TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menanggapi kritikan Persatuan Bangsa-Bangsa terkait keberadaan sejumlah pasal dalam KUHP baru yang dianggap bisa memberangus kebebasan masyarakat. Dia membahas soal pasal perzinahan serta pasal pencabulan.
Habiburokhman meyakini pasal perzinahan itu tak membatasi kebebasan masyarakat. Dia menyatakan bahwa Pasal 411 dan 412 itu merupakan delik aduan.
"Jadi saya pikir ini delik aduan dan yang mengadukan sangat terbatas," ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2022.
Dia pun meyakini, pasal ini tak akan mengganggu bagi Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia. Alasannya, yang bisa mengadukan akan adanya perzinahan itu hanya orang-orang tertentu saja.
"Nah, saya pikir ini nggak akan menjadi masalah bagi warga negara asing yang ke Indonesia bukan suami istri, mereka tinggal bersama dan lain sebagainya karena tidak akan ada pengaduan dari pasangan suami atau istri mereka."
Bunyi Pasal 411 dan 412 KUHP
Baca juga:
Pasal 411 KUHP berbunyi:
(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
Pasal 412 KUHP berbunyi:
(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut Pasal 411 dan 412 KUHP baru secara isi 90 persen sama dengan KUHP sebelum direvisi.
Selanjutnya, bantah Pasal 414 diskriminasikan LGBT
