Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Gugat Mantan Majikan Adelina Lisao, Anggota DPR Fraksi PKS: Untuk Perjuangkan Keadilan

Editor

Febriyan

image-gnews
Majikan Adelina, Ambika MA Shan.[Malaysiakini.com]
Majikan Adelina, Ambika MA Shan.[Malaysiakini.com]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mendukung rencana pemerintah untuk melakukan gugatan perdata terhadap mantan majikan Adelina Lisao, pekerja migran Indonesia yang dibunuh di Malaysia pada 2018. Kurniasih juga mengingatkan kepada pemerintah untuk bergerak cepat karena masa gugatan perdata di Malaysia memiliki waktu kadarluasa enam tahun sejak peristiwa terjadi. 

Kurniasih mengatakan gugatan perdata ini perlu dilakukan sebagai upaya maksimal pemerintah dalam memperjuangkan keadilan dan hak bagi keluarga Adelina. Terlebih setelah sebelumnya Mahkamah Persekutuan Malaysia memvonis bebas majikan Adelina pada kasus pembunuhan. 

"Setelah kita semua kecewa dengan putusan Mahkamah Malaysia dari sisi pidana, maka masih ada jalan untuk memperjuangkan keadilan dan hak bagi keluarga Adelina yakni lewat gugatan perdata yang tengah disusun Pemerintah RI. Kita memberikan dukungan atas upaya ini," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Sabtu, 24 September 2022.

Ia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bisa membantu dalam proses penyiapan gugatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Kuala Lumpur serta KJRI Penang. Kemenaker dan BP2MI ini harus memastikan ke depan ada perlindungan hukum yang maksimal bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk di Malaysia. 

"Upaya ini bisa didukung lintas sektor termasuk mitra kerja Komisi IX di Kemenaker dan BP2MI. Apapun hasilnya nanti tapi keberpihakan harus ditunjukkan dengan proses gugatan perdata ini," kata Kurniasih. 

Selain itu, Pemerintah melalui Kemenlu memberikan keterangan proses gugatan perdata sudah sampai pada penunjukan pengacara. Kurniasih pun mengingatkan gugatan perdata di Malaysia akan kadaluarsa sejak enam tahun setelah kejadian. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Artinya perlu ada batas waktu tanpa mengurangi kesiapan dalam menyiapkan gugatan perdata ini sebab Februari tahun depan, kasus ini sudah memasuki tahun kelima artinya tinggal satu tahun lagi batas waktunya," katanya. 

Berkaca pada kasus Adelina Lisao, Kurniasih berharap perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia  di Malaysia jauh lebih maksimal dan lebih baik setelah adanya MoU terbaru dari Pemerintah Indonesia dan Malaysia. 

"Kasus Adelina dengan vonis bebas majikannya seharusnya adalah kasus terakhir di mana PMI dan keluarganya tidak mendapat keadilan yang memadai. Kita catat bahwa perlindungan PMI di negara penempatan termasuk di Malaysia harus dilakukan secara maksimal," ujar Kurniasih.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS: Tawaran Posisi Cawagub Jakarta hingga Potensi Menang di Pilkada

10 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS: Tawaran Posisi Cawagub Jakarta hingga Potensi Menang di Pilkada

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya tak meragukan kompetensi Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta


PHK Massal di Tokopedia, Kemnaker: Sudah Sesuai Aturan

16 jam lalu

PHK Massal di Tokopedia, Kemnaker: Sudah Sesuai Aturan

Kemenaker mengatakan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan manajemen untuk memastikan PHK yang berjalan di e-commerce Tokopedia sesuai aturan


Malaysia dan Cina Akan Lakukan Penelitian Bersama soal Pelindungan Panda

19 jam lalu

Bei Bei, seekor panda raksasa yang lahir di A.S. pada tahun 2015 dan dipindahkan ke Cina pada tahun 2019, memakan daun bambu di Ya'an Bifengxia, Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Cina, selama tur media di Ya'an, Sichuan provinsi, Cina 12 Juni 2024. REUTERS/Tingshu Wang
Malaysia dan Cina Akan Lakukan Penelitian Bersama soal Pelindungan Panda

Diplomasi panda, praktik pengiriman panda raksasa dari Cina ke berbagai negara lain sebagai alat diplomasi dan konservasi, telah mempererat hubungan bilateral Cina dengan Malaysia.


Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

20 jam lalu

Perdana Menteri Cina Li Qiang berjabat tangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat pertemuan mereka di Putrajaya, Malaysia, 19 Juni 2024. Syazrul Azis/Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS
Malaysia Sepakat Atasi Sengketa Laut Cina Selatan lewat Dialog

Malaysia sepakat untuk mengatasi masalah Laut Cina Selatan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN lain melalui jalur dialog.


Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

21 jam lalu

Gubernur DKI Anies Baswedan menunjukkan kartu anggota Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

Jubir Anies Baswedan meyakini bakal banyak ormas lain yang akan memberikan dukungan kepada bekas Mendikbud itu maju kembali di Pilkada Jakarta.


Jadi Duta Wisata Malaka, Fan Bingbing Ditargetkan Bisa Datangkan 1 Juta Turis dari Cina

1 hari lalu

Jonker Walk, salah satu destinasi bersejarah di Malaka, Malaysia (visitmelaka.com.my)
Jadi Duta Wisata Malaka, Fan Bingbing Ditargetkan Bisa Datangkan 1 Juta Turis dari Cina

Fan Bingbing mengatakan Malaka adalah tujuan wisata yang unik, tidak seperti tempat wisata kebanyakan.


Soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta, Gerindra-Demokrat-PAN Bilang Begini

1 hari lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta, Gerindra-Demokrat-PAN Bilang Begini

Gerindra-Demokrat-PAN merespons soal PKS ungkap tawaran kursi cawagub di Pilkada Jakarta. Apa kata mereka?


Respons Zulhas soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui dalam acara pembagian daging kurban di Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Respons Zulhas soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju

Zulkifli Hasan merespons soal tawaran kursi cawagub untuk PKS. Serahkan jawaban ke PKS.


Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

2 hari lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

Pakar politik menilai posisi PKS di Pilgub Jakarta 2024 strategis.


PKS Sebut Jatah Cawagub Bukan Harga Mati untuk Bentuk Koalisi di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (tengah) bersama Anggota DPR Fraksi PKS Muzammil Yusuf (kiri) dan Fahmi Alaydroes (kanan) saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PKS, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 November 2021. Dalam konferensi pers ini PKS memberikan penjelasan mengenai interupsi yang diabaikan oleh ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna. Fraksi PKS juga memberikan penjelasan mengenai pandangan Fraksi PKS terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Sebut Jatah Cawagub Bukan Harga Mati untuk Bentuk Koalisi di Pilkada Jakarta

Jazuli menyampaikan bahwa mengusung kader sebagai calon gubernur atau wakil gubernur di Pilkada Jakarta adalah sebatas keinginan PKS.