Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

Reporter

Editor

Febriyan

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan SE ini pada intinya hanya menyampaikan dua hal. Pertama, memberikan izin kepada penjabat kepala daerah dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut korupsi.

“Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) PP 94 Tahun 2021, bahwa Bupati harus menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bagi ASN yang tersangkut korupsi,” kata Benni kepada Tempo, Jumat, 16 September 2022.

Ia mencontohkan, jika seorang ASN ditahan KPK dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi, maka pelaksana tugas maupun penjabat mesti melakukan pemberhentian sementara. Namun, kata dia, hal ini tidak bisa langsung dilakukan karena harus ada izin tertulis dari Mendagri terlebih dulu.

“Harus ijin Mendagri terlebih dahulu, sedangkan amanat PP 94 Tahun 2021 harus segera diberhentikan sementara,” kata dia. 

Selain itu, Benni menyebut SE ini memberikan izin bagi penjabat maupun pelaksana tugas dalam menerima dan melepas ASN yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar daerah alias mutasi.

“Sebagai contoh, seorang penjabat Bupati akan melepas ASN pindah ke kabupaten lain, namun kedua Bupati tadi untuk menandatangani surat melepas dan menerima harus mendapatkan ijin Mendagri terlebih dahulu, padahal proses selanjutnya mutasi antar daerah tersebut akan tetap diproses juga oleh Ditjen Otda Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujanya.

Menurut Benni, pemberian ijin bagi penjabat untuk memutasi ini dapat mempercepat proses pelayanan mutasi. Sebab, penandatanganan izin melepas dan ijin menerima diserahkan kepada penjabat.

“Sedangkan untuk mutasi pejabat internal daerah lainnya, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator di daerah, penjabat Kepala Daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis Mendagri,” kata Benni.

Partai Nasdem pun mendesak Mendagri Tito Karnavian untuk mencabut atau merevisi SE tersebut. Willy  menyatakan hal itu perlu dilakukan agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan menimbulkan polemik dalam perikehidupan pemerintahan daerah.






Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

11 jam lalu

Galang Dana untuk Korban Gempa Cianjur, Wakil Wali Kota Depok Harap Melampaui Donasi buat Palestina

Dana bantuan bagi korban gempa itu langsung disalurkan kepada Posko Depok Peduli Gempa Cianjur.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

17 jam lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

2 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

2 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

3 hari lalu

Taufik Basari Jelaskan Alasan NasDem Abstain Usulan Revisi UU IKN,

Taufik Basari menyatakan NasDem abstain terkait usulan revisi UU IKN karena beberapa alasan.


Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

3 hari lalu

Prediksi Penduduk IKN 2045 1,9 Juta Jiwa, Bappenas: Kawasan Perkotaan 100 Jiwa per Hektare

Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.


Ajak Kepala Daerah Bantu Gempa Cianjur, Tito: Gunakan Dana Belanja Tidak Terduga

6 hari lalu

Ajak Kepala Daerah Bantu Gempa Cianjur, Tito: Gunakan Dana Belanja Tidak Terduga

Mendagri Tito Karnavian, mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk meringankan beban para korban terdampak gempa Cianjur.


Gempa Cianjur, ASN Panik Berhamburan Keluar dari Gedung Balai Kota

7 hari lalu

Gempa Cianjur, ASN Panik Berhamburan Keluar dari Gedung Balai Kota

Kepanikan mewarnai gedung Dibaleka II, Balai Kota Depok saat gempa Cianjur terjadi pada Senin siang 21 November 2022.


Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

7 hari lalu

Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

Hidayat Nur Wahid, menyebut PKS menginginkan koalisi yang paham betul apa saja yang bakal dikerjakan bersama.


Majelis Syuro PKS Tunggu Hasil Tim Kecil sebelum Keluarkan Keputusan soal Koalisi

8 hari lalu

Majelis Syuro PKS Tunggu Hasil Tim Kecil sebelum Keluarkan Keputusan soal Koalisi

Majelis Syuro PKS menggelar rapat akhir tahun ini untuk menentukan sikap politik Pilpres 2024.