Habiburokhman juga membantah anggapan ada diskriminasi bagi kelompok LGBT dalam Pasal 414 KUHP. Menurut dia, yang dilarang dalam pasal itu adalah perbuatan paksaan cabul baik kepada lawan jenis ataupun sesama jenis.
"Ya wajar dong kalau perbuatan cabul sesama jenis kita larang. Masa perbuatan cabul beda jenis lelaki ke perempuan kita larang, perbuatan cabul sesama jenis tidak kita larang," kata dia.
Berikut bunyi Pasal 414
(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang
lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Politikus Gerindra ini membantah tudingan yang menyebut KUHP baru bertentangan dengan HAM. Ia menyebut aturan ini justru membela HAM, korban, dan menjaga masyarakat.
PBB mempermasalahkan ketiga pasal di atas
Pasal 411, 412 dan 415 merupakan tiga diantara tujuh pasal yang mendapatkan sorotan dari PBB. Mereka menyebut KUHP yang baru disahkan oleh DPR pada Selasa, 6 Desember 2022 itu tidak sesuai nilai kebebasan dan HAM
PBB menyatakan bagian-bagian dari KUHP baru tampak tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia. Beberapa nilai dalam KUHP yang dinilai tak sesuai itu, antara lain larangan seks di luar nikah dan hidup bersama pasangan yang belum menikah. Larangan ini disebut sebagai ancaman besar bagi hak-hak komunitas LGBTQ di Indonesia.
Selain itu, PBB juga menyoroti adanya pasal terkait penodaan agama. Sementara jurnalis, menurut mereka, berpotensi terkena jerat hukum kalau menerbitkan berita "yang dapat memicu keresahan".
"Beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers," kata kantor PBB di Indonesia dalam pernyataan tertulisnya Kamis kemarin, 8 Desember 2022.
Pengesahan KUHP baru oleh DPR pada Selasa, 6 Desember 2022, diwarnai aksi protes dari Aliansi Reformasi KUHP. Mereka menggelar tenda di depan gedung DPR untuk menolak pengesahan itu.
M JULNIS FIRMANSYAH I DANIEL AHMAD
