Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demonstrasi Mahasiswa Warnai Penganugerahan Doktor Honoris Causa Moeldoko dari Unnes

image-gnews
Universitas Negeri Semarang (UNNES) akan menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Doktor Kehormatan) kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Dr Dr (HC) Moeldoko SIP MSi pada Sabtu 22 Oktober 2022 di Auditorium UNNES kampus Gunungpati Semarang. Foto : unes
Universitas Negeri Semarang (UNNES) akan menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Doktor Kehormatan) kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Dr Dr (HC) Moeldoko SIP MSi pada Sabtu 22 Oktober 2022 di Auditorium UNNES kampus Gunungpati Semarang. Foto : unes
Iklan

TEMPO.CO, Semarang- Demontrasi mahasiswa mewarnai pemberian gelar doktor honoris causa atau kehormatan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dari Universitas Negeri Semarang pada Sabtu, 22 Oktober 2022. Sejumlah mahasiswa mendatangi Auditorium Unnes ketika upacara pemberian gelar tengah berlangsung.

Para mahasiswa  membawa poster bertuliskan antara lain, "Kok Obral Gelar HC Lagi Sih", "Unnes Ramah Politisi", "Pelanggar HAM Bukan Teman Kita", dan lainnya. Sambil membentangkan poster, pengunjuk rasa berdiri di teras auditorium. 

Dalam tuntutannya mahasiswa menyoroti sejumlah gelar kehormatan yang dikeluarkan Unnes kepada beberapa pejabat. Mereka menuntut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengkaji seluruh penganugerahan gelar kehormatan yang pernah diterbitkan Unnes. 

"Kemendikbudristek mencabut gelar Doctor Honoris Causa yang diberikan Unnes apabila terbukti tak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata perwakilan mahasiswa, Ramdan Fitrisal.

Mereka juga meminta pimpinan Unnes memberikan klarifikasi kepada publik untuk transparansi pemberian gelar kehormatan.Mahasiswa juga meminta uji publik setiap pemberian gelar kehormatan. "Guna mempertegas dan memperbaiki marwah kampus," ujar dia.

Moeldoko Tak Komentar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aksi unjuk rasa tersebut sempat dihadang oleh petugas keamanan universitas ketika mahasiswa memasuki area kampus. Mereka kemudian keluar dan kembali masuk dengan jalur lain. Akibat aksi unjuk rasa itu tamu undangan dialihkan melewati pintu samping setelah mengikuti acara, termasuk Moeldoko dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yang hadir menyampaikan pidato keluar dan meninggalkan lokasi lewat pintu samping auditorium.

Moeldoko tak banyak berkomentar terkait aksi unjuk rasa yang mewarnai pemberian doktor kehormatan kepadanya. "Itu urusan kampus," ujar Moeldoko singkat.

Rektor Unnes Fathur Rokhman menyebutkan Moeldoko diberi gelar doktor kehormatan bidang manajemen strategi pembangunan sumber daya manusia pada program pasca sarjana. "Beliau memiliki karya pengabdian luar biasa pada bidang SDM," katanya.

Demontrasi menolak pemberian gelar kehormatan juga pernah dilakukan sebelumnya ketika Unnes memberikan titel serupa untuk politikus Partai Golkar, Nurdin Halid.

Baca Juga: Rektor Unnes Sebut Gelar Doktor Honoris Causa Nurdin Halid Sesuai Prosedur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Biaya Kuliah Unnes 2024/2025 Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri

2 hari lalu

Ilustrasi Universitas Negeri Semarang (Unnes). unnes.ac.id
Biaya Kuliah Unnes 2024/2025 Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri

Rincian biaya kuliah jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Unnes tahun akademik 2024


11.091 Peserta Ikuti UTBK SNBT 2024 di Unnes, 57 Peserta Tak Hadir di Sesi I

9 hari lalu

Riko Wahyu Diyanto peserta difabel pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di UNNES 2022. Dok.UNNES
11.091 Peserta Ikuti UTBK SNBT 2024 di Unnes, 57 Peserta Tak Hadir di Sesi I

Pelaksanaan UTBK SNBT di Unnes hari pertama, puluhan peserta belum hadir di sesi I.


PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

15 hari lalu

 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Erwan Hartawan
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.


Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

34 hari lalu

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) di Gudang Perum Bulog, Jakarta, Senin 11 September 2023. Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua mulai pekan depan, Senin 11 September 2023. Penyaluran ini akan dilakukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan. Tempo/Tony Hartawan
Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.


Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

36 hari lalu

Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.


KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

37 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.


Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

37 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.


Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

38 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.


KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

38 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

54 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.