Kabid Humas Polda Metro Jaya pada 2009, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri. Foto/Edwin Dwi Putranto/Republika/Pool
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengungkapkan terdapat anggota partai politik (parpol) baru terindikasi berafiliasi dengan jaringan terorisme. Kendati begitu, parpol baru tersebut tak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

“Terafiliasi ya. Jadi beberapa yang tidak lolos itu yang kami katakan ada indikasi,” ujar Boy di Hotel St Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Senin, 13 Maret 2023 lalu.

Karenanya, Boy mengimbau setiap instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebab, menurut jangan sampai bermunculan parpol baru yang ternyata punya latar belakang terindikasi terorisme.

Dikutip dari bnpt.go.id, BNPT memastikan bahwa seluruh partai politik peserta Pemilu 2024  'Clear' (bersih) dari afiliasi jaringan terorisme. "Yang lolos ini (parpol) adalah sifatnya clear ya," kata Boy Rafli Amar pada Selasa 14 Maret 2-23. 

Meskipun demikian, terdapat data intelijen yang mengindikasikan adanya organisasi teroris yang ingin menunggangi pesta demokrasi ini untuk merebut kekuasaan melalui jalur politik praktis. 

“Info yang bersifat terbatas ini memberikan kondisi bahwa organisasi teroris itu merubah strategi “dari peluru ke kotak suara”, untuk menempuh jalur demokrasi yang sangat mungkin untuk mendapatkan kekuasaan," katanya. 

Profil Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar

Dilansir dari fkpt.bnpt.go.id, Komisaris Jenderal Polisi atau disingkat Komjen Pol Boy Rafli Amar lahir di Jakarta, pada 25 Maret 1965. Bulan ini Boy genap menginjak usia 58 tahun. Dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Kepala BNPT pada 1 Mei 2020. Boy menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius.

Boy lahir dari keluarga perantau Minangkabau. Ayahnya dari Solok, sementara ibunya dari Kotogadang, Agam, Sumatra Barat. Dia adalah cicit dari sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo. Boy menikah dengan Irawati dan telah dikaruniai dua orang anak.

Pada Januari 2021 lalu, Boy Rafli Amar menjadi salah satu dari lima nama calon Kapolri. Nama-nama itu diusulkan Kompolnas ke Presiden Jokowi untuk menggantikan Jenderal Idham Azis. Hal tersebut terungkap dari pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Boy Rafli merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol 1988. Pada 2007, dia pernha menjabat sebagai Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88 Antiteror. Setahun setelahnya atau pada 2008, Boy Rafli ditarik ke Jakarta. Dia ditunjuk sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kemudian, setelah itu Boy Rafli diangkat menjadi Kabagpenum Ropenmas Divisi Humas Polri.

Pada 2012, karier Boy Rafli kian menanjak. Dia kerap tampil dan menjadi rujukan media massa. Namanya pun makin populer. Pada 2014, dia dimutasi sebagai Kapolda Banten. Usai menjabat dua tahun di Banten, pada 2016 Boy kembali ke Mabes Polri. Dia ditunjuk menggantikan Irjen Anton Charliyan sebagai Kadiv Humas Polri.

Setahun kemudian, Boy Rafli Amar dipindahtugas ke Papua 2017. Dia menjadi Kapolda Papua selama setahun di wilayah Indonesia Timur itu. Setelah itu dia kembali ditugaskan di Jakarta. Dia ditunjuk menjabat Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri pada 2018. Jabatan itu diembannya sampai 2020 hingga akhirnya menjadi Kepala BNPT sampai saat ini.

Mengutip dari Antara, Boy Rafli Amar memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme Kategori Politik, Hukum, dan Keamanan pada September 2022 lalu. Penghargaan yang diberikan dalam acara Rakyat Merdeka Award 2022 itu diberikan kepada Boy Rafli karena ia dinilai berhasil memberantas intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

Dia juga dinilai berkontribusi dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 melalui program Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN, yang merupakan program deradikalisasi berbasis kesejahteraan. Kala itu BNPT mendirikan KTN di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  I  SDA

Pilihan Editor: BNT Sebut Perempuan, Anak Muda dan Pengguna Internet Penyumbang Potensi Radikalisme

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

1 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

4 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

8 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

8 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

9 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

10 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

10 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

11 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Wakil Duta Besar Selandia Baru

12 jam lalu

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Wakil Duta Besar Selandia Baru

Program deradikalisasi merupakan upaya pembinaan dalam rangka mendukung proses reintegrasi warga binaan untuk kembali ke masyarakat.


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

12 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating