Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kedua kiri) beserta jajaran berjalan usai bertemu Presiden Joko widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. Presiden Joko Widodo menerima anggota Komnas HAM periode 2022-2027 dan membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu baik yudisial maupun non-yudisial. ANTARA/Sigid Kurniawan
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kedua kiri) beserta jajaran berjalan usai bertemu Presiden Joko widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. Presiden Joko Widodo menerima anggota Komnas HAM periode 2022-2027 dan membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu baik yudisial maupun non-yudisial. ANTARA/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memutuskan untuk menghentikan kesepakatan jeda kemanusiaan di Papua. Para komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 berpendapat kesepatan itu memiliki kecacatan dalam hal pembuatan keputusan hingga pihak yang menandatangani kesepakatan itu.

“Komnas HAM tidak pada posisi untuk melanjutkan kesepaktan tersebut,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Rabu, 8 Februari 2022.

Kesepakatan Jeda Kemanusiaan di Papua merupakan perjanjian yang dibuat atas inisiatif komisioner Komnas HAM periode 2017-2022. Perjanjian ini dibuat sebagai mekanisme untuk menghentikan sementara kontak senjata di antara pihak yang berkonflik di Papua.

Inisiatif jeda kemanusiaan dilakukan oleh Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 di masa akhir jabatannya yakni 12 November 2022. Perjanjian diteken oleh Ketua Komnas HAM periode itu, Ahmad Taufan Damanik dengan Dewan Gereja Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Perjanjian ini diteken di Jenewa pada 23 November 2022.

Evaluasi terhadap perjanjian jeda kemanusiaan

Atnike mengatakan komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 telah mengevaluasi peranjian tersebut. Evaluasi dilakukan dari proses pengambilan keputusan di internal Komnas HAM, hingga proses penandatanganan. Hasilnya, Atnike dan koleganya menemukan sejumlah kesalahan prosedur dalam pembuatan kesepakatan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atnike menyatakan menemukan fakta bahwa keputusan tersebut bukan merupakan keputusan resmi lembaganya, karena diputuskan di luar keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM. Sidang paripurna merupakan rapat di Komnas HAM yang dilakukan oleh semua komisioner untuk mengambil sebuah keputusan lembaga.

“Proses inisiatif Jeda Kemanusiaan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan di Komnas HAM,” kata dia.

Mantan Direktur Jurnal Perempuan itu menilai posisi Komnas HAM dalam penandatanganan Perjanjian Jeda Kemanusiaan itu juga tidak tepat. Menurut dia, Komnas HAM bukanlah pihak yang berkonflik di Papua sehingga tidak berhak menandatangani perjanjian. Karena dua alasan tersebut, Komnas HAM memutuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian tersebut.

Meski demikian, Atnike mengatakan Komnas HAM tetap mendorong upaya dialog kemuniasaan untuk menciptakan situasi kondusif di Papua. Dia mengatakan dorongan terhadap dialog itu perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip HAM, transparansi, akuntabilitas dan saling menghormati, serta sesuai  dengan kewenangan, fungsi dan tugas Komnas HAM.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Usai Serangan TPNPB-OPM, Ratusan Warga Distrik Bibida Paniai yang Mengungsi Kembali Pulang ke Rumah

10 jam lalu

Masyarakat Distrik Bibida di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, mengungsi ke Gereja Madi Distrik Paniai Timur. ANTARA/HO-Komando Operasi TNI Habema
Usai Serangan TPNPB-OPM, Ratusan Warga Distrik Bibida Paniai yang Mengungsi Kembali Pulang ke Rumah

Pasukan TNI-Polri melakukan operasi penegakan hukum terhadap TPNPB-OPM yang melakukan serangan di Distrik Bibida Paniai pada 14 Juni 2024.


