TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi usai kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang yang merupakan zona bahaya. Kebakaran terjadi Jumat malam, 3 Maret 2023, yang menewaskan 17 orang dan 600 lebih mengungsi.
"Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi saat ditemui mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Minggu, 5 Maret 2023.
Namun Jokowi tidak merinci lebih lanjut reklamasi yang dia maksud. Menurut dia, solusi akan dibicarakan oleh PT Pertamina dan Heru. "Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya," ujarnya.
Usul Ma'ruf Amin
Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusulkan agar depo Pertamina di Plumpang dipindah menjauhi permukiman penduduk pascaterbakar pada Jumat malam kemarin. Kebakaran depo menjalar ke pemukiman warga hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
"Saya berharap supaya depo ini lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan, di daerah Pelindo. Saya kira begitu," ujar Ma'ruf Amin di kawasan Plumpang, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023.
Ma'ruf berujar kawasan permukiman warga yang berdempetan dengan depo Pertamina juga bakal ditata ulang agar lebih baik dan aman. Selain di kawasan Plumpang, Ma'ruf mengatakan bakal meminta agar obyek vital pemerintah lain yang lokasinya berdempetan dengan pemukiman warga untuk dievaluasi.
Evaluasi obyek vital
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir yang turut mengunjungi lokasi kebakaran, mengatakan sudah sejak lama menekankan untuk mengevaluasi objek vital pemerintah yang berada di lingkungan masyarakat. Selain kilang minyak, Erick menyebut fasilitas seperti pupuk di Sumatra Selatan juga ditinjau.
"Buffer antara titik kemanan dan tentu titik dari masyarakat itu masih terlalu dekat. Nah, inilah yang mau kita zoning ulang, tata ulang, tidak hanya di Pertamina, termasuk PLN, termasuk pupuk," kata Erick.
Dengan adanya zoning wilayah aman antara pemukiman warga dan objek vital, diharapkan masyarakat bisa lebih aman. "Semoga ini bisa menjadi solusi juga, bahwa masyarakat mengerti bahwa kawasan itu tidak aman, jangan ditinggalkan kembali," kata Erick.
