Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demonstrasi Mahasiswa Warnai Penganugerahan Doktor Honoris Causa Moeldoko dari Unnes

image-gnews
Universitas Negeri Semarang (UNNES) akan menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Doktor Kehormatan) kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Dr Dr (HC) Moeldoko SIP MSi pada Sabtu 22 Oktober 2022 di Auditorium UNNES kampus Gunungpati Semarang. Foto : unes
Universitas Negeri Semarang (UNNES) akan menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Doktor Kehormatan) kepada Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Dr Dr (HC) Moeldoko SIP MSi pada Sabtu 22 Oktober 2022 di Auditorium UNNES kampus Gunungpati Semarang. Foto : unes
Iklan

TEMPO.CO, Semarang- Demontrasi mahasiswa mewarnai pemberian gelar doktor honoris causa atau kehormatan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dari Universitas Negeri Semarang pada Sabtu, 22 Oktober 2022. Sejumlah mahasiswa mendatangi Auditorium Unnes ketika upacara pemberian gelar tengah berlangsung.

Para mahasiswa  membawa poster bertuliskan antara lain, "Kok Obral Gelar HC Lagi Sih", "Unnes Ramah Politisi", "Pelanggar HAM Bukan Teman Kita", dan lainnya. Sambil membentangkan poster, pengunjuk rasa berdiri di teras auditorium. 

Dalam tuntutannya mahasiswa menyoroti sejumlah gelar kehormatan yang dikeluarkan Unnes kepada beberapa pejabat. Mereka menuntut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengkaji seluruh penganugerahan gelar kehormatan yang pernah diterbitkan Unnes. 

"Kemendikbudristek mencabut gelar Doctor Honoris Causa yang diberikan Unnes apabila terbukti tak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata perwakilan mahasiswa, Ramdan Fitrisal.

Mereka juga meminta pimpinan Unnes memberikan klarifikasi kepada publik untuk transparansi pemberian gelar kehormatan.Mahasiswa juga meminta uji publik setiap pemberian gelar kehormatan. "Guna mempertegas dan memperbaiki marwah kampus," ujar dia.

Moeldoko Tak Komentar

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aksi unjuk rasa tersebut sempat dihadang oleh petugas keamanan universitas ketika mahasiswa memasuki area kampus. Mereka kemudian keluar dan kembali masuk dengan jalur lain. Akibat aksi unjuk rasa itu tamu undangan dialihkan melewati pintu samping setelah mengikuti acara, termasuk Moeldoko dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md yang hadir menyampaikan pidato keluar dan meninggalkan lokasi lewat pintu samping auditorium.

Moeldoko tak banyak berkomentar terkait aksi unjuk rasa yang mewarnai pemberian doktor kehormatan kepadanya. "Itu urusan kampus," ujar Moeldoko singkat.

Rektor Unnes Fathur Rokhman menyebutkan Moeldoko diberi gelar doktor kehormatan bidang manajemen strategi pembangunan sumber daya manusia pada program pasca sarjana. "Beliau memiliki karya pengabdian luar biasa pada bidang SDM," katanya.

Demontrasi menolak pemberian gelar kehormatan juga pernah dilakukan sebelumnya ketika Unnes memberikan titel serupa untuk politikus Partai Golkar, Nurdin Halid.

Baca Juga: Rektor Unnes Sebut Gelar Doktor Honoris Causa Nurdin Halid Sesuai Prosedur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

13 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.


AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

19 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja


Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

22 hari lalu

Sampul majalah TEMPO edisi 16 September 2019. dok. TEMPO
Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?


Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

28 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Sebut Tak Ada Transaksi Politik di Balik Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Moeldoko minta polemik pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo dihentikan. Ia menyebut tak ada transaksi politik dalam pemberian pangkat itu.


TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum

29 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin saat mengikuti rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum

T.B. Hasanuddin menilai pemberian gelar jenderal kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak punya dasar hukum.


Connie Pertanyakan Keputusan Jokowi Beri Prabowo Gelar Kehormatan Jenderal TNI

29 hari lalu

Pengamat Militer, Connie Rahakundini Bakrie, memberikan keterangan kepada awak media di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin, 12 Februari 2024. Connie menjelaskan soal tudingan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, soal polemik tawar-menawar jabatan Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Luar Negeri jika bergabung dengan kubu capres-cawapres nomor urut 2 itu. Menurut keterangan Connie, dirinya justru yang ditawarkan kedua jabatan tersebut oleh Rosan. Tempo/ Adil Al Hasan
Connie Pertanyakan Keputusan Jokowi Beri Prabowo Gelar Kehormatan Jenderal TNI

Connie Bakrie mempertanyakan dasar hukum keputusan Presiden Jokowi dalam memberikan gelar kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto.


Kilas Balik Karier Militer Prabowo: Dari yang Cemerlang hingga Dipecat dari TNI

30 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kilas Balik Karier Militer Prabowo: Dari yang Cemerlang hingga Dipecat dari TNI

Prabowo, yang kala itu menyandang pangkat letnan jenderal, berkaitan erat dengan penugasan Satuan Tugas Mawar untuk menculik aktivis prodemokrasi.


Salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani: Desain Jokowi dan Pesan Untuk Publik

30 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) bersalaman dengan Ketu KSP Moeldoko menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertamanya yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Salah satu agenda sidang membahas persiapan Ramadhan dan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani: Desain Jokowi dan Pesan Untuk Publik

Apa pesan di balik salaman AHY-Moeldoko dan Prabowo-Sri Mulyani?


Pakar Militer Pertanyakan Tolak Ukur Jokowi Beri Prabowo Tanda Kehormatan Jenderal TNI

30 hari lalu

Presiden Jokowi bersama Menhan yang juga Calon Presiden, Prabowo Subianto sebelum acara pelantikan Menkopolhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Militer Pertanyakan Tolak Ukur Jokowi Beri Prabowo Tanda Kehormatan Jenderal TNI

Di mata sejumlah masyarakat sipil di Indonesia, Prabowo masih dianggap bertanggungjawab atas dugaan kasus pelanggaran HAM di penghujung Orde Baru


AHY-Moeldoko Kini Salaman Dulu Diwarnai Cap Jempol Darah, Kader PDIP Pernah Melakukannya

31 hari lalu

Kader Partai Demokrat menempelkan jempolnya pada spanduk di saat kegiatan cap jempol darah Kantor DPD DKI Partai Demokrat, Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. AHY selaku Ketum Partai Demokrat saat ini menyebut KLB Deli Serdang sebagai kongres ilegal. TEMPO/Muhammad Hidayat
AHY-Moeldoko Kini Salaman Dulu Diwarnai Cap Jempol Darah, Kader PDIP Pernah Melakukannya

Aksi cap jempol darah pernah dilakukan kader Demokrat pimpinan AHY melawan Moeldoko Cs. Dulu, PDIP pernah lakukan aksi cap jemol darah.