Human Rights Watch: Eropa Harus Tolak KUHP Saat Jokowi Ikut EU-ASEAN Summit

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Massa saat menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan KUHP di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Desember 2022. Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ini memasang tenda untuk berkemah di depan gerbang Gedung DPR RI sebagai bentuk protes terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga internasional Humas Rights Watch (HRW) menyampaikan kekhawatiran mereka atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru saja disahkan DPR.

HRW pun ikut meminta pemimpin Eropa untuk menyuarakan sikap mereka atas regulasi kontroversial ini saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkunjung ke Eropa pekan depan untuk mengikuti pertemuan EU-ASEAN.

"Pemimpin EU (Uni Eropa) harus menyuarakan dengan lantang penolakan mereka atas regulasi baru ini," demikian pernyataan sikap dari HRW pada Jumat, 8 Desember 2022.

Tak hanya itu, HRW meminta perusahaan yang terdampak dengan regulasi ini juga harus bersuara keras. Mulai dari perbankan, lembaga investasi, dan bisnis lain yang beroperasi di Indonesia di bidang industri pengolahan, pariwisata, minyak kelapa sawit, dan sektor lainnya.

Baca juga: Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

KUHP disahkan DPR pada 6 Desember dan akan berlaku tiga tahun lagi. Rentetan kritik dan protes terus bermunculan usai beleid ini diketuk palu, dari dalam negeri hingga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB menilai KUHP ini tampak tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia. Selain itu, KUHP ini dinilai bisa berdampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan minoritas seksual.

"Serta memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender," kata PBB dalam pernyataan yang dirilis 8 Desember tersebut.

HRW pun demikian, menganggap KUHP ini berisi ketentuan yang menindas dan tidak jelas. Ketentuan ini kemudian membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran privasi, penegekan hukum yang selektif oleh aparat hukum. 

"Anggota parlemen melecehkan lawan politik, dan pejabat memenjarakan blogger biasa," kata Andreas Harsono, peneliti senior Humas Rights Watch di Indonesia.

Andreas menilai situasi hak asasi manusia Indonesia telah berubah dratis menjadi lebih buruk dengan KUHP ini. "Jutaan orang berpotensi dipidana di bawah undang-undang yang sangat cacat ini," kata dia.

Sementara itu, berbagai bantahan telah disampaikan pemerintah atas kritik terhadap KUHP. Salah satunya terkait pasal perzinaan, yang dianggap terlalu memasuki area privat dan mengancam industri pariwisata.

Menanggapi semua itu, Juru bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries, menegaskan bahwa ruang privat masyarakat tetap dijamin oleh undang-undang. Jaminan diberikan tentunya tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan. "So please come and invest in remarkable Indonesia!," ujar Albert.

Adapun pertemuan EU-ASEAN akan digelar di Brussels, Belgia, pada 14 Desember 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan hadir di acara tersebut. "Iya (hadir)," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin saat dikonfirmasi.

Baca juga: Anggota Parlemen ASEAN: KUHP Baru Indonesia adalah Kemunduran






Jokowi Sebut Yakin ASEAN Masih Relevan bagi Rakyat dan Kawasan

18 menit lalu

Jokowi Sebut Yakin ASEAN Masih Relevan bagi Rakyat dan Kawasan

Jokowi yakin ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik.


Jokowi Resmi Memulai Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

37 menit lalu

Jokowi Resmi Memulai Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

Jokowi meyakini ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat dan kawasan. Ia yakin ASEAN akan berkontribusi bagi stabilitas di Indo-Pasifik.


Terpopuler Sepekan: Fakta Tukang Becak Bobol Rekening BCA Hingga Antrean Holland Bakery

1 jam lalu

Terpopuler Sepekan: Fakta Tukang Becak Bobol Rekening BCA Hingga Antrean Holland Bakery

Berita terpopuler ekonomi bisnis selama sepekan dimulai dengan fakta tentang tukang becak yang diduga membobol rekening BCA sebanyak Rp 320 juta.


Menhub Pastikan Pemerintah Terus Kawal Penyelesaian Proyek KCJB

2 jam lalu

Menhub Pastikan Pemerintah Terus Kawal Penyelesaian Proyek KCJB

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah terus mengawal penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).


Golkar Solo Buka Pintu buat Kaesang Pangarep: Harus Siap Ubah Mindset dari Bisnis ke Politik

12 jam lalu

Golkar Solo Buka Pintu buat Kaesang Pangarep: Harus Siap Ubah Mindset dari Bisnis ke Politik

Ketua Harian Partai Golkar Kota Solo Bandung Joko Suryono mempersilakan Kaesang Pangarep jika ingin bergabung partai beringin.


Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

19 jam lalu

Jokowi Ajukan Kasasi, Sidang Pencemaran Udara Jakarta Berlanjut

Sidang pencemaran udara Jakarta dilanjutkan. Sebab, Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri LHK mengajukan kasasi.


Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

19 jam lalu

Hasto Sebut PDIP Terbuka bagi Kaesang untuk Terjun ke Politik

Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP terbuka untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin terjun ke politik


Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

19 jam lalu

Pertemuan Jokowi - Surya Paloh, Pengamat Sebut Momentum Rekonsiliasi Politik

Adi Prayitno, menyebut pertemuan empat mata antara Surya Paloh dengan Jokowi merupakan pertanda hubungan keduanya baik-baik saja


Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

21 jam lalu

Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

Adi Prayitno, menyebut isu reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan diduga jadi pembahasan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.


Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

21 jam lalu

Kaesang Bakal Susul Gibran Masuk Politik, Pengamat Singgung Dinasti Politik hingga Aji Mumpung

Ubedilah Badrun menyebut masuknya Gibran Rakabuming ke politik merupakan bagian dari praktik dinasti politik yang bersembunyi di balik politik elektoral.