Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KontraS Menyebut Pengakuan Pemerintah Terhadap Pelanggaran HAM Berat Hanya Pembaruan Janji Lama

image-gnews
Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org
Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS 2020-2023 yang menjadi Dewan Juri Udin Award. Foto: KontraS.org
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau KontraS menilai pengakuan pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bersifat substantif. Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyebut pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak ada artinya bila tidak ada tindak lanjut yang lebih konkret.

“Pada dasarnya, rekomendasi perihal pengakuan atas adanya kejahatan kemanusiaan bukanlah hal baru. Sejak tahun 1999, Komnas HAM sudah menyampaikan rekomendasi demikian kepada pemangku jabatan presiden saat itu, bahkan tidak hanya sekedar pengakuan melainkan permintaan maaf,” kata Fatia pada Kamis 12 Januari 2023.

Pemulihannya kadang menyalahi prinsip keadilan

Fatia menambahkan hasil pemantauan KontraS seringkali menemukan model pemulihan kasus pelanggaran HAM berat justru memuat indikasi menyalahi prinsip keadilan. Selain itu, kata dia, pemerintah juga tidak jarang membuat peraturan penyelesaian HAM berat tanpa adanya standar yang universal.

“Misalnya saja dengan tidak berpihak kepada korban sebagai pemangku utama kepentingan,” ujar dia.

Selain itu, Fatia juga mengatakan sudah berulangkali pemerintah membentuk tim khusus penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Namun, dia mengatakan tidak ada satu pun tim tersebut yang berhasil secara konkret mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat hingga tuntas.

“Komite Rekonsiliasi dan Komite Pengungkapan Kebenaran pada tahun 2015, Dewan Kerukunan Nasional pada tahun 2016 hingga Tim Gabungan Terpadu Tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu pada tahun 2018 yang terbukti gagal untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat secara akuntabel dan justru hanya memperalat korban untuk melegitimasi formalitas “penyelesaian” di permukaan saja tanpa sungguh-sungguh mempedulikan substansi penyelesaian kasus masa lalu,” ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Rabu 11 Januari 2023, Presiden Jokowi menerima laporan dan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran (TPP) HAM Berat Masa Lalu. Setelah menerima laporan tersebut, Prsiden Jokowi mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah lama terjadi. 

“Saya telah membaca dengan seksama laporan dari (tim) PPHAM pelanggaran HAM berat yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2022,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Adapun kasus-kasus tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan misterius pada 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung pada 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada 1989, Peristiwa Penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998. Lalu ada kasus Kerusuhan Mei 1998, tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II pada 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan dukun santet pada 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA di Aceh pada 1999, Peristiwa Wasior di Papua pada 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua pada 2003 dan Peristiwa Jambo Keupok di Aceh pada 2003.

Baca: Kilas Balik 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diakui dan Disesalkan Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dikritik Banyak Joget Minim Gagasan, Prabowo: Gagasan Kita, Lanjutkan Perjuangan Jokowi

5 jam lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberi kaos kepada warga saat kampanye di kawasan Masjid Agung Banten, Kota Serang, Banten, Minggu, 3 Desember 2023. Prabowo mengawali kampanye di hari keduanya dengan berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin, bertemu kiai dan ulama serta bersilaturahmi dengan Abuya Muhtadi Dimyathi di Cidahu, Pandeglang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Dikritik Banyak Joget Minim Gagasan, Prabowo: Gagasan Kita, Lanjutkan Perjuangan Jokowi

Prabowo mengatakan, gagasan Koalisi Indonesia Maju yang mengusungnya adalah meneruskan program pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.


Gara-gara Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Bawaslu DKI dan Heru Budi Saling Lempar Tanggung Jawab

6 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kemasan ke warga di area car free day Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Gara-gara Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Bawaslu DKI dan Heru Budi Saling Lempar Tanggung Jawab

Soal Gibran bagi-bagi susu di CFD, Bawaslu DKI dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi saling tunjuk yang harusnya tanggung jawab.


