Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menunjukkan surat keterangan tentang kondisi kesehatan dari kliennya saat mendatangi gedung KPK, di Jakarta, Senin, 26 September 2022. Melalui kuasa hukumnya, Lukas meminta penjadwalan ulang pemeriksaan di KPK lantaran ia sedang sakit. Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi. TEMPO/Imam Sukamto
Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menunjukkan surat keterangan tentang kondisi kesehatan dari kliennya saat mendatangi gedung KPK, di Jakarta, Senin, 26 September 2022. Melalui kuasa hukumnya, Lukas meminta penjadwalan ulang pemeriksaan di KPK lantaran ia sedang sakit. Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua diminta memfasilitasi KPK untuk menyelesaikan kasus Gubernur Lukas Enembe.

"MRP dan DPRP agar melakukan pendekatan dengan tua-tua adat dari daerah gunung, seperti Wamena, Tolikara, serta tokoh-tokoh Papua lainnya di Jayapura. Membuat kesepakatan tertulis, baru kemudian Bapak Lukas diperiksa," kata Ketua Adat Suku Daiget dari Keerom Papua Servo Tuamis dalam keterangannya, Senin, 3 Oktober 2022.

Menurut dia, langkah itu sangat mungkin mengingat tokoh-tokoh yang duduk di kedua lembaga pilihan rakyat itu banyak berasal dari wilayah pegunungan, sehingga mereka akan mudah berkoordinasi.

"Mereka yang duduk di dua lembaga ini kami yang pilih. Mereka juga harus punya tanggung jawab. Mereka jangan duduk diam saja menunggu sampai terjadi bentrokan," katanya.

Jika pendekatan dengan tetua adat dan tokoh-tokoh Papua ini berhasil, menurut dia, KPK tidak perlu harus melakukan upaya paksa yang dapat berakibat menimbulkan korban jiwa.

Pernyataan itu disampaikan Servo Tuamis terkai masih terdapat ratusan pendukung Lukas yang berjaga-jaga di sekitar rumah Lukas Enembe di Jayapura. Para pendukung itu mengklaim penetapan tersangka Gubernur Papua itu sebagai kriminalisasi dan politisasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Servo juga sepakat dengan tokoh-tokoh Papua lainnya yang menginginkan agar proses hukum terhadap dugaan korupsi Lukas Enembe hingga tuntas oleh KPK.

"Proses hukum itu untuk perbaikan supaya ke depan siapa pun jadi pemimpin jangan menjalankan hal-hal yang tidak bagus, dan rakyat bisa menikmati pembangunan ini dengan baik," kata Servo.

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi. Hal ini untuk mencegah risiko-risiko yang bakal timbul. KPK lebih mengutamakan pendekatan secara persuasif agar Gubernur Papua Lukas Enembe kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

"Kami masih terus melakukan pendekatan secara persuasif supaya yang bersangkutan itu kooperatif. Kami akan tetap menghargai kesehatan yang bersangkutan. Itu kami sampaikan, baik lewat penasihat hukumnya maupun lewat Kapolda dan Pangdam kemarin supaya dilakukan secara persuasif," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 3 Oktober 2022.

Baca juga: Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

11 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

Jaksa penuntut umum dari KPK resmi mengajukan banding vonis Karen Agustiawan di kasus korupsi LNG.


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

13 jam lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


TPNPB-OPM Klaim Serang TNI-Polri di Sagupa Intan Jaya

15 jam lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB-OPM Klaim Serang TNI-Polri di Sagupa Intan Jaya

Jubir TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan telah terjadi baku tembak antara kelompoknya dan anggota TNI-Polri sejak Kamis


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

15 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.


Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

17 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

Hingga kini baru dua kandidat perempuan dari total 107 pendaftar capim KPK


Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

19 jam lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

Jaksa KPK sebelumnya menuntut agar SYL membayar uang pengganti sebesar Rp44,27 miliar dan US$ 30 ribu


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

1 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

1 hari lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

1 hari lalu

Dua tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Muntalia (kiri), menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023. Sahat Tua P. Simanjuntak, diperiksa kasus penerimaan suap sebesar Rp.5 miliar terkait pengelolaan dana belanja hibah untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan sebesar Rp.7,8 triliun dalam APBD tahun 2020-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Muntalia diperiksa kasus suap yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Februari 2018 oleh KPK terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun anggaran 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

KPK mengumumkan penetapan 21 tersangka baru kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.


Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

Sakti Wahyu Trenggono tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan kegiatan dinas.