Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Hampir setiap hari pemberitaan tentang pejabat pemerintah, seperti Polri, Kementerian, dan aparat lainnya mencuri perhatian publik lantaran melakukan tindakan yang mencoreng instansinya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan beberapa kali menyentil dalam berbagai kesempatan.
Secara terang-terangan, Jokowi mengungkapkan kekecewaannya terhadap aparat pemerintah, termasuk sistem birokrasi, sebagai berikut:
1. Pejabat Pamer Harta Kekayaan
Merujuk antaranews, Presiden Jokowi menyatakan bahwa rakyat pantas kecewa dengan kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo (RAT), termasuk belakangan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.
"Jika kondisinya seperti itu, menurut saya, pantas saja rakyat meluapkan kekecewaannya karena pelayanannya dianggap tidak baik. Ditambah pula, aparatnya memiliki perilaku jumawa, pamer kuasa, dan pamer kekayaan, hedonis," kata Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 2 Maret 2023.
Jokowi juga mengikuti kekecewaan rakyat atas kasus penganiayaan Mario Dandy, anak dari pajak Rafael kepada David, anak petinggi GP Ansor, Jonathan Latumahina. Baik dari media sosial maupun secara langsung, Jokowi sangat mengerti perasaan rakyat yang memiliki kekecewaan mendalam atas kasus ini sehingga ia pun mengingatkan kembali bahwa inti program reformasi birokrasi selama ini oleh pemerintah adalah agar rakyat terlayani dengan baik dengan efektif dan akuntabel.
2. Menurunnya Penggunaan Produk Dalam Negeri
Jokowi menganjurkan pemerintah untuk melakukan berbagai terobosan dalam meningkatkan penggunaan produk dan belanja dalam negeri. Presiden pun meminta agar peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus disamakan dengan upaya perbaikan ekosistem. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan di dalam negeri dapat terpenuhi secara merata.
Merangkum menpan.go.id, Presiden Jokowi memberikan empat strategi yang harus dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Pertama, memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga kualitas produk semakin meningkat. Kedua, mempercepat proses digitalisasi untuk meningkatkan penetapan produk dalam negeri dan produk mikro, kecil, serta koperasi, baik melalui katalog elektronik maupun dalam toko daring. Ketiga, lebih memperdalam riset untuk menghasilkan produk substitusi impor. Keempat, memberikan insentif untuk investor dan industri yang memproduksi dan mengembangkan produk substitusi impor.
Berdasarkan laporan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), penggunaan produk dalam negeri telah mencapai Rp 547 triliun. Meskipun capaian ini dinilai sudah baik, tetapi Jokowi mengingatkan bahwa belanja produk dalam negeri pada 2023 harus lebih ditingkatkan lagi.
3. Impor Tepung Ikan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti Indonesia yang menjadi eksportir nomor satu ikan tuna, cakalang, dan tongkol segar, tapi menjadi importir nomor satu tepung ikan.Ia tak habis pikir seberapa sulit membuat tepung ikan di dalam negeri.
“Coba dilihat yang namanya tuna, cakalang, tongkol. Kita ini eksportir nomor satu tuna, cakalang, tongkol segar. Eksportir nomor satu, tapi juga sekaligus importir nomor satu tepung ikan,” kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin, 6 Februari 2023.
Menurut Jokowi, Indonesia seharusnya bisa memproduksi tepung ikan sendiri. “Lucu sudah, didorong keluar, kemudian kita impor lagi dalam bentuk tepung ikan. Apa nggak bisa sih kita menghilirkan ini, mengindustrialisasikan ikan kita menjadi tepung ikan? Sesulit apa? Apa sulit banget sih?” ujarnya.
4. Instansi Banyak Beli Barang Impor
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekecewaannya kepada beberapa instansi pemerintah lantaran membeli banyak barang-barang impor. Menurut Presiden Jokowi, seharusnya anggaran tersebut dapat digunakan untuk membeli barang-barang produksi dalam negeri.
Dengan begitu akan membuka lapangan pekerjaan yang jika dihitung bisa membuka hingga 2 juta lapangan pekerjaan. "Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Mau kita teruskan? Ndak, ndak bisa," kata Presiden dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu 26 Maret 2022.
5. Impor Aspal
Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan menyetop impor aspal dalam 2 tahun lagi. Sebab, Buton memiliki stok bahan baku aspal sebanyak 662 juta ton. Selama ini, 95 persen aspal di Indonesia masih berasal dari impor.
"Dulunya pernah diolah di Buton tetapi stop saya nggak tahu karena katanya aspal impor lebih murah sehingga yang terjadi yang 95 persen aspal kita adalah aspal impor, padahal punya deposit di Buton 662 juta ton. Dua tahun lagi saya beri waktu setop impor aspal, semuanya harus disuplai dari pulau Buton," kata Jokowi di acara Investor Daily Summit 2022 di JCC hari ini.
6. Menipisnya Upaya Pemberantasan Korupsi di MA
Presiden Jokowi kecewa atas upaya pemberantasan korupsi oleh pihak Mahkamah Agung (MA) semakin menipis. Jokowi pun memerintahkan Menko Polhukam, Mahfud Md untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia sebagai akibat dari kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK.
"Saya akan segera melakukan koordinasi untuk merumuskan formula reformasi yang sesuai dengan konstitusi dan tata hukum negara kita. Presiden sangat serius tentang ini," ujar Mahfud pada 26 September 2022.
Mahfud juga menjelaskan alasan Jokowi yang memerintahkan jajaran eksekutifnya untuk mengambil sikap tegas terhadap lembaga yudikatif. Keinginan Jokowi melakukan reformasi hukum berasal dari rasa prihatinnya atas upaya pemerintah meberangus korupsi yang acapkali digembosi oleh lembaga peradilan. Tak hanya itu, masih banyak pula koruptor yang hukumannya dikorting atau malah dibebaskan oleh MA.
7. Cara Atasi Pandemi Covid-19
Video kemarahan Jokowi terhadap jajaran menterinya diunggah pada 28 Juni lalu di Youtube resmi Sekretariat Presiden. Video tersebut baru diunggah 10 hari setelah pidato itu dilakukan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.
Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menegur keras jajaran menterinya yang ia sebut belum satu perasaan, terhadap adanya sense of crisis di Indonesia akibat Covid-19. Jokowi mengatakan tak ada progres signifikan yang dibuat para menterinya dalam menanggulangi pandemi ini. Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau melakukan reshuffle kabinet jika diperlukan.
RACHEL FARAHDIBA I AMELIA RAHIMA SARI I SDA
Pilihan Editor: Jokowi Soal Pegawai Pajak dan Bea Cukai Hedon: Pantas Rakyat kecewa Perilau Aparat Jumawa, Pamer Kuasa, Kekayaan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