Prabowo Hadiri HUT ke-9 PSI di Semarang

6 jam lalu

Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyapa para pendukungnya di Pasar Raya Kota Padang pada Sabtu 9 Desember 2023. Foto Fachri Hamzah
Prabowo Hadiri HUT ke-9 PSI di Semarang

Calon presiden Prabowo yang hadir di HUT ke-9 PSI mengatakan dirinya sebagai saksi perjuangan Jokowi untuk Indonesia.


Brigjen Johnny Eddizon Isir: Dulu Jual Nasi Kuning, Ajudan Presiden Jokowi, Sekarang Jabat Kapolda Papua Barat

6 jam lalu

Irjen. Pol. Jhonny Edison. Wikipedia
Brigjen Johnny Eddizon Isir: Dulu Jual Nasi Kuning, Ajudan Presiden Jokowi, Sekarang Jabat Kapolda Papua Barat

Berikut profil Brigjen Johnny Eddizon Isir, masa kecil jualan nasi kuning, jadi ajudan Presiden Jokowi, kini jabat Kapolda Papua Barat.


Jokowi Alumnus Paling Memalukan, BEM UGM: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, Kokohnya Politik Dinasti

8 jam lalu

Baliho besar bergambar Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan dua sisi wajah terpampang mencolok di area bundaran kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Jumat 8 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Jokowi Alumnus Paling Memalukan, BEM UGM: Amblesnya Demokrasi, Ambruknya Konstitusi, Kokohnya Politik Dinasti

BEM UGM selenggarakan mimbar bebas yang menjadi tempat mengkritik adik-adik mahasiswa kepada sang kakak, Jokowi, alumnus paling memalukan.


Anies Baswedan Ingin Perbanyak Jalur Kereta Api, Pengamat: Tantangannya Pada Minat Investor

11 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (tengah) memberikan pidato politik di pasar Minggu Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, Rabu, 6 Desember 2023. Dalam kunjungan tersebut, warga dan pedagang berharap Anies Baswedan untuk menurunkan harga sembako serta biaya pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih mahal jika terpilih nanti. ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Anies Baswedan Ingin Perbanyak Jalur Kereta Api, Pengamat: Tantangannya Pada Minat Investor

Anies Baswedan berharap bisa memperbanyak jalur kereta api sebagai transportasi umum yang murah. Tantangannya, proyek sejenis selama ini sepi investor


Nobatkan Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, BEM UGM : Saatnya Turun ke Jalan

12 jam lalu

Sosok bertopeng Presiden Jokowi menerima sertifikat Alumnus UGM Paling Memalukan dari BEM UGM di Yogyakarta Jumat 8 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Nobatkan Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, BEM UGM : Saatnya Turun ke Jalan

"Sertifikat ini juga akan kami kirimkan langsung ke beliau (Jokowi), tapi lewat pos saja, karena kita malas di sana banyak tikus," kata Gielbran.


Isi Garasi Kepala BNN Baru Marthinus Hukom, Cuma Punya 1 Mobil

15 jam lalu

Kepala BNN Irjen Pol Marthinus Hukom memusnahkan barang bukti narkoba di kantor BNN, Jakarta, Jumat 8 Desember 2023. BNN memusnahkan barang bukti narkoba berupa 34.338,88 gram sabu, 1.879,99 gram ganja dan 3.000 ml cairan mengandung narkotika yang diperoleh dari penangkapan 16 tersangka. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Isi Garasi Kepala BNN Baru Marthinus Hukom, Cuma Punya 1 Mobil

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Irjen Marthinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).


Destinasi Wisata Kawasan Pantai Kelapa Lima Kupang yang Dikunjungi Jokowi

16 jam lalu

Pantai Kelapa Lima di Kupang. Shutterstock
Destinasi Wisata Kawasan Pantai Kelapa Lima Kupang yang Dikunjungi Jokowi

Presiden Jokowi mengunungi Kawasan Pantai Kelapa Lima, Kupang belum lama ini. Apa keistimewaan pantai ini?


Bahaya Kewenangan Khusus Pemerintah Jakarta

17 jam lalu

Bahaya Kewenangan Khusus Pemerintah Jakarta

Banyak risiko yang akan muncul dari berbagai kewenangan khusus Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Apa saja?