KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Hi Ali beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem melakukan foto bersama usai pengumuman deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia 2024 di Nasdem Tower, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022. Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusutan kasus Formula E terus bergulir. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menemukan dugaan kerugian negara.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menanggapi keterlibatan BPK dalam mengusut kasus Formula E. Pasalnya, Capres usungan partainya, Anies Baswedan, menjadi salah satu pejabat yang dipanggil dan diperiksa oleh KPK. Menurut Ali, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies secara berturut-turut telah menyumbangkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Pak Anies ini kan Gubernur yang secara terus menerus selama lima tahun menyumbangkan WTP di DKI Jakarta. Itu kan di dalamnya ada pemeriksaaan audit BPK tentang Formula E. Artinya, itu tidak ditemukan pelanggaran dalam gelaran Formula E,” kata Ali di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima Opini WTP dari BPK lima kali berturut-turut sejak 2017. Terakhir, DKI Jakarta menerima Opini WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2021.

Ali menjelaskan, WTP yang diterima Anies dan jajarannya di Pemerintah Provinsi menunjukkan nihilnya penyimpangan maupun maladministrasi di DKI Jakarta. Opini WTP dari BPK tersebut menjadi pedoman NasDem untuk meyakini jika tidak ada pelanggaran dalam gelaran Formula E.

“Kalau ditemukan penyimpangan atau maladministrasi, tidak mungkin ada WTP di DKI. Sehingga, sampai hari ini yang dipedomani NasDem adalah putusan BPK, karena belum ada keputusan yang lain. BPK sudah melakukan pemeriksaan, tidak ada malasah,” ujarnya.

Ali menegaskan partainya enggan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan terhadap Anies Baswedan. Adapun keputusan mendadak untuk mendeklarasikan Anies sebagai Capres murni merupakan keputusan politik yang harus dijalani oleh NasDem.

“Keputusan hari ini bukan untuk intervensi proses hukum yang terjadi di KPK. Ini murni keputusan politik yang harus dijalani oleh Partai NasDem untuk membangun koalisi,” kata Ali.

Koordinasi KPK dengan BPK dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Ia menyebut koordinasi ini untuk mengusut kasus Formula E. “Betul kami sudah koordinasi dengan BPK,” kata Alex dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2022.

Alex mengatakan koordinasi itu dilakukan pada Jumat, 30 September 2022. Alex enggan mengungkapkan apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, dia mengatakan audit yang dilakukan BPK pada dasarnya hanya menemukan fakta adanya dugaan kerugian negara. 

Menurutnya, audit BPK tidak sampai menyimpulkan siapa pelaku yang merugikan negara tersebut. “Auditor tidak menyimpulkan siapa pelakunya, tetapi hanya mengungkap fakta,” kata dia. 

Sebelumnya, dalam laporan Koran Tempo bertajuk “Siasat Firli Menjerat Anies” edisi Sabtu, 1 Oktober 2022, sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis untuk menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E. Ketua KPK, Firli Bahuri, disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik agar menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan, kendati masih minim bukti. 

KPK disinyalir meminta BPK mengaudit kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E. Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut.

 Baca juga: Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

IMA DINI SHAFIRA | ROSSENO AJI | EGI ADYATAMA






Dirut Jakpro Dicopot, Politikus PKS: Sukses Gelar Formula E

2 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Politikus PKS: Sukses Gelar Formula E

Jakpro di bawah kepemimpinan Widi Amanasto sukses menggelar Fomula E Jakarta di tengah berbagai tekanan.


Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

7 jam lalu

Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

Ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beberapa kali menghadiri kegiatan Reuni 212 di Monas.


Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

10 jam lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

10 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


Dirut Jakpro Dicopot, Ketua Komisi DPRD DKI: Ada Faktor X

12 jam lalu

Dirut Jakpro Dicopot, Ketua Komisi DPRD DKI: Ada Faktor X

Politikus PKS itu berharap tidak ada unsur politis dalam pergantian direksi dan komisaris Jakpro.


NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

14 jam lalu

NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies Baswedan hendak bersafari, salah satunya ke Aceh.


Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

15 jam lalu

Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

Jakarta Barat mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP).


Warga Kampung Susun Bayam Ingin Seperti Kampung Susun Akuarium: Masuk Dulu, Tarif Belakangan

16 jam lalu

Warga Kampung Susun Bayam Ingin Seperti Kampung Susun Akuarium: Masuk Dulu, Tarif Belakangan

Warga Kampung Susun Bayam minta mereka diperbolehkan menempati hunian. Warga tenang peroleh kepastian baru bahas tarif dan adminnistrasi.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

1 hari lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.