PBB Anggap KUHP Baru Ancam Kebebasan Masyarakat, Ini Penjelasan Anggota DPR Habiburokhman

Editor

Febriyan

Anggota DPR sekaligus politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, menghadiri sidang putusan pria pembawa bendera, Dede Lutfi Alfiandi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 30 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menanggapi kritikan Persatuan Bangsa-Bangsa terkait keberadaan sejumlah pasal dalam KUHP baru yang dianggap bisa memberangus kebebasan masyarakat. Dia membahas soal pasal perzinahan serta pasal pencabulan. 

Habiburokhman meyakini pasal perzinahan itu tak membatasi kebebasan masyarakat. Dia menyatakan bahwa Pasal 411 dan 412 itu merupakan delik aduan.

"Jadi saya pikir ini delik aduan dan yang mengadukan sangat terbatas," ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2022.

Dia pun meyakini, pasal ini tak akan mengganggu bagi Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia. Alasannya, yang bisa mengadukan akan adanya perzinahan itu hanya orang-orang tertentu saja. 

"Nah, saya pikir ini nggak akan menjadi masalah bagi warga negara asing yang ke Indonesia bukan suami istri, mereka tinggal bersama dan lain sebagainya karena tidak akan ada pengaduan dari pasangan suami atau istri mereka." 

Bunyi Pasal 411 dan 412 KUHP

Pasal 411 KUHP berbunyi:

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 KUHP berbunyi:

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut Pasal 411 dan 412 KUHP baru secara isi 90 persen sama dengan KUHP sebelum direvisi.

Selanjutnya, bantah Pasal 414 diskriminasikan LGBT 






Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

2 jam lalu

Ada Perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo, Gerindra: Bukan Konsumsi Publik

Politikus Gerindra Dasco membenarkan ada dokumen perjanjian antara Anies Baswedan dan Prabowo. Tapi ia menyebut bukan konsumsi publik.


Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

6 jam lalu

Ternyata Ini Alasan Sandiaga Uno Beri Posisi Cagub DKI Jakarta 2017 ke Anies Baswedan

Sandiaga mengungkapkan soal pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI 2017. Apa itu?


Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

12 jam lalu

Sandiaga Uno Ungkap Legalitas Perjanjian Politik Prabowo dan Anies Baswedan

Sandiaga Uno mengungkapkan legalitas perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang dilakukan jelang pilgub DKI Jakarta 2017.


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

15 jam lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.


Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

1 hari lalu

Sandiaga Sebut Perjanjiannya dengan Prabowo dan Anies Baswedan Saat Pilgub DKI 2017 Masih Berlaku

Sandiaga Uno mengungkap dokumen perjanjian dia dengan Anies Baswedan dan Prabowo saat ini dipegang oleh politikus Gerindra Dasco.


Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

1 hari lalu

Sandiaga Uno Ceritakan Ihwal Perjanjian Dia, Anies, dan Prabowo Menjelang Pilgub DKI 2017

Sandiaga Uno menjelaskan perjanjian yang pernah dibuat lalu diteken oleh dia, Prabowo dan Anies pada 2017. Apa isinya?


Prabowo Temui Gibran dan Bobby Nasution Anak-Mantu Jokowi, Rayu Kaesang Masuk Gerindra, Untuk Apa?

1 hari lalu

Prabowo Temui Gibran dan Bobby Nasution Anak-Mantu Jokowi, Rayu Kaesang Masuk Gerindra, Untuk Apa?

Prabowo Subianto mengunjungi anak-mantu Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution. Terakhir rayu Kaesang masuk Gerindra, untuk apa?


Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

1 hari lalu

Muhaimin Bilang Gerindra - PKB akan Bikin Tim Ahli Kaji Desain Politik 2024

Pembentukan tim ini dilakukan setelah Gerindra dan PKB membentuk sekretariat bersama.


SMA Labschool Jakarta di Kompetisi Harvard Model United Nations 2023

2 hari lalu

SMA Labschool Jakarta di Kompetisi Harvard Model United Nations 2023

SMA Labschool Jakarta kembali berangkat ke Amerika Serikat untuk kompetisi internasional Harvard Model United Nations (HMUN) pada tahun ini.


PPP Jawa Tengah akan Bawa Nama Sandiaga Uno ke Forum KIB

2 hari lalu

PPP Jawa Tengah akan Bawa Nama Sandiaga Uno ke Forum KIB

Sandiaga Uno mengunjungi Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan di Kota Semarang bersama pengurus pusat PPP.