TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui usulan pembuatan buffer zone di Depo Pertamina Plumpang sudah pernah dibahas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa-masa sebelumnya. Termasuk di era kepemimpinannya di DKI Jakarta pada 2012-2014.
"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi kepada penduduknya yang ada di situ," kata Jokowi saat ditemui mengunjungi para pengungsi kebakaran Depo Pertamina di RPTRA Rasela, Koja, Jakarta Utara, Ahad 5 Maret 2023.
"Tanah merah-nya ini kan padat dan penuh. Semuanya harus dicarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama," kata dia. Tanah Merah mengacu pada Jalan Tanah Merah Bawah yang jadi lokasi kebakaran.
Jokowi menyebut seharusnya zona ini harusnya menjadi zona air, seperti misalnya dibuat sungai yang memisahkan Depo dan pemukiman. Tujuannya untuk melindungi objek vital yang ada di dalam Depo.
"Karena barang-barang didalamnya barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk," kata dia.
Buffer zone diungkit Heru
Sebelumnya, kebakaran terjadi di Depo Pertamina pada Jumat malam, pukul 20.11 WIB, 3 Maret 2023. Usulan soal buffer zone ini diungkit Heru saat mengunjungi lokasi kebakaran pada Jumat malam tersebut.
Heru menyebut tahun 2009, pemerintah daerah sudah mengusulkan buffer zone selebar 50 meter. "Kira-kira begitu, kami kembalikan ke Pertamina," kata Heru usai menggelar rapat darurat di Pos Koramil Koja, Jakarta Utara, Sabtu dini hari, 4 Maret 2023.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Pemerintah Provinsi akan berkerja sama dengan PT Pertamina untuk melanjutkan rencana pembuatan buffer zone di kawasan Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.
"Kita bikin kerja sama, lah, sama Pertamina," kata Joko kepada wartawan di Koramil Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu, 4 Maret 2023.
Namun, eks Kepala BPK Bali itu belum merinci soal pembuatan buffer zone ini. "Ya, pastinya, semuanya itu, upaya-upaya untuk mengarah yang lebih bagus," ujarnya.
IMB Anies disorot
Usai kebakaran, masalah status lahan dan bangunan warga pun jadi sorotan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan sepatutnya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut bertanggungjawab atas kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pada Jumat malam lalu.
Menurut Gilbert, sejak awal sudah diketahui bahwa lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ada permukiman dalam jarak tertentu. Lahan yang terkena kebakaran tadi adalah milik PT Pertamina.
"Lahan milik PT Pertamina ditempati warga akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat Gubernur diberi IMB, yang jelas bertentangan dengan peraturan," ujar Gilbert dalam keterangannya pada Sabtu, 4 Maret 2023.
Gilbert menilai IMB yang dikeluarkan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI membuat persoalan semakin rumit. Menurut dia, saat itu Anies terkesan lebih mementingkan pemenuhan janji kampanye walau harus menabrak aturan. "Kesalahan itu tidak sepatutnya berulang."
Berkaca dari kejadian tersebut, Gilbert penduduk di sekitar Depo Pertamina Plumpang dipindahkan agar tidak menjadi korban lagi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Sementara kepada penduduk Kampung Tanah Merah pada Sabtu, 16 Oktober 2021.
"Ini adalah jalan tengah yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah bangunan-bangunan yang berada di tanah yang status legalnya belum tuntas. Tapi mereka faktanya ada di tempat ini sudah puluhan tahun," kata Anies Baswedan di Kampung Tanah Merah, Sabtu, 16 Oktober 2021.
Pertamina enggan berkomentar lebih lanjut ketika ditanya mengenai status lahan di Kampung Tanah Merah yang ikut dilalap api kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
“Fokus kami saat ini penanganan warga,” kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Fadjar Djoko Santoso kepada Tempo pada Sabtu.
Pilihan Editor: Jokowi Akui Buffer Zone Depo Pertamina Plumpang Dibahas saat Jadi Gubernur DKI
