Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

Reporter

Editor

Febriyan

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem menilai Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melakukan praktik otoritarianisme dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE)  Nomor 821/5492/SJ. Surat edaran yang memperbolehkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk memutasi maupun memberhentikan pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat edaran (SE) ini diterbitkan pada Rabu, 14 September 2022 lalu.

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyatakan SE tersebut menabrak aturan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

“Berdasarkan Pasal 132A PP Nomor 49 tahun 2008 ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat. Salah satunya adalah melakukan mutasi pegawai. Dengan demikian SE Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tersebut bertentangan dengan PP Nomor 49 tahun 2008,” kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 September 2022.

SE bukan peraturan perundang-undangan

Willy menyatakan SE merupakan peraturan kebijaksanaan, bukan sebuah keputusan atau peraturan perundang-undangan. Sehingga, SE tidak dapat memuat norma hukum maupun menyimpangi peraturan perundang-undangan.

“SE seyogyanya merupakan kebijakan yang bersifat Individual dan memiliki keberlakuan yang terbatas bagi instansi yang terkait dalam jajarannya. Ia bukanlah ketentuan yang bisa diberlakukan secara menyeluruh,” kata Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, dalam keterangannya, Rabu, 21 September 2022. 

Menurut Willy, Mendagri Tito Karnavian mestinya mengetahui jika pelaksana tugas (plt), penjabat (pj), dan penjabat sementara (pjs) tidak hanya menjabat di lingkungan Kemendagri. Mereka, kata dia, juga ada di lingkungan jabatan kelembagaan lain.

Tito Karnavian dinilai mengeluarkan kebijakan di luar batas wilayah administratifnya

Karenanya, Willy menilai SE yang dikeluarkan Kemendagri tidak sesuai dengan penalaran yang wajar. Mendagri disebut Willy melampaui kewenangannya bahkan melampaui batas wilayah administratifnya.

Willy mengatakan Partai NasDem melihat SE Kemendagri sebagai praktik yang membawa kemunduran bagi proses demokrasi dan prinsip good government. SE ini juga dinilai menjadi manifestasi dari praktik otoritarianisme dari seorang pejabat pemerintahan.

“Sebagai pembatu presiden, hendaklah Mendagri tidak mengambil kebijakan yang dapat menjerumuskan Presiden lewat ketentuan yang dapat menimbulkan polemik dalam kehidupan bernegara kita,” ujarnya.

Selanjutnya, penjelasan Kemendagri






Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

56 menit lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Kabar Kepulauan Widi Dilelang, Tito Karnavian: Tujuannya Bukan Buat Dijual

2 jam lalu

Kabar Kepulauan Widi Dilelang, Tito Karnavian: Tujuannya Bukan Buat Dijual

Tito menilai langkah LII mencari investor asing di Kepulauan Widi diperbolehkan karena bukan bersifat jual-beli.


Pengamat Sebut Tindakan Anies Baswedan Soal Ini yang Lunturkan Stempel Intoleran

5 jam lalu

Pengamat Sebut Tindakan Anies Baswedan Soal Ini yang Lunturkan Stempel Intoleran

Dalam survei Voxpol Center Research and Consulting terungkap pemilih Anies Baswedan berasal dari semua agama dengan prosentase yang merata


Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

23 jam lalu

Anies Baswedan Bakal Mengikuti Perayaan Natal Nasional di Papua

Anies Baswedan akan mengikuti Perayaan Natal Nasional yang digelar DPW Partai NasDen Papua pada 8 - 9 Desember 2022.


Safari Politik Anies Naikkan Elektabilitas NasDem, Wasekjen: Difasilitasi Partai

1 hari lalu

Safari Politik Anies Naikkan Elektabilitas NasDem, Wasekjen: Difasilitasi Partai

NasDem tak menampik salah satu penyebab naiknya elektabilitas partai karena safari politik yang dilakukan Anies Baswedan


Tokoh Pendidikan Dukung Anies Baswedan Capres 2024, Komitmen Kebangsaan Ditunjukkan 5 Tahun di DKI

1 hari lalu

Tokoh Pendidikan Dukung Anies Baswedan Capres 2024, Komitmen Kebangsaan Ditunjukkan 5 Tahun di DKI

Sejumlah tokoh pendidikan dan lintas agama memberikan dukungan Anies Baswedan jadi capres 2024. Intoleransi tak terbukti di DKI Jakarta.


Tokoh Lintas Agama Deklarasi Dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024

1 hari lalu

Tokoh Lintas Agama Deklarasi Dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024

Indra mengatakan tuduhan bahwa Anies Baswedan berhubungan dengan kelompok intoleran tidak terbukti.


Politikus Demokrat Anggap Pelemparan Telur Busuk Kantor NasDem Aceh Memalukan

1 hari lalu

Politikus Demokrat Anggap Pelemparan Telur Busuk Kantor NasDem Aceh Memalukan

Ali menyebut Nasdem optimis bisa meraup suara hingga 85 persen di Aceh. Pasalnya, kata dia, semua masyarakat Serambi Mekkah menjagokan Anies.


Deretan Alasan di Balik Penolakan Safari Politik Anies Baswedan di Sejumlah Daerah

1 hari lalu

Deretan Alasan di Balik Penolakan Safari Politik Anies Baswedan di Sejumlah Daerah

Alih-alih menggalang dukungan masyarakat, safari politik Anies Baswedan justru dijegal atau mendapat penolakan di sejumlah daerah.


Kantor DPW NasDem Aceh Dilempari Telur Busuk dan Kaus Kaki, DPP: Nggak Perlu Ditanggapi

1 hari lalu

Kantor DPW NasDem Aceh Dilempari Telur Busuk dan Kaus Kaki, DPP: Nggak Perlu Ditanggapi

DPP NasDem membenarkan ada pelemparan telur busuk dan kaos kaki ke kantor DPW NasDem Aceh saat Anies Baswedan melakukan safari politik.