TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjawab kemungkinan partainya tidak mengundang Partai NasDem ke perayaan ulang tahun ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023.
Hubungan antara kedua partai ini memanas pasca PDIP getol meminta Presiden Jokowi me-reshuffle menteri dari NasDem karena dianggap telah berbeda haluan politik gara-gara mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden.
Menurut Hasto, acara HUT PDIP pada Selasa depan bakal digelar secara tertutup dan diprioritaskan untuk kader saja. Keputusan ini diambil setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat masukan dari para kadernya.
"Begitu Bu Mega mendengar laporan dari DPD (dewan pimpinan daerah) partai tentang antusiasme masyarakat akar rumput dari PDIP, yaitu ranting-ranting dan satgas partai, maka beliau mengambil kebijakan bahwa hari ulang tahun PDIP ini lebih ke dalam, lebih bagaimana Bu Mega bertemu dengan anak-anak beliau dari anak ranting, ranting, dan PAC," kata Hasto di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Ahad, 8 Januari 2023.
Hasto menyebut dalam acara HUT nanti, Megawati bakal memberikan pesan untuk menggelorakan semangat para kadernya. Oleh karena itu, Megawati memerintahkan agar seluruh kader dari tingkat ranting paling bawah untuk hadir.
Meski begitu, Hasto juga tak membantah saat dikonfirmasi soal apakah PDIP benar-benar tak mengundang partai lainnya. "Ya nanti kita lihat saat acara tertutup," kata Hasto.
Surat Perintah Megawati Soekarnoputri
HUT ke-50 PDIP bakal dirayakan pada 10 Januari 2023. Ketua Umum PDIP telah menerbitkan surat perintah kepada para kader menjelang perayaaan ulang tahun tersebut. Hasto mengatakan surat perintah Megawati diterbitkan Sabtu kemarin dan mengandung 7 poin perintah.
Hasto menjelaskan, di awal surat, Megawati menyampaikan HUT PDIP ke-50 merupakan momentum yang sangat penting untuk menggelorakan semangat juang partai. Megawati, dalam suratnya, bernostalgia dengan menyebutkan sejarah perjalanan kepartaian mulai dari pembentukan Partai Nasional Indonesia pada 1927, pembentukan Partai Demokrasi Indonesia pada 1973, hingga menjadi PDI Perjuangan.
"Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dengan ini saya sampaikan Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan,” bunyi surat perintah Megawati, Sabtu, 7 Januari 2023.
Adapun pada poin pertama, Megawati memerintahkan kader PDIP agar memperkokoh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kedua, Megawati meminta kader untuk menggenggam tangan persatuan dengan rakyat dan menjadikan partai sebagai kekuatan pemersatu bangsa.
Ketiga, Megawati menginstruksikan kader agar jiwa gotong royong terus digelorakan demi menghapus paham individualisme. Keempat, kader PDIP diminta menyalakan semangat api perjuangan dalam seluruh aspek kehidupan.
"Khususnya membangun semangat juang dari kalangan petani, nelayan, dan buruh untuk diorganisir menjadi pilar-pilar kekuatan nasional Indonesia bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan,” kata Mega.
Kelima, Megawati meminta kader untuk mewujudkan semangat perjuangan partai menjadi satu kekuatan yang solid dengan terus bergerak ke bawah. Menurut Mega, hanya rakyat yang memegang kedaulatan politik tertinggi kekuasaan suatu negara.
Keenam, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partai untuk menghadirkan program konkret di tengah rakyat. Hal ini dilakukan melalui gerak kebudayaan membangun jati diri bangsa, gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan gerakan meningkatkan taraf kehidupan rakyat.
Adapun di poin ketujuh, Presiden RI ke-5 ini memerintahkan kader agar melanjutkan langkah rekrutmen, pendidikan politik, dan kaderisasi kepemimpinan secara sistemik. Dalam suratnya, Mega turut meminta kader memperkuat 5 mantap partai, yakni mantap ideologi, organisasi, kader, program, dan sumber daya partai.
M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA
Baca Juga: PDIP Minta 2 Menteri NasDem Dievaluasi di Tengah Isu Reshuffle, Hasto: Dasarnya Kajian Objektif
