Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Bakal Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Reporter

Tersangka mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri M Ardian Noervianto menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Ardian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah tahun 2021. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dijadwalkan jalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu 28 September 2022.

"Benar, sesuai agenda sidang hari ini, majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan membacakan putusan perkara terdakwa Mochamad Ardian Noervianto," kata Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu 28 September 2022.

Adapun Ardian merupakan terdakwa dalam kasus suap terkait dengan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur pada tahun anggaran 2021. Dana PEN merupakan dana yang dianggarkan oleh Pemerintah untuk membantu daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk bangkit pascapandemi COVID-19.

Sekitar pukul 10.30 WIB, majelis hakim telah memasuki Ruang M. Ali Hatta Pengadilan Tipikor. Terkait dengan hukuman yang akan dijatuhi kepada Ardian, Ali menilai majelis hakim akan bersikap adil dalam menjatuhkan vonis.

"Dari seluruh persidangan yang terbuka untuk umum itu, kami yakin majelis hakim akan mengambil alih seluruh analisis yuridis tim jaksa KPK sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum dan dijatuhi hukuman, sebagaimana amar tuntutan," ujar Ali.

Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Ardian dengan pidana 8 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,5 miliar dalam perkara penerimaan suap dari Bupati Kolaka Timur nonaktif Andy Merya untuk persetujuan dana PEN.

"Menyatakan terdakwa Mochamad Ardian Noervianto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama menjalani penahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Asril di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 15 September 2022.

Selain itu, Ardian juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti.

"Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1,5 miliar subsider 3 tahun," tambah jaksa.

Jaksa KPK menilai Ardian terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama, yaitu Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca: Tiga Fakta Kasus Suap Ardian Noervianto, Dirjen Kemendagri Termuda






KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

32 menit lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

6 jam lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

8 jam lalu

Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

Berita mengenai Anies Baswedan, rendahnya realisasi pendapatan Jakarta, hingga vaksinasi booster malam hari paling banyak dicari di kanal Metro Tempo.


Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

9 jam lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

10 jam lalu

KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditahan dalam kasus suap kasus di Mahkamah Agung terhitung sejak hari ini.


Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

11 jam lalu

Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

Realisasi pendapatan DKI Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022 tergolong rendah. DPRD DKI mengkritik target pendapatan terlalu tinggi.


KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

11 jam lalu

KPK Periksa Anggota DPR Aryanto Munawar Kasus Suap Rektor Unila

KPK memeriksa Anggota DPR asal Lampung dan Bupati Lampung Barat dalam kasus suap Rektor Unila Karomani.


Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

11 jam lalu

Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

Realisasi pendapatan DKI Jakarta masuk lima besar terendah versi Kemendagri. Target pendapatan DKI 2022 senilai Rp 77,44 trilun.


Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

15 jam lalu

Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

Kemendagri mencatat pendapatan DKI Jakarta per 2 Desember 2022 baru 75,56 persen. Angka ini tergolong rendah.


KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

16 jam lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.