Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sejarah 13 Desember: Deklarasi Djuanda, Begini Isi dan Tujuannya

image-gnews
KRI Dewaruci
KRI Dewaruci
Iklan

TEMPO.CO, JakartaDeklarasi Djuanda dicetuskan pertama kali oleh Ir Djuanda Kartawidjaja, Menteri Perhubungan ke-3 Republik Indonesia pada 13 Desember 1957. Pada dasarnya, deklarasi ini bertujuan untuk menegaskan bahwa wilayah laut di Indonesia termasuk perairan di antara pulau hingga membentuk satu kesatuan wilayah.

Dikutip dari situs Petro Energy, dulunya Deklarasi Djuanda mengacu pada peraturan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Territoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie atau TZMKO pada 1939.

TZMKO mengatur bahwa wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya sepanjang 3 mil dari garis pantai. Artinya, kapal asing dapat dengan bebas melayari laut Indonesia yang terpisah oleh pulau-pulau tersebut. 

Baca: Acara Puncak Hari Nusantara 2022 Dilaksanakan di Wakatobi, Begini Alasan Bahlil Lahadalia

Isi Deklarasi Djuanda 

Mengutip penjelasan dari laman Binus University, penetapan Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa laut-laut antar pulau di wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Negara Indonesia. Alhasil, penetapan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan atau archipelago state. 

Dihimpun dari sejumlah sumber, setidaknya Deklarasi Djuanda memiliki tiga isi pokok sebagai berikut.

  1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri.
  2. Bahwa sejak dahulu kepulauan nusantara sudah merupakan satu kesatuan.
  3. Ketentuan Peraturan Hindia Belanda 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia.

Namun, penetapan Deklarasi Djuanda tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah negara diketahui sempat menentang keberadaan deklarasi ini. Namun, Negara Indonesia segera merespons penolakan tersebut dengan meresmikan Deklarasi Djuanda sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. 

Kemudian, deklarasi ini akhirnya dapat diterima oleh komunitas global pada 1982 melalui konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982, yaitu United Nations Convention On The Law of The Sea atau UNCLOS.

Dampak Penetapan Deklarasi Djuanda

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masih dari Petro Energy, penetapan Deklarasi Djuanda sekaligus peresmiannya sebagai UU membawa sejumlah dampak, terkhusus pada kondisi dan kedaulatan geografis di Indonesia.

Pertama, sejak penetapan UU tersebut, luas wilayah Indonesia bertambah sekitar 2,5 kali dari 2.027.087 kilometer persegi menjadi 5.193.250 kilometer persegi. Kedua, berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus dari titik pulau terluar, Indonesia setidaknya memiliki garis laut maya sepanjang 8.069,8 mil.

Sementara itu, posisi Deklarasi Djuanda yang telah diakui secara internasional diperkuat kembali oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982. 

Dasar hukum Deklarasi Djuanda semakin kuat ketika Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencanangkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Pencanangan ini dipertegas oleh Presiden Megawati melalui pengeluaran Keputusan Presiden RI nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Namun, peringatan hari tersebut setiap 13 Desember bukanlah hari libur nasional. 

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca juga: Hari Nusantara 2022 Mewujudkan Ekonomi Biru untuk Indonesia Lebih Kuat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menghadiri diskusi Peristiwa Kudatuli di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Hasto soal Peluang Megawati Jadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung

Hasto menanggapi soal peluang Megawati jadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.


Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

2 hari lalu

(kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi
Jadi Tidaknya PDIP Usung Ahok ke Pilgub Jakarta Tunggu Rapat yang Dipimpin Megawati

Said Abdullah mengatakan keputusan mengusung Ahok di Pilgub Jakarta masih menunggu rapat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri


Manggis Saburai dan Damar Mata Kucing, 2 Komoditas Indikasi Geografis Lampung Potensi Ekspor

2 hari lalu

Kemenkumham Lampung menggelar Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) dan Drafting Indikasi Geografis Tahun 2024 di Bandar Lampung, Juli 2024  Foto: dokumen Kemenkumham Lampung
Manggis Saburai dan Damar Mata Kucing, 2 Komoditas Indikasi Geografis Lampung Potensi Ekspor

Kakanwil Kemenkumham Sorta Delima Lumban Tobing mengatakan potensi ekspor ke luar negeri menjadi peluang getah damar merambah pasar dunia.


Ketum PBNU Singgung Dirinya dan Gus Dur juga Pernah ke Israel, tapi Beda Cara dengan 5 Nahdliyin

4 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan pers mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketum PBNU Singgung Dirinya dan Gus Dur juga Pernah ke Israel, tapi Beda Cara dengan 5 Nahdliyin

Menurut Ketum PBNU, kunjungan kader NU ke Israel bukan pertama kalinya terjadi saat ini.


5 Nahdliyin Bertemu Isaac Herzog, Ini Penjelasan tentang Diplomasi Gus Dur dengan Israel

5 hari lalu

Ilustrasi Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid). (Foto Antara)
5 Nahdliyin Bertemu Isaac Herzog, Ini Penjelasan tentang Diplomasi Gus Dur dengan Israel

Salah satu nahdliyin buka suara bahwa kunjungannya ke Israel mengikuti apa yang pernah dijalankan Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.


Fakta Mikroplastik Cemari Perairan dan Ikan di Indonesia

5 hari lalu

Seorang sukarelawan membersihkan pasir pantai Barreiras setelah terpapar jutaan butiran plastik di wilayah Galicia barat laut Spanyol, yang memicu keprihatinan lingkungan dan permainan menyalahkan politik di Corrubedo, Spanyol, 13 Januari 2024. Anggota parlemen Uni Eropa mendorong untuk memperkuat rencana undang-undang mengenai polusi mikroplastik. REUTERS/Miguel Vidal
Fakta Mikroplastik Cemari Perairan dan Ikan di Indonesia

Pencemaran mikroplastik di Indonesia disebut-sebut semakin mengkhawatirkan.


Cerita Anak Muda Papua Jadi Laskar Rempah dan Berlayar Keliling Indonesia

6 hari lalu

Laskar Rempah Muhammad Luthfi Dzulfikar asal Sorong, Papua Barat saat memberikan pidato dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah (MBJR) 2024, Senin, 15 Juli 2024. Tempo/CiciliaOcha
Cerita Anak Muda Papua Jadi Laskar Rempah dan Berlayar Keliling Indonesia

Pada 2023, pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah menyusuri titik Jalur Rempah di Surabaya dan Kepulauan Selayar. Lutfi menjadi peserta Laskar Rempah.


Pemkab Trenggalek Gelar Labuh Laut di Pantai Joketro

6 hari lalu

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, menghadiri upacara adat Labuh Laut di Pantai Joketro sebagai wujud rasa syukur terhadap rezeki yang didapat nelayan dan masyarakat Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Trenggalek, Kamis 11 Juli 2024. Dok. Pemkab Trenggalek
Pemkab Trenggalek Gelar Labuh Laut di Pantai Joketro

Masyarakat pesisir selatan Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, menggelar upacara adat Labuh Laut di pesisir Pantai Joketro


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

7 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

8 hari lalu

Apa Kata Tempo: Hoegeng dan Integritas Tanpa Batas
Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

Kapolri Listyo Sigit menggagas Hoegeng Awards pertama kali pada 2022. Apa hubungannya dengan humor Gus Dur?