Dua Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli: Jonanis Tanak dan I Nyoman Wara

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Johanis Tanak mengikuti tes wawancara uji publik Capim KPK di Sekretariat Negara, Jakarta, 28 Agustus 2019. Tempo/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Johanis Tanak, dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), I Nyoman Wara, bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Komisi Hukum DPR hari ini. Salah satu dari mereka akan menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri. Johanis dan Nyoman juga dijadwalkan menyampaikan visi dan misinya.

Nama Johanis dan Nyoman telah disodorkan Presiden Joko Widodo kepada DPR melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. “Sudah disampaikan DPR surpresnya, ada surpresnya sudah disampaikan,” kata Pratikno di Gedung DPR usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi II, Senin, 19 September 2022.

Anggota Komisi Hukum DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan telah menerima surpres dari Joko Widodo alias Jokowi ihwal pengganti Lili Pintauli. Dasco mengatakan menerima surat tersebut pada Kamis, 15 September 2022 lalu.

“Memang saya sudah dapat kabarnya bahwa supres itu sudah masuk, tapi kita belum rapim. Jadi nanti kita rapim dulu, kemungkinan pekan depan,” kata Dasco di Gedung DPR RI, Selasa, 20 September 2022.

Antara Mantan Jaksa atau Auditor BPK

Johanis Tanak saat ini menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Pria kelahiran Poso, Sulawesi Tengah, ini beberapa kali menduduki kursi pimpinan Kejaksaan Tinggi di sejumlah daerah.

Pada 2008-2009, Johanis menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Karawang. Ia kemudian menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2016. Pria lulusan S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga ini juga mengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.

Johanis pernah meraih Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan sejumlah penghargaan lainnya. Pada 2019, ia pernah maju sebagai kandidat calon pemimpin KPK. Namun, langkahnya terhenti karena tidak mendapatkan dukungan dari parlemen.

Tidak seperti Johanis, I Nyoman Wara memiliki latar belakang keilmuan di bidang ekonomi. Sebelum menjadi auditor utama BPK, pria kelahiran Karangasem, Bali, ini menjabat sebagai auditor BUMN pada Bank Indonesia tahun 2001-2010.

Pasca tak menjadi auditor BUMN, Nyoman didapuk sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten pada 2010. Sarjana ekonomi ini kemudian menjadi auditor utama BPK sejak 2016 hingga saat ini. Salah satu kasus besar yang ditangani Nyoman adalah skandal Bank Century.

Setali tiga uang dengan Johanis, I Nyoman Wara juga pernah mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, ia tak lolos uji kelayakan dan mendapat dukungan yang rendah dari parlemen.

IMA DINI SHAFIRA | AVIT HIDAYAT

Baca: Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli






KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

2 jam lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

4 jam lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

9 jam lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

9 jam lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

11 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

12 jam lalu

KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK menahan pegawai Mahkamah Agung Prasetio Nugroho dan Redhy Novarisza berkaitan dengan kasus suap hakim agung Gazalba Saleh.


Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

13 jam lalu

Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menjalani pemeriksaan selama lima jam di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

14 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

17 jam lalu

Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022 sebagai saksi.


KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

20 jam lalu

KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

para saksi akan dimintai keterangannya dalam kasus suap pemalsuan surat hak waris PT Aria Citra Mulia yang menyeret Bambang Kayun.