"

1 Abad NU: Inilah Daftar Lengkap Ketum PBNU sejak Berdiri hingga Sekarang

Reporter

Editor

Nurhadi

Warga mengikuti pengajian dalam rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) d sepanjang jalan tugu Babalayar Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. Pengajian yang merupakan rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad NU tersebut mengusung tema
Warga mengikuti pengajian dalam rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) d sepanjang jalan tugu Babalayar Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. Pengajian yang merupakan rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad NU tersebut mengusung tema "Mendigdayakan Nahdlatul Ulama Menjemput Abad Kedua Menuju Kebangkitan Baru". ANTARA FOTO/Umarul Faruq

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 7 Februari 2023, Nahdlatul Ulama (NU) telah genap berusia 100 tahun. Di usianya yang satu abad ini, NU telah dipimpin oleh sejumlah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Ketum PBNU

PBNU tercatat telah melakukan pergantian ketua umum sebanyak 11 kali. Jabatan Ketum PBNU pertama diemban Hasan Gipo. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi oleh wakil, sekretaris jenderal, dan bendahara. 

Adapun saat ini Ketua PBNU dijabat Yahya Cholil Staquf, yang terpilih saat Mukamar XXXIV PBNU 2021 lalu. Yahya sebelumnya merupakan tokoh NU dan sempat menjabat sebagai Katib Aam PBNU.

Selain Hasan Gipo dan Yahya Cholil Staquf, berikut adalah daftar lengkap Ketum PBNU sejak berdiri hingga sekarang:

1. Hasan Gipo (1926-1929) 

Dipilih melalui: 

Muktamar I (1926)

Muktamar II (1927)

Muktamar III (1928)

2. Ahmad Noor (1929-1937) 

Dipilih melalui: 

Muktamar IV (1929)

Muktamar V (1930)

Muktamar VI (1931)

Muktamar VII (1932)

Muktamar VIII (1933)

Muktamar IX (1934)

Muktamar X (1935)

Muktamar XI (1936)

3. Mahfud Siddiq (1937-1944)

Dipilih melalui: 

Muktamar XII (1937)

Muktamar XIII (1938)

Muktamar XIV (1939)

Muktamar XV (1940)

4. Nahrawi Tahir (1944-1951)

Dipilih melalui; 

Muktamar XVI (1946)

Muktamar XVII (1947)

Muktamar XVIII (1948)

5. Abdul Wahid Hasyim (1951-1954) 

Dipilih melalui: 

Muktamar XVIX (1951) 

6. Muhammad Dahlan (1954-1956) 

Dipilih melalui: 

Muktamar XX (1954)

7. Idham Chalid (1956-1984) 

Dipilih melalui: 

Muktamar XXI (1956)

Muktamar XXII (1959)

Muktamar XXIII (1962)

Muktamar XXIV (1967)

Muktamar XXV (1971)

Muktamar XXVI (1979)

8. Abdurrahman Wahid (1984-1999) 

Dipilih melalui: 

Muktamar XXVII (1984)

Muktamar XXVIII (1989)

Muktamar XXIX (1994)

9. Ahmad Hasyim Muzadi (1999-2010) 

Dipilih melalui: 

Muktamar XXX (1999)

Muktamar XXXI (2004)

10. Said Aqil Siroj (2010-2021) 

Dipilih melalui: 

Muktamar XXXII (2010)

Muktamar XXXIII (2015)

11. Yahya Cholil Staquf (2022-2027) 

Dipilih melalui: 

Muktamar XXXIV (2021)

HARIS SETYAWAN

Baca juga: Ribuan Jamaah Ikuti Rangkaian Resepsi Puncak Satu Abad NU








Banser Depok Bakal Jaga Masjid dan Kawal Ulama Selama Ramadan

1 hari lalu

Pengurus Banser Depok rapat persiapan pelaksanaan pengamanan Ramadan 1444 Hijriah di Kantor PCNU Kota Depok, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Rabu malam, 15 Maret 2023. Foto : Dok. Banser Depok
Banser Depok Bakal Jaga Masjid dan Kawal Ulama Selama Ramadan

Banser Depok menyatakan siap membantu aparat keamanan untuk menjaga kondusifitas dan kekhusyuan umat Islam selama Ramadan 1444 H


Libatkan Ahli Gizi, PWNU Yogyakarta Imbau Menu Sahur dan Buka Puasa Sehat Atasi Stunting

2 hari lalu

Pembeli memilih aneka menu berbuka puasa dan jajanan khas Ramadan di Pasar Bendungan Hilir Jakarta, (11/8). Pasar yang digelar setiap bulan puasa itu menjadi salah satu lokasi favorit warga ibukota berburu kebutuhan berbuka puasa dan sahur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Libatkan Ahli Gizi, PWNU Yogyakarta Imbau Menu Sahur dan Buka Puasa Sehat Atasi Stunting

Ahli gizi dari puskesmas di lima kabupaten/kota DIY dan agar dapat ikut memonitor menu sahur dan buka puasa para santri di pondok pesantren.


