TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyampaikan keluhan para guru honorer di daerahnya soal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Keluhan disampaikan di tengah banyaknya persoalan dalam program pengangkatan satu juta guru PPPK.
"Jadi Pak Presiden, waktu hari guru tingkat provinsi, teman-teman guru banyak mengeluh soal PPPK," kata politikus PDI Perjuangan ini dalam acara HUT ke-77 PGRI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 3 Desember 2022.
Ganjar lalu membacakan keluhan para guru yang diterimanya. "Wah katanya akan ada pengangkatan 1 juta PPPK, itu mbok guru diutamakan."
Program pengangkatan satu juta guru PPPK sudah berjalan sejak tahun lalu dan masih menyisakan sejumlah persoalan. Anggota Komisi Pendidikan DPR Muhammad Nur Purnamasidi misalnya, menilai pengangkatan satu juta guru PPPK tidak memiliki perencanaan yang matang.
Sebab, program tersebut hingga kini belum selesai dan masih memiliki banyak masalah. “Kelihatannya dari situasi yang makin hari makin ruwet ini berarti memang (pemerintah) tidak ada visi yang sama dalam memberikan solusi pengangkatan PPPK yang paling efektif itu apa,” ujarnya saat rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 3 November 2022.
Ganjar yakin keluhan itu tidak hanya diterima oleh dirinya, tapi juga oleh kepala daerah lain yang ikut hadir dalam acara HUT PGRI. Tapi Ganjar lalu menebar optimisme dan meminta guru tak khawatir, karena dirinya yakin target tersebut akan terlampaui.
Sebab pada 2021, sudah ada pengangkatan 300 guru PPPK dan 319 ribu pada 2022. Untuk itu, Ganjar yakin jumlah pengangkatan guru PPPK akan semakin naik lagi tahun 2023.
Ganjar juga melaporkan ke Jokowi kalau di Jawa Tengah, sudah ada 5.788 guru PPPK yang dilantik. Pada 31 Oktober kemarin, Jawa Tengah kembali membuka 4.600 lowongab dan menerima 4.361 guru. Ia pun menyebut saat ini masih ada sisa 5.546 guru honorer lagi di bawah Pemerintah Provinsi yang menunggu diangkat jadi PPPK.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
Singgung haji honorer
Tak hanya soal status PPPK, Ganjar juga menyinggung soal gaji yang diterima para guru. Selama ini, persoalan gaji, terutama gaji guru honorer, selalu jadi persoalan karena nominalnya yang kecil.
"Kita enggak fair, jika ngomong tentang pembangunan dunia pendidikan, tapi melupakan pembangunan sumber pendapatan para pengajarnya," kata Ganjar, yang disambut tepuk tangan para guru.
Ganjar pun melaporkan upayanya kepada Jokowi dan Nadiem, untuk membuat gaji guru honorer bisa setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sehingga di peringatan Hari Guru di Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Ganjar mengaku telah meminta kepala daerah di Jawa Tengah untuk menghitung ulang anggaran daerahnya. "Bisa enggak ya alokasi anggaran (gaji guru) minimum UMK?" kata dia.
Sebab di tingkat provinsi, sudah diupayakan setara UMK dengan tambahan 7,5 sampai 10 persen. "Itu saja senengnya minta ampun, apalagi lebih dari itu," ujar Ganjar.
Baca: Tanggapi Dukungan dari PAN, Ganjar Pranowo: Biarlah Para Ketum yang Tentukan
