INFO NASIONAL - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antara stakeholder di pemerintah terbangun lebih baik, khususnya terkait dengan data ketersediaan beras.
Menurut Anggia, dari hasil pantauan saat ini, terdapat perbedaan informasi tentang stok beras. Hal ini diketahui saat Komisi IV DPR RI mengadakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Jombang, Kamis, 2 Februari 2023.
Baca Juga:
Di Jombang, Komisi IV mengunjungi dua pabrik penggilingan padi. Pertama, penggilingan padi yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Pojok Kulon. Kedua, berkunjung ke PT Sinar Makmur Komoditas (SMK).
Gapoktan Pojok Kulon memiliki kapasitas produksi lebih kecil, yaitu hanya 15 ton per hari. Sedangkan, kapasitas produksi PT SMK memiliki kapasitas produksi yang lebih besar yang mencapai ratusan ton per hari.
Dari hasil pantauan tersebut, Anggia mengaku bingung karena tidak melihat keberadaan stok beras. “Yang jelas, saat kita tadi di penggilingan, tidak ketemu yang namanya beras atau beras. Ini yang menjadi concern kita,” katanya.
Baca Juga:
Karena itu, ia menjelaskan, kalau misalnya kedua data yang berasal dua institusi itu sama-sama memiliki kebenaran maka perlu dibangun komunikasi yang lebih baik. Sebab, tegasnya, beras ini masalah krusial yang harus ditangani, apalagi sekarang ini di tengah-tengah isu global krisis pangan.
“Isu ini harus kita tangani dengan baik. Kalau datanya salah, penyikapannya juga salah, nanti intevensinya salah, jangan-jangan nanti kita kekurangan pangan,” khawatirnya.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menerangkan acuan data yang digunakan institusinya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, menurutnya, hal itu sebagaimana amanat dari undang-undang. Ia berharap tiap pihak tidak salah dalam menafsirkan data yang disajikan dari BPS tersebut.
“Mudah-mudahan dengan (penjelasan) ini tidak salah membaca data. Kami semuanya di Kementan gunakan satu data, BPS. Apakah kementerian mengumpulkan data? Kami pakai satelit internal tapi tidak dirilis. Ada data bulanan dari daerah? Ada. Tapi kami tidak rilis itu. Yang kami pakai adalah data BPS,” ujar Suwandi.
Ia melanjutkan, ada perbedaan pengertian mengenai surplus-defisit dengan stok. Kalau surplus-defisit adalah selisih produksi dikurangi konsumsi. Karena itu, menurutnya, jangan dicampur soal surplus-defisit itu dengan stok. Stok itu barang statis, kalau surplus-defisit ini bersifat dinamis. “Stok itu ada di mana-mana, ada di Bulog, rumah tangga, di penggilingan, dana sebagainya butuh survei dari BPS juga. Surplus defisit beda, stok juga beda,” kata dia. (*)