Optimistis Maju Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar: Dosa dan Haram kalau Saya Nggak Pede

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) menghadiri Ijtima Ulama Jakarta di Jakarta, Kamis 2 Februari 2023. PKB menggelar Ijtima Ulama Jakarta dengan mengusung tema
Optimistis Maju Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar: Dosa dan Haram kalau Saya Nggak Pede

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan optimistis bisa maju sebagai calon presiden 2024.


Cak Imin Merasa Berhak Manfaatkan NU untuk Kepentingan Politik

4 hari lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memberikan sambutan saat penandatanganan petisi perlindungan anak di Sarinah, Jakarta, Ahad, 8 Januari 2023. Cak Imin berharap dengan adanya petisi ini bakal mendorong kontrol yang lebih kuat terhadap perlindungan anak. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Cak Imin Merasa Berhak Manfaatkan NU untuk Kepentingan Politik

Jika PKB dipercaya memimpin negeri, Cak Imin menyebut akan bisa mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil, makmur, dan sejahtera.


IPPNU Gelar Acara Puncak Harlah ke-68 di Masjid Istiqlal

8 hari lalu

Jamaah melaksanakan ibadah Salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2022. Pada masa PPKM level 3, Masjid Istiqlal masih mengadakan kegiatan ibadah Salat Jumat dengan membatasi jumlah jamaah maksimal 50 persen. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
IPPNU Gelar Acara Puncak Harlah ke-68 di Masjid Istiqlal

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menggelar Resepsi Puncak Harlah dMasjid Istiqlal pada Sabtu, 11 Maret 2023.


3 Alasan Seruan Tak Bayar Pajak Diprediksi Bakal Gagal

13 hari lalu

Aktivis Aliansi Elemen Sipil berunjuk rasa di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat 3 Maret 2023. Dalam unjuk rasa bertajuk Koin Peduli untuk Ditjen Pajak tersebut Aliansi Elemen Sipil menuntut pencopotan Dirjen Pajak Suryo Utomo, audit seluruh harta kekayaan pejabat tinggi di lingkungan Ditjen Pajak dan melakukan reformasi pajak untuk mencegah pesimistis masyarakat untuk taat pajak. ANTARA FOTO/Reno Esnir
3 Alasan Seruan Tak Bayar Pajak Diprediksi Bakal Gagal

Sempat ramai seruan untuk tidak membayar pajak dari berbagai kalangan. Namun seruan itu dinilai tidak akan berhasil. Ini alasannya.


Serahkan Memori Banding Mardani H Maming, KPK Berharap PT Banjarmasin Koreksi Soal Denda

13 hari lalu

Tersangka Mardani H Maming berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Mardani yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan menjalani pemeriksaan terkait kasus suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP). TEMPO/Imam Sukamto
Serahkan Memori Banding Mardani H Maming, KPK Berharap PT Banjarmasin Koreksi Soal Denda

KPK berharap putusan banding terhadap Mardani H Maming sesuai dengan tuntutan jaksa.


Lembaga Pendidikan Berbasis Agama di Indonesia Adopsi Konsep Pendidikan Ideal UNESCO

15 hari lalu

Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Republik Indonesia, Valerie Julliand (ketiga dari kiri), bersama perwakilan UNESCO dan lembaga pendidikan usai penandatanganan kerjasama pendidikan antara UNESCO dan Indonesia Global Compact Network (IGCN) , di Jakarta pada Selasa (28 Februari 2023). (Antara/Katriana)
Lembaga Pendidikan Berbasis Agama di Indonesia Adopsi Konsep Pendidikan Ideal UNESCO

Kupuku Indonesia berkolaborasi dengan Lembaga Pendidikan NU Ma'arif dan Yayasan Karmel dalam mengadopsi konsep pendidikan ideal UNESCO.


Dirjen Pajak Suyo Utomo Datangi PBNU Usai Said Aqil Serukan Boikot Pajak Jika Dislewengkan

15 hari lalu

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat Konferensi Pers Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam Pengawasan Kepegawaian di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Wamenkeu menegaskan upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan three lines of defense. Tempo/Tony Hartawan
Dirjen Pajak Suyo Utomo Datangi PBNU Usai Said Aqil Serukan Boikot Pajak Jika Dislewengkan

Dirjen Pajak Suryo Utomo beralasan ke PBNU untuk pertemuan rutin. Tapi, usai eks Ketua PBNU Said Aqil serukan boikot pajak jika diselewengkan.


Kasus Pamer Kekayaan Pejabat Pajak, Alissa Wahid: Sistem Pengawasan Perlu Dievaluasi

17 hari lalu

Alissa Wahid. Dok.TEMPO
Kasus Pamer Kekayaan Pejabat Pajak, Alissa Wahid: Sistem Pengawasan Perlu Dievaluasi

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Wahid meminta sistem pengawasan diperbaiki untuk mencegah penyelewengan jabatan.