TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh belum membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke internal partai. Pertemuan yang berlangsung satu jam itu terjadi pada Kamis lalu di Istana Negara.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut biasanya Paloh bakal menyampaikan hasil pertemuan dengan presiden ke para kader dalam waktu khusus
"Ya biasanya nanti kita dikumpul untuk beliau jelaskan secara lengkap," ujar Hermawi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 28 Januari 2023.
Meski belum mengetahui detail isi pertemuan tersebut, Hermawi menyebut partainya secara sikap politik tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. "Sebagai partai pengusung, NasDem konsisten bersama Jokowi sampai hari terakhir masa jabatannya," kata Hermawi.
Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh ini berlangsung di tengah merebaknya isu reshuffle kabinet. Bahkan sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak agar Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri dari Partai NasDem.
Desakan itu mulai muncul setelah Surya Paloh mengumumkan dukungan partainya kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan dua menteri NasDem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi tidak hanya didasarkan pada kinerjanya. Menurut dia, asal partai menteri tersebut juga mempengaruhi usulan reshuffle.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot.
Terakhir, Jokowi kembali meminta publik untuk menunggu rencana kocok ulang atau reshuffle kabinet. Dia enggan berkomentar banyak soal kabar reshuffle kabinet akan diumumkan Rabu, 1 Februari 2022.
"Tunggu," kata Jokowi saat ditemui usai mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2022.
Partai NasDem sendiri menyatakan tak keberatan jika para menterinya di-reshuffle asalkan bukan dilandaskan alasan politis. Mereka menilai hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Mereka pun menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga akhir.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan
