TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, mengatakan tidak ada partai politik yang tertarik dengan gagasan Jokowi 3 periode. Kendati relawan Jokowi terus menggaungkan ide ini, Arsul menyebut tidak ada partai yang menyepakati maupun menyambut positif.
Namun, Arsul menilai gagasan relawan yang menginginkan Jokowi 3 periode tidak menjadi soal. Menurut dia, sistem demokrasi yang dianut Indonesia memperbolehkan hal ini.
“Ya silakan saja relawan itu seperti itu. Itu kan rakyat Indonesia, dalam demokrasi kan boleh saja tidak dilarang,” kata Arsul saat ditemui di ruangannya, Rabu, 30 November 2022.
Arsul menegaskan bahwa untuk merealisasikan gagasan ini diperlukan amandemen UUD 1945. Ia menegaskan bahwa saat ini, MPR tidak pernah membahas gagasan ini. “Soal tiga periode itu sudah tutup buku. Sudah dianggap selesai,” kata dia.
Adapun rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah telah menyetujui rencana menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui amandemen UUD 1945. Badan Pengkajian MPR mengusulkan PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan. Perpanjangan periode Jokowi disebut-sebut bisa ditunaikan melalui celah ini.
Baca: Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo
Arsul menjelaskan, MPR belum menentukan waktu pengkajian PPHN tersebut. Toh, kata dia, MPR baru mengagendakan sidang istimewa dalam rangka menyetujui pembentukan panitia ad hoc.
Arsul menyebut tujuan panitia ad hoc ini untuk mengkaji dan mendalami PPHN. “Tapi kalau digelindingkan dan segala macam, kita stop lagi nanti,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan isu Joko Widodo alias Jokowi 3 periode belum tertutup. Menurut dia, peluang amandemen tetap ada. Berkaca dari kondisi sekarang, Mardani menyebut hal ini membahayakan.
“Isu 3 periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi ketatanegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kalau amandemen ada dengan kondisi yang sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.
Adapun gerakan relawan Jokowi yang terus menggaungkan 3 periode disebut Mardani malah jalan terus. Menurut dia, urusan calon presiden 2024 baiknya diserahkan kepada partai politik. Dia menolak jika pembahasan tiga periode disematkan pada tahun 2024. Menurut dia, gagasan tersebut salah secara etika dan menyesatkan.
“Kalau mau pembahasan tiga periode, jangan yang 2024. Nanti, biar fair lah kita. Kita tidak boleh membahas sesuatu yang dampaknya kepada diri kita. Tapi kalau 2024, buat saya abuse of power,” ujarnya.
Pada Sabtu, 26 November 2022 lalu, Jokowi menghadiri acara relawan bertajuk Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Teriakan Jokowi 3 periode turut menggema dalam acara ini.
Mardani mengatakan Presiden Jokowi hendaknya tidak melulu sibuk dengan relawan jelang Pemilihan Presiden 2024. Menurut dia, Presiden mesti berfokus menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara.
“Haknya semua untuk berkumpul dan berserikat, tetapi sebagai Presiden, mendekati Pilpres 2024, jangan lagi sibuk dengan relawan. Sibuk fokus melaksanakan tugas sebagai Presiden dan Kepala Negara,” kata Mardani.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
