Relawan Ingin Jokowi 3 Periode, Wakil Ketua MPR Bilang Tak Ada Parpol yang Tertarik

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo menyapa relawan saat menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 26 November 2022. Gerakan Nusantara Bersatu dari berbagai elemen relawan Jokowi itu untuk menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengatakan tidak ada partai politik yang tertarik dengan gagasan Jokowi 3 periode. Kendati relawan Jokowi terus menggaungkan ide ini, Arsul menyebut tidak ada partai yang menyepakati maupun menyambut positif.

Namun, Arsul menilai gagasan relawan yang menginginkan Jokowi 3 periode tidak menjadi soal. Menurut dia, sistem demokrasi yang dianut Indonesia memperbolehkan hal ini.

“Ya silakan saja relawan itu seperti itu. Itu kan rakyat Indonesia, dalam demokrasi kan boleh saja tidak dilarang,” kata Arsul saat ditemui di ruangannya, Rabu, 30 November 2022.

Arsul menegaskan bahwa untuk merealisasikan gagasan ini diperlukan amandemen UUD 1945. Ia menegaskan bahwa saat ini, MPR tidak pernah membahas gagasan ini. “Soal tiga periode itu sudah tutup buku. Sudah dianggap selesai,” kata dia.

Adapun rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah telah menyetujui rencana menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui amandemen UUD 1945. Badan Pengkajian MPR mengusulkan PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan. Perpanjangan periode Jokowi disebut-sebut bisa ditunaikan melalui celah ini.

Baca: Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

Arsul menjelaskan, MPR belum menentukan waktu pengkajian PPHN tersebut. Toh, kata dia, MPR baru mengagendakan sidang istimewa dalam rangka menyetujui pembentukan panitia ad hoc

Arsul menyebut tujuan panitia ad hoc ini untuk mengkaji dan mendalami PPHN. “Tapi kalau digelindingkan dan segala macam, kita stop lagi nanti,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan isu Joko Widodo alias Jokowi 3 periode belum tertutup. Menurut dia, peluang amandemen tetap ada. Berkaca dari kondisi sekarang, Mardani menyebut hal ini membahayakan.

“Isu 3 periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi ketatanegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kalau amandemen ada dengan kondisi yang sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Adapun gerakan relawan Jokowi yang terus menggaungkan 3 periode disebut Mardani malah jalan terus. Menurut dia, urusan calon presiden 2024 baiknya diserahkan kepada partai politik. Dia menolak jika pembahasan tiga periode disematkan pada tahun 2024. Menurut dia, gagasan tersebut salah secara etika dan menyesatkan.

“Kalau mau pembahasan tiga periode, jangan yang 2024. Nanti, biar fair lah kita. Kita tidak boleh membahas sesuatu yang dampaknya kepada diri kita. Tapi kalau 2024, buat saya abuse of power,” ujarnya.

Pada Sabtu, 26 November 2022 lalu, Jokowi menghadiri acara relawan bertajuk Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Teriakan Jokowi 3 periode turut menggema dalam acara ini.

Mardani mengatakan Presiden Jokowi hendaknya tidak melulu sibuk dengan relawan jelang Pemilihan Presiden 2024. Menurut dia, Presiden mesti berfokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara.

“Haknya semua untuk berkumpul dan berserikat, tetapi sebagai Presiden, mendekati Pilpres 2024, jangan lagi sibuk dengan relawan. Sibuk fokus melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Kepala Negara,” kata Mardani.

Baca juga: Sambutan Jokowi di Acara Nusantara Bersatu: Pilih Capres yang Berambut Putih dan Banyak Kerutan Wajah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

10 menit lalu

Besok, Jokowi Hadiri Acara Peringatan Satu Abad NU Bareng Erick Thohir

Presiden Joko Widodo dan ibu negara, Iriana berangkat ke Jawa Timur pada Senin 6 Februari 2022. Jokowi dijadwalkan akan menghadiri resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama (NU)


Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

28 menit lalu

Jokowi Bakal Teken PP Dana SDM Desa, Ekonom Ingatkan Bahaya Budget Siluman

Bhima Yudhistira, merespons rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) soal anggaran khusus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) desa.


Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

39 menit lalu

Bermodal Cadangan Nikel Berlimpah, Jokowi Optimistis Industri EV Indonesia Tumbuh Pesat

Melimpahnya cadangan nikel tersebut membuat pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi di Tanah Air.


Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

57 menit lalu

Kepala Bapanas soal Harga Beras Naik: Eceran Tertinggi Rp 9.450, Tapi Enggak Dijagain

Kepala Bapanas meminta Satgas Pangan di berbagai instansi untuk terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga besar di pasaran.


Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

2 jam lalu

Jokowi Perintahkan BUMN Jadi Off Taker Pangan, Draf Aturan Disiapkan 2 Pekan Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan integrasi BUMN bidang pangan untuk menjadi off taker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Revisi sejumlah peraturan dan mekanisme pendanaan murah disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh.


ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

2 jam lalu

ChatGPT Tolak Berikan Ulasan Positif untuk Trump, Xi Jinping, Putin dan Rizieq Shihab, Kenapa?

Chatbot ChatGPT menolak menjawab puisi kebaikan tentang Rizieq Shihab, Trump, Xi Jinping dan Putin lantaran disebut sebagai sosok yang bermasalah


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

2 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

2 jam lalu

4 Poin Penting yang Disebut Rhenald Kasali agar Indonesia Tidak Resesi, Apa Saja?

Rhenald Kasali menyebutkan empat hal penting agar Indonesia bisa terhindar dari resesi.


Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

3 jam lalu

Kasus Pengubahan Putusan, Mahfud Sebut Polisi Tak Perlu Izin Jokowi Periksa Hakim MK

Mahfud Md menilai polisi tidak perlu meminta izin ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memeriksa hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

3 jam lalu

PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan tidak ada urgensi yang mendesak untuk menunda Pemilu 2024.