KontraS Menyebut Pengakuan Pemerintah Terhadap Pelanggaran HAM Berat Hanya Pembaruan Janji Lama

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org
Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau KontraS menilai pengakuan pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bersifat substantif. Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyebut pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak ada artinya bila tidak ada tindak lanjut yang lebih konkret.

“Pada dasarnya, rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal baru. Sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi demikian kepada pemangku jabatan presiden saat itu, bahkan tidak hanya sekedar pengakuan melainkan permintaan maaf,” kata Fatia pada Kamis 12 Januari 2023.

Pemulihannya kadang menyalahi prinsip keadilan

Fatia menambahkan hasil pemantauan KontraS seringkali menemukan model pemulihan kasus pelanggaran HAM berat justru memuat indikasi menyalahi prinsip keadilan. Selain itu, kata dia, pemerintah juga tidak jarang membuat peraturan penyelesaian HAM berat tanpa adanya standar yang universal.

“Misalnya saja dengan tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan,” ujar dia.

Selain itu, Fatia juga mengatakan sudah berulangkali pemerintah membentuk tim khusus penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Namun, dia mengatakan tidak ada satu pun tim tersebut yang berhasil secara konkret mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga tuntas.

“Komite Rekonsiliasi dan Komite Pengungkapan Kebenaran pada tahun 2015, Dewan Kerukunan Nasional pada tahun 2016 hingga Tim Gabungan Terpadu Tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada tahun 2018 yang terbukti gagal untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat secara akuntabel dan justru hanya memperalat korban untuk melegitimasi formalitas “penyelesaian” di permukaan saja tanpa sungguh-sungguh mempedulikan substansi penyelesaian kasus masa lalu,” ujar dia.

Pada Rabu 11 Januari 2023, Presiden Jokowi menerima laporan dan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran (TPP) HAM Berat Masa Lalu. Setelah menerima laporan tersebut, Prsiden Jokowi mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah lama terjadi. 

“Saya telah membaca dengan seksama laporan dari (tim) PPHAM pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Adapun kasus-kasus tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan misterius pada 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung pada 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada 1989, Peristiwa Penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Lalu ada kasus Kerusuhan Mei 1998, tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan dukun santet pada 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA di Aceh pada 1999, Peristiwa Wasior di Papua pada 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua pada 2003 dan Peristiwa Jambo Keupok di Aceh pada 2003.

Baca: Kilas Balik 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diakui dan Disesalkan Jokowi








Doakan Mahfud Md Tak Direshuffle Jokowi, Johan Budi: Presiden Tak Suka Menteri Berdebat Di Luar

58 menit lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md saat bersiap mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Doakan Mahfud Md Tak Direshuffle Jokowi, Johan Budi: Presiden Tak Suka Menteri Berdebat Di Luar

Johan Budi mengingatkan anggota Dewan maupun pemerintah agar tidak saling mengancam. Menurut Johan, tiap-tiap pihak punya kotoran dan sisi gelap.


Terkini Metro: Peras PKL Bermodus Minta THR 2023, Mutasi Polri, Putra Jokowi Didukung Maju Pilkada 2024

4 jam lalu

Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara
Terkini Metro: Peras PKL Bermodus Minta THR 2023, Mutasi Polri, Putra Jokowi Didukung Maju Pilkada 2024

Berita terkini Metro Tempo.co menyajikan informasi soal modus minta THR 2023, mutasi Polri, dan putra Presiden Jokowi didukung maju Pilkada 2024.


Dukung Putra Bungsu Jokowi Maju Pilkada Depok 2024, Relawan Ganjar Pranowo: Ada Atensi dari Warga

6 jam lalu

Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep saat ditemui di Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023 TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dukung Putra Bungsu Jokowi Maju Pilkada Depok 2024, Relawan Ganjar Pranowo: Ada Atensi dari Warga

Komunitas Ganjar Pranowo (GP) Center mendukung putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, maju Pilkada Depok 2024. Apa alasannya?


Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Segera

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait Piala Dunia U-20, di Istana Merdeka, Selasa, 28 Maret 2023. YouTube/Sekretariat Presiden
Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Segera

Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal terkait reshuffle kabinet.


Kereta Api Trans Sulawesi Mulai Beroperasi, Jokowi: Negara Kita Akan Semakin Baik

8 jam lalu

KA Andalan Celebes melintas di jalur kereta api Makassar-Maros di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Ahad, 6 November 2022. Kereta ini merupakan moda transportasi kereta pertama di Sulawesi.  ANTARA/Arnas Padda
Kereta Api Trans Sulawesi Mulai Beroperasi, Jokowi: Negara Kita Akan Semakin Baik

Jokowi menceritakan sempat terjadi perdebatan apakah proyek pembangun jalur kereta itu bakal dilakukan di Pulau Kalimantan atau Pulau Sulawesi.


Muhadjir Effendi Umumkan Perubahan Libur Cuti Bersama Lebaran 2023, Cek Detailnya

8 jam lalu

Plt Menpora Muhadjir Effendy mengacungkan jempolnya ke arah wartawan sebelum rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023. Rapat kerja tersebut membahas perkembangan pelaksanaan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia setelah FIFA membatalkan acara pengundian grup peserta di Bali dan kesiapan kontingen Indonesia dalam Sea games 2023 Kamboja. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Muhadjir Effendi Umumkan Perubahan Libur Cuti Bersama Lebaran 2023, Cek Detailnya

Menko PMK Muhadjir Effendi mengumumkan perubahan waktu hari libur dan cuti bersama lebaran 2023. Bagaimana detailnya?


Beli Cabai di Pasar Maros, Jokowi: Saya Mau Tahu Pedas Mana Sama di Jawa

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ( kiri), dan Bupati Keerom Piter Gusbager (ketiga kiri) saat meninjau lumbung pangan di Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah berencana menyiapkan lahan secara bertahap sekitar 10 ribu hektare untuk dijadikan lumbung pangan yang akan ditanami jagung di Kabupaten Keerom. ANTARA FOTO/Sakti Karuru
Beli Cabai di Pasar Maros, Jokowi: Saya Mau Tahu Pedas Mana Sama di Jawa

Presiden Jokowi membeli cabai merah saat berkunjung ke Pasar Maros, Sulawesi Selatan. Dia membandingkan harga di Jawa dan Sulawesi.


Kemenhub Kerahkan Dua Kapal Tol Laut Distribusikan Pasokan Beras ke NTT

9 jam lalu

Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 16 Desember 2022. Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200.000 ton. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kemenhub Kerahkan Dua Kapal Tol Laut Distribusikan Pasokan Beras ke NTT

Kekurangan stok beras di NTT menyebabkan komoditi pangan itu menjadi mahal.


Jokowi Sebut Pembangunan Transportasi Publik di Jakarta Terlambat 30 Tahun

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo meluncurkan Tunnel Boring Machine (TBM) MRT Jakarta Fase 2A di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Februari 2022. Sumber: Biro Setpres
Jokowi Sebut Pembangunan Transportasi Publik di Jakarta Terlambat 30 Tahun

Akibat keterlambatan itu, Jokowi menyebut kemacetan terjadi sepanjang hari di Jakarta.


Kaesang Jokowi Diminta Jadi Wali Kota Depok, DPC PDIP: Kenapa Jauh-jauh ke Solo

11 jam lalu

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menjawab pertanyaan sejumlah awak media usai acara soft launching Pracima Tuin Pura Mangkunegaran Solo, Sabtu, 21 Januari 2023. TEMPO | SEPTHIA RYANTHIE
Kaesang Jokowi Diminta Jadi Wali Kota Depok, DPC PDIP: Kenapa Jauh-jauh ke Solo

Kaesang Pangarep kembali menjadi perbincangan di dunia maya karena diminta turun untuk maju dalam Pilkada Depok 2024 sebagai calon Wali Kota Depok.