Pilot Susi Air Setahun Lebih Disandera OPM, Kini Bisa Bahasa Nduga

1 hari lalu

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom buka suara terkait kondisi terkini Pilot Susi Air, Philips Merthens, sejak disandera sejak Februari 2023, dalam kondisi baik. Tak hanya kondisi Philips yang baik-baik saja, Sebby juga menuturkan bahwa pilot asal New Zealand ini makan dengan teratur. Dok. TPNPB OPM
Pilot Susi Air Setahun Lebih Disandera OPM, Kini Bisa Bahasa Nduga

Lebih dari satu tahun Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera oleh TPNPB-OPM membuatnya bisa berbahasa Nduga.


Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

1 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

Egianus Kogoya dikabarkan berencana membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, tanpa tuntutan politik. Namun pembebasan itu tanpa perantara.


Satgas Operasi Damai Cartenz Akhiri Penegakan Hukum di Paniai, Warga yang Mengungsi Aman

1 hari lalu

 Kabag Humas Operasi Satgas Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno. Dok: Satgas Damai Cartenz.
Satgas Operasi Damai Cartenz Akhiri Penegakan Hukum di Paniai, Warga yang Mengungsi Aman

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan saat timnya meninggalkan Paniai, masyarakat yang mengungsi dalam kondisi aman.


Komnas HAM Bakal Koordinasi dengan Pemprov Papua Tengah soal Pengungsian Warga Bibida Paniai

1 hari lalu

Masyarakat Distrik Bibida di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, mengungsi ke Gereja Madi Distrik Paniai Timur. ANTARA/HO-Komando Operasi TNI Habema
Komnas HAM Bakal Koordinasi dengan Pemprov Papua Tengah soal Pengungsian Warga Bibida Paniai

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pengungsian ratusan warga Distrik Bibida ini mempersulit pemenuhan dan perlindungan HAM di Papua.


Anak Buah SYL Beli Rompi Antipeluru Rp 50 Juta Pakai Anggaran Biro Umum Kementan, Jaksa Tanyakan SPDP

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen?Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak Buah SYL Beli Rompi Antipeluru Rp 50 Juta Pakai Anggaran Biro Umum Kementan, Jaksa Tanyakan SPDP

Menurut Hatta, pengadaan rompi antipeluru untuk SYL itu dianggarkan oleh Bagian Biro Umum Kementan.


Warga Bibida Paniai Mengungsi, Komnas HAM Papua Bakal Kirim Tim Jika Ada Biaya

2 hari lalu

Masyarakat Distrik Bibida di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, mengungsi ke Gereja Madi Distrik Paniai Timur. ANTARA/HO-Komando Operasi TNI Habema
Warga Bibida Paniai Mengungsi, Komnas HAM Papua Bakal Kirim Tim Jika Ada Biaya

Warga Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah mengungsi pasca serangan yang dilakukan TPNPB-OPM


Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

2 hari lalu

Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com
Polres Teluk Wondama Papua Barat Tangkap ASN Terpidana Pelanggaran Pemilu 2024

ASN Teluk Wondama Papua Barat itu terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS Distrik Wasior pada Pemilu 2024.


Tim Kuasa Hukum 6 Terpidana Pembunuhan Vina Mengadu ke Ditjenpas karena Dihalangi Bertemu Kliennya

2 hari lalu

Tim kuasa hukum enam terpidana kasus Vina tiba di Komnas HAM, Rabu, 19 Juni 2024. Tempo/Alpin Pulungan
Tim Kuasa Hukum 6 Terpidana Pembunuhan Vina Mengadu ke Ditjenpas karena Dihalangi Bertemu Kliennya

Tim kuasa hukum enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky mendatangi kantor Ditjen Pas untuk menyampaikan keberatan.


Kronologi Danis Murib, Anggota OPM Eks TNI yang Ditembak Mati Pasukan Gabungan

2 hari lalu

Satgas Operasi Damai Cartenz tembak mati satu anggota KKB di Bibida, Paniai, Papua Tengah. Dokumentasi Satgas Operasi Damai Cartenz
Kronologi Danis Murib, Anggota OPM Eks TNI yang Ditembak Mati Pasukan Gabungan

Kronologi Danis Murib mantan anggota TNI jadi OPM ditembak mati aparat gabungan