LPSK Usulkan RPP Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual ke Pemerintah

Reporter

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Rapat tersebut membahas mengenai kasus penembakan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang dana bantuan korban tindak pidana kekerasan seksual ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

RPP ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah mengatur soal dana bantuan korban. Dalam Pasal 1 angka 21 UU TPKS dana bantuan korban adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

"Tujuannya agar dapat dimasukkan dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis 22 September 2022.   

Ia menyebut kompensasi diberikan akibat restitusi pelaku yang kurang bayar, akan dibayarkan melalui dana bantuan korban. Menurut Hasto, pengaturan dana bantuan korban menjadi salah satu solusi atas minimnya pembayaran restitusi dari para pelaku kepada korban, dan memberikan kepastian terpenuhinya hak atas ganti rugi korban.

Sebagai gambaran, pada 2020 LPSK telah menghitung dan mengajukan restitusi senilai Rp7 miliar. Namun, yang memprihatinkan besaran angka pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban hanya Rp101 juta atau kurang dari 10 persen dari angka perhitungan LPSK.

UU TPKS telah membuat satu langkah maju dengan membuka kesempatan bagi korban mendapatkan haknya. Kini, butuh satu langkah lagi yang harus dipikirkan untuk memastikan hak yang telah diatur sampai ke tangan para korban.

Sebagaimana mandat Pasal 35 Ayat (4) UU TPKS, LPSK memandang terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijawab terkait mekanisme dan atau pengaturan dana bantuan korban sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPP tentang dana bantuan korban kekerasan seksual.

Terdapat beberapa materi muatan dalam RPP dana bantuan korban kekerasan seksual yang diusulkan LPSK antara lain tentang sumber dana awal, prinsip pengelolaan dana bantuan korban, kelembagaan dana bantuan korban, pelaksanaan dana bantuan korban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta koordinasi dengan Kementerian BUMN terkait dana bantuan korban.

Baca: 2 Orang Ditangkap di Jakarta Barat, Diduga Jual Anak Jadi Pekerja Seks Komersial






Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 127 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

5 jam lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 127 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan harus ada pihak bertanggung jawab atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.


KPAI Minta Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dikaji Lagi, Ada Pelaku di Bawah Umur

18 jam lalu

KPAI Minta Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dikaji Lagi, Ada Pelaku di Bawah Umur

Hukuman kebiri kimia kepada terpidana kasus kekerasan seksual anak bertujuan untuk menekan hasrat seksual berlebih.


Kekerasan Seksual di Kampus, Transportasi Umum, Psikolog: Bukan Salah Tempat dan Pakaian

2 hari lalu

Kekerasan Seksual di Kampus, Transportasi Umum, Psikolog: Bukan Salah Tempat dan Pakaian

Tempat dan pakaian bukan yang paling bersalah dalam suatu peristiwa kekerasan seksual, tapi yang salah adalah pelaku kekerasan seksual itu sendiri.


Kevin Hillers Minta Perlindungan LPSK, Ini Tanggapan Dokter Siska Khair

2 hari lalu

Kevin Hillers Minta Perlindungan LPSK, Ini Tanggapan Dokter Siska Khair

Dokter Siska Khair, mantan kekasih Kevin Hillers menanggapi tindakan pemeran Angga di sinetron Ikatan Cinta di Instagram Storynya.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

4 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Simalakama Tempat Hiburan Malam Rawa Malang, dan Prostitusi Sajem di Jakarta Utara

5 hari lalu

Simalakama Tempat Hiburan Malam Rawa Malang, dan Prostitusi Sajem di Jakarta Utara

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Utara Yusuf Madjid menilai tempat hiburan malam di Kampung Rawa Malang harus disatukan dengan TPU.


Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

5 hari lalu

Satpol PP Rajin Patroli Lokasi Prostitusi, setelah Kekerasan Seksual Timpa Remaja Putri 13 Tahun

Pemerintah Kota Jakarta Utara meningkatkan pengawasan tempat usaha hiburan tidak berizin dengan menggelar patroli keliling di lokasi prostitusi.


Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

5 hari lalu

Kali Ini PSI Dukung Langkah Pemerintah DKI, Tambah Kamera CCTV Cegah Kriminalitas

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta menambah titik kamera CCTV.


Menteri Bintang Puspayoga Ungkap Remaja Putri 13 Tahun Korban Kekerasan Seksual Sangat Trauma

6 hari lalu

Menteri Bintang Puspayoga Ungkap Remaja Putri 13 Tahun Korban Kekerasan Seksual Sangat Trauma

Menteri Bintang Puspayoga mengunjungi rumah remaja putri berusia 13 tahun korban kekerasan seksual.


4 Anak 11-13 Tahun Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Hentikan Konten Asusila Dewasa

6 hari lalu

4 Anak 11-13 Tahun Jadi Pelaku Kekerasan Seksual, Menteri PPPA: Hentikan Konten Asusila Dewasa

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menginstruksikan konten asusila dewasa yang mempengaruhi pertumbuhan anak.