Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bamsoet Munculkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Dasco Sebut Hanya Pendapat Pribadi

image-gnews
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Andri
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Andri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan tahapan pemilu tetap berjalan, meskipun wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode mencuat kembali. Sebelumnya wacana ini dimunculkan kembali oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional.

"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet itu mungkin merespon keadaan terkini dan mungkin juga karena ada diskusi-diskusi tentang situasi ke depan. Namun pada saat ini, DPR RI dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2022. 

Menurut Dasco, hal yang disampaikan oleh Bamsoet itu hanya sekadar pendapat. Politikus Partai Gerindra ini pun tidak merasa keberatan karena menurut dia penyampaian pendapatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang. 

"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta metra mengubah atau otomatis tahapan (pemilu) yang sudah ada," kata Dasco.  

Pernyataan Bamsoet soal Jokowi tiga periode ini disampaikan saat diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf pada Kamis kemarin. Menurut Bamsoet, masyarakat saat ini puas dengan kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin.

Klaim Bamsoet ini mengutip hasil survei Poltracking yang menyebut 73,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintah. Politikus Partai Golkar itu lantas mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat. 

Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode. 

"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bamsoet.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanya 18 persen masyarakat yang ingin Jokowi 3 periode

Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024 atau presiden menjabat tiga periode. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut. 

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, mengatakan angka ini berkorelasi terbalik dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang mencapai 69,5 persen. Meskipun masyarakat puas terhadap Jokowi, kata Yunarto, mereka tak ingin Jokowi memperpanjang masa jabatannya. 

"Kepuasan terhadap Jokowi sangat tinggi, tapi ada korelasi yang berbanding terbalik bahwa orang boleh puas terhadap Jokowi, tapi ternyata hanya 18 persen atau sebagian pendukung bahkan fanatik yang menyatakan setuju perpanjang masa jabatan Jokowi," kata Yunarto saat konferensi pers secara daring, Selasa, 29 November 2022.

Survei Charta Politika Indonesia ini digelar pada 4-12 November 2022 dengan melibatkan 1.220 koresponden dengan metode random sampling. Adapun memiliki margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: Wacana Tiga Periode Berhembus Lagi, Demokrat Bandingkan Capaian SBY dan Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

2 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Bamsoet Apresiasi Gelaran Art Jakarta Gardens 2024

3 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Gelaran Art Jakarta Gardens 2024

Bambang Soesatyo mengapresiasi terselenggaranya Art Jakarta Gardens 2024 di Hutan Kota, Plataran mulai 23-28 April 2028.


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

6 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

6 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

7 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

7 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

8 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

8 jam lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

8 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.