INFO NASIONAL - Memperingati HUT ke-66 tahun, Pemerintah Provinsi Jambi mendaftarkan 78 ribu pekerja rentan yang berada di setiap desa dan kelurahan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).
Langkah ini merupakan upaya Pemprov Jambi meningkatkan derajat serta martabat masyarakat pekerja. Seluruh pekerja yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Jambi Al Haris memiliki sejumlah program unggulan. Salah satunya yakni DUMISAKE, program pemerataan pembangunan ke semua wilayah di Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
Kemudian program penguatan desa BKBK (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) bagi 1.562 desa dan kelurahan untuk pelaksanaan pembangunan masyarakat. Program ini mengalokasikan dana provinsi sebesar Rp100 juta per desa/ kelurahan.
Pelaksanaan program BKBK ini diatur melalui Pergub No 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 853/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2022.
Berangkat dari program BKBK tersebut, sebanyak 10 persen dari dana bantuan desa dan kelurahan disisihkan untuk menjamin 78 ribu pekerja rentan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
Kepastian 78 ribu pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS dilaksanakan saat Rapat Paripurna DPRD Prov Jambi di Gedung DPRD, Jumat pagi, 6 Januari 2023. Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin menemani Gubernur Al Haris memberikan santunan kematian serta manfaat beasiswa pendidikan anak kepada 6 orang ahli waris dari pekerja yang didaftarkan.
Usai penyerahan santunan, Zainudin menyampaikan apresiasi atas komitmen tinggi dan kepedulian yang ditunjukan oleh Gubernur Al Haris dalam menjamin terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Apa yang dilakukan oleh Pemprov Jambi ini merupakan yang pertama, ini juga sudah sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden, kita akan mulai membangun dari yang paling luar, dari desa dan kelurahan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, hampir 65 persen pekerja Informal atau pekerja bukan penerima upah terdapat di desa dan kelurahan, sehingga perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga sebaiknya dimulai dari desa dan kelurahan.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada seluruh peserta di Provinsi Jambi senilai Rp 304 miliar untuk 26 ribu kasus, juga untuk kepesertaan Non-ASN yang selama tahun 2022 telah menerima manfaat senilai Rp1,1 miliar dengan jumlah 34 kasus.
Saat ini BPJamsostek memiliki 4 ekosistem yang akan menjadi fokus penambahan peserta yang mendapatkan perlindungan di tahun 2023, yaitu ekosistem desa seperti perangkat desa, RT/ RW, Bhabinkamtibmas, kemudian ekosistem pasar yang di dalamya ada pasar modern dan tradisional, kemudian ekosistem pada e-commerce dan UMKM, serta yang terakhir ekosistem pada pekerja rentan seperti pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, pekerja miskin dan tidak mampu.
“Kami akan fokus pada pekerja informal yang memang jumlahnya sangat banyak, beberapa langkah akan kami tempuh antara lain menggunakan sistem keagenan dan juga sistem auto debet, ini akan memudahkan pekerja informal untuk membayar iuran tiap bulannya, juga program kami SERTAKAN, yaitu program mendaftarkan pekerja yang ada di sekitar kita, seperti ART nya, sopir nya, ini akan semakin mudah,” tutur Zainudin.
Pekerja informal seperti pedagang, petani dan nelayan memang memiliki keunikan dan karakteristiknya masing- masing, sehingga dalam mengedukasi dan mengajak untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta dibutuhkan pendekatan khusus, untuk itu Zainudin menambahkan, pihaknya terus gencar mengkampanyekan “Kerja Keras Bebas Cemas” agar setiap orang dengan profesi pekerjaan apapun mengerti makna penting perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Atas apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jambi ini semoga menjadi contoh yang luar biasa dan ditiru oleh seluruh pemda, sehingga cita- cita kita melihat pekerja Indonesia yang sejahtera akan segera terwujud,” kata dia. (*)
