INFO NASIONAL – Sebanyak 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Indonesia atas keberhasilannya mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya sebagai upaya mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional. Penghargaan bertajuk Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2023 itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin di Balai Sudirman Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.
Ke-22 Provinsi itu yaitu Aceh, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Papua Selatan Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan, mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Namun, untuk mencapai target minimal 98 persen di tahun 2024, Wapres meminta seluruh pihak untuk saling bekerja sama dan bersinergi agar UHC dapat segera tercapai.
“Ke depan, kita terus dukung bersama pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan RPJMN 2020–2024, yaitu sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN,” ucapnya.
Wapres pun meminta para pemangku kepentingan menyiapkan Langkah strategis untuk target tersebut. Pertama, pemerintah daerah diminta mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.
“Saya mengapresiasi komitmen penyediaan anggaran daerah untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Pendanaan yang kuat akan menjamin keberlanjutan program secara berkesinambungan,” katanya.
Kedua, lanjut Wapres, pemerintah daerah juga harus memastikan jaminan kesehatan para pekerja dan keluarganya diberikan akses dengan baik oleh para pengusaha. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan memberikan asistensi kepada pekerja informal untuk mendaftar ke Program JKN-KIS.
Wapres berharap pemerintah provinsi berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, mulai dari fasilitas dan tenaga kesehatan. Selain itu, keempat, Wapres meminta BPJS Kesehatan agar terus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta.
Ma’ruf juga menginstruksikan lembaga terkait untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui program JKN-KIS. “Saya minta agar sinergi antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, bersama seluruh Pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program JKN-KIS.”
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menuturkan, BPJS Kesehatan telah bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun, kata dia, tercapainya predikat UHC harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
“BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.
Menurut dia, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan. Namun, dia mengakui masih ada beberapa kendala sehingga baru 22 provinsi yang dapat memenuhi UHC.
“Kendalanya di sektor informalnya, seperti petani, penjual bakso, dan lain-lain, karena mereka bukan pekerja yang mendapat upah seperti karyawan. Meski angka 98 persen UHC terlalu tinggi, namun kita akan terus upayakan untuk mencapai target tersebut,” kata Ghufron.
Sinergi dengan kementerian dan Lembaga, juga perusahaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan UHC. “Kita optimalisasi. Dari sektor informal, yang biasanya sulit, kita upayakan dipermudah.” Ghufron pun mengapresiasi pemerintah daerah/kabupaten kota/provinsi yang betul-betul mempunyai komitmen cukup tinggi untuk bisa menjamin masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. “Ada juga Duta Besar yang datang ke kantor ingin mengetahui kesuksesan Program JKN-KIS dan ada juga yang berkirim surat ingin datang ke Indonesia,” kata Ghufron.
Wakil Bupati Nunukan Hanafiah, salah satu yang menerima penghargaan untuk kategori Kabupaten/Kota mengatakan, penghargaan yang diterimanya merupakan kerja keras dari teman-teman BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah. “Kami saling bahu membahu membangun dan berupaya bagaimana target-target itu dapat tercapai.”
Kebijakan pemerintah daerah melalui APBD, kata dia, untuk mensupport UHC. “Kurang lebih Rp 17 milyar kami gelontorkan dana untuk membantu warga masyarakat mendapatkan akses kesehatan.”
Pj bupati Muna Barat Bahri mengatakan, Kabupaten Muna Barat berkomitmen untuk melaksanakan semua program perlindungan sosial. “Kami memastikan bahwa semua masyarakat di dalam Kabupaten Muna Barat itu terlayani kesehatannya.”
Dia pun berharap, tahun depan dapat mempertahankan pencapaian UHC. “Karena ini program prioritas nasional yang kami pemda, wajib menyukseskan prioritas nasional.”
