Puan Maharani Disebut Setujui Pembentukan Dewan Kolonel

Reporter

Editor

Febriyan

Ketua DPR RI Puan Maharani

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Johan Budi, menyatakan keberadaan Dewan Kolonel telah diketahui dan disetujui oleh Puan Maharani. Dewan Kolonel merupakan wadah bagi anggota DPR Fraksi PDIP untuk mendukung Ketua DPR tersebut maju sebagai calon presiden (capres) 2024. 

Menurut Johan, Dewan Kolonel saat ini berisi 12 orang. Di antaranya Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan selaku koordinator, serta Bambang Wuryanto dan Utut Adianto selaku Jenderal. Johan menyebut Utut Adianto telah menghadap Puan untuk melaporkan keberadaan Dewan Kolonel.

“Berkembang terus. Lalu dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju,” kata Johan di Gedung DPR, Selasa, 20 September 2022.

Johan menyatakan Dewan Kolonel sebagai tempat berkumpulnya penggemar Puan Maharani. Kelompok ini dibentuk tiga bulan lalu. Dia mengatakan Dewan Kolonel kerap mengadakan rapat untuk berdiskusi serta membahas konsep untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden. 

Dewan Kolonel disebut Johan turut mendirikan basecamp di Jakarta sekitar sebulan lalu. Posko ini, kata dia, dipersiapkan untuk mendukung Puan. Namun, ia mengatakan bakal tetap menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP untuk mulai bergerak.

“Kita gerak untuk Mbak Puan, tapi tentu kita menunggu keputusan Ibu Ketua Umum. Persiapan dulu, sudah ada posko. Ini buat persiapan kalau Mbak Puan ditunjuk oleh Bu Mega,” kata dia.

Dewan Kolonel untuk mengatrol elektabilitas Puan Maharani

Johan menjelaskan, Dewan Kolonel juga bakal berupaya untuk meningkatkan elektabiltas Puan. Sebab, kelompok ini memang dibentuk untuk mempersiapkan Puan dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Kendati begitu, Johan menyatakan jika pada akhirnya Megawati tidak memilih Puan, maka ia dan anggota Dewan Kolonel lain siap mematuhi arahan Ketua Umum. 

“Kalau yang ditunjuk bukan Mbak Puan, tentu kami akan tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum. Tapi sekarang kita prepare strateginya,” ujarnya.

Sekjen PDIP membantah adanya Dewan Kolonel

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membantah keberadaan Dewan Kolonel. Menurutnya, para kader PDIP semuanya bersepakat dan disiplin bahwa terkait pilpres, hanya Megawati yang memutuskan.

“Wah tidak ada itu. Anggota partai berdisiplin bahwa terkait dengan Pilpres, Ibu Mega yang putuskan,” kata dia kepada Tempo, Selasa, 20 Setember 2022.

Hasto menjelaskan, PDIP merupakan partai demokrasi yang tidak menggunakan struktur militer. 

“Jadi tidak ada dewan kolonel ataupun apapun namanya terkait capres dan cawapres. Bagaimanapun juga capres dan cawapres kan belum ditetapkan oleh Ibu Ketua Umum,” kata dia.

Kader PDIP yang tak ikuti arahan akan diberi sanksi

Hasto berkali-kali menegaskan jika tidak ada Dewan Kolonel. Ia menyebut PDIP sudah berpengalaman menghadapi Pemilu. Karenanya, ia berharap para kader disiplin dan mengikuti arahan Megawati.

“PDIP kan sudah punya pengalaman Pemilu berkali-kali. Jadi semua kader berdisiplin, jika tidak, sanksi disiplin akan ditegakkan,” ujarnya.

Hingga saat ini, PDIP memang belum mengumumkan secara resmi siapa calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Selain Puan Maharani, partai berlogo banteng itu memiliki Ganjar Pranowo yang disebut sebagai calon potensial. Elektabilitas Ganjar bahkan terus menempati posisi pertama dalam berbagai survei, unggul jauh dari Puan. 






Puan Ajak Lulusan UBK Ikut Bangun Bangsa

3 jam lalu

Puan Ajak Lulusan UBK Ikut Bangun Bangsa

Lulusan UBK didorong mempersiapkan diri menghadapi persaingan, menghadapi risiko usaha, serta meningkatkan kualitas diri.


PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

4 jam lalu

PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu malam ini akan membahas mekanisme pemilihan capres dan cawapres 2024. Ada beberapa opsi.


Profil AKBP Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

4 jam lalu

Profil AKBP Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

Istri calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Veronica Yulis anggota polwan berpangkat AKBP bertugas di Baharkam Mabes Polri. Ini profilