Adukan Dua Media ke Dewan Pers, PDIP: Serangan ke Kehormatan Ketum dan Partai

Logo PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengadukan Media Indonesia dan Metro TV kepada Dewan Pers ihwal pemberitaan HUT PDIP ke-50 di JIExpo pada 10 Januari 2023 lalu. Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Yanuar P. Wasesa mengamini jika pemberitaan itu dinilai menyerang kehormatan partai dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Yes (dinilai menyerang kehormatan partai dan Ketum). Terlebih lagi, 2 media itu nyata-nyata tidak berpedoman pada kode etik jurnalistik,” kata Yanuar kepada Tempo, Sabtu, 21 Januari 2023.

Kendati demikian, Yanuar belum bisa mengungkapkan kode etik mana yang dilanggar oleh dua media itu. Ia mengatakan urusan pelanggaran kode etik masuk dalam materi yang diadukan ke Dewan Pers.

“Karena masuk dalam materi pengaduan ke Dewan Pers dan belum diperiksa oleh mereka, saya belum bisa menyampaikan pasal mana yang dilanggar dalam pemberitaan tersebut,” ujarnya.

Yanuar mengatakan pengaduan ini sudah dilaporkan kepada Megawati melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto maupun pengurus DPP. Dia menyebut sudah menjadi tugas BBHAR untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan kala ada yang menyerang kehormatan Ketum dan partai.

“BBHAR PDI Perjuangan bertugas untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan jika ada yang menyerang kehormatan ketua umum dan partai. Pengaduan ke Dewan Pers tentu saja dilaporkan kepada Ibu Ketua Umum oleh Sekjen dan DPP Partai,” kata dia.

Bagian dukungan kebebasan pers

Yanuar mengatakan pengaduan ini merupakan bagian dari pendidikan politik dan upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Dia menyebut PDIP sangat mendukung kebebasan pers.

Dia menegaskan media publik tidak boleh jadi alat propaganda partai politik kendati kepemilikannya terafiliasi dengan Ketua Umum maupun pengurus teras partai tertentu.

“Akibatnya pemberitaan media tersebut sering tidak berimbang, tidak mengindahkan etika jurnalistik, dan mengabaikan tata pemberitaan yang baik,” ujarnya.

Selain itu, Yanuar menyebut BBHAR PDIP mengusulkan kepada Dewan Pers agar membuat kebijakan maupun regulasi ihwal media massa yang terafiliasi dengan parpol. Salah satunya dengan pembentukan Satuan Tugas yang memantau pemberitaan demi menjaga independensi pemberitaan di ruang publik.

“Demokrasi akan sehat apabila pers independen, obyektif, dan mengedepankan etika jurnalistik. Dengan demikian campur tangan pemilik media karena vested-interest dengan Parpolnya bisa dihindarkan. Itulah salah satu tujuan gugatan yang kami lakukan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BBHAR DPP PDIP M. Nurdin mengatakan dewan redaksi dari dua media tersebut disinyalir rangkap jabatan dengan kepengurusan maupun anggota partai politik tertentu.

Padahal, kata dia, izin media tersebut adalah media publik, bukan media internal partai. Oleh sebab itu, Nurdin mengatakan politik pemberitaannya mesti netral, tidak partisan, dan mencerdaskan.

“BBHAR DPP PDI Perjuangan setelah melakukan pertimbangan yang mendalam dan mengundang para pakar pers akhirnya memutuskan untuk mengajukan aduan kepada Dewan Pers terhadap Media Indonesia dan Metro TV,” kata Nurdin.

Laporan pengaduan ini diserahkan kepada Dewan Pers pada Jumat, 20 Januari 2023, kemarin. Yanuar menyebut pengaduan ini mengenai pemberitaan HUT PDIP ke-50 yang digelar di JIExpo pada 10 Januari 2023 lalu.

Adapun Media Indonesia dan Metro TV merupakan bagian dari Media Group yang dipimpin oleh Surya Paloh. Hingga berita ini diturunkan Tempo masih mengupayakan tanggapan dari dua media tersebut atas aduan PDIP

Baca: PDIP Kembali Senggol Kinerja Menteri NasDem, Irma Chaniago Singgung Soal Korupsi Bansos






Guru Besar Hukum Sebut Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Tewas Kecelakaan Sudah Benar

3 jam lalu

Guru Besar Hukum Sebut Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Tewas Kecelakaan Sudah Benar

Penetapan tersangka dalam kasus tabrakan menewaskan mahasiswa UI, Hasya Attalah Syaputra, hingga ditetapkan tersangka, sudah benar.


Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

4 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, Menteri LHK Absen dalam Rapat Soal Beras dengan Jokowi

Di tengah isu reshuffle, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar tak hadir dalam rapat soal beras dengan Presiden Jokowi di Istana Negara hari ini.


Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

5 jam lalu

Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara hari ini. Dia mengaku tak tahu soal isu reshuffle.


Gibran dan Megawati Bahas Kaesang Pangarep: Beliau yang Mulai Pembicaraan

6 jam lalu

Gibran dan Megawati Bahas Kaesang Pangarep: Beliau yang Mulai Pembicaraan

Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Semarang sempat membahas tentang Kaesang Pangarep.


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

6 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

Airlangga meminta media menunggu hari Rabu untuk mendapatkan kabar politik terbaru. Pernyataan ini dilontarkan di tengah isu reshuffle Kabinet


Bertemu Megawati di Semarang, Gibran Akui Dapat Pesan dan Arahan

7 jam lalu

Bertemu Megawati di Semarang, Gibran Akui Dapat Pesan dan Arahan

Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapatkan banyak pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, saat bertemu di Semarang


3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Tewaskan Mahasiswa UI & Penanganan Kasusnya Dinilai Abaikan Kapolri Jadi Top 3 Metro

9 jam lalu

3 Wasiat Titipan Kapolda Fadil Imran soal Tabrakan yang Tewaskan Mahasiswa UI & Penanganan Kasusnya Dinilai Abaikan Kapolri Jadi Top 3 Metro

Ada 3 wasiat titipan Kapolda Fadil Imran soal tabrakan yang tewaskan mahasiswa UI & Penanganan kasus Ini abaikan perintah Kapolri


PKS Dukung Anies Baswedan, Relawan Minta Sekber Segera Didirikan

11 jam lalu

PKS Dukung Anies Baswedan, Relawan Minta Sekber Segera Didirikan

Tim relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) meminta agar Sekretariat Bersama segera didirikan


Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

11 jam lalu

Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

NasDem menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP di tengah isu reshuffle


4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

12 jam lalu

4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

Sohibul Iman mengungkapkan PKS akhirnya secara resmi memberikan dukungan ke Anies Baswedan soal pencapresan. Apa saja update terbarunya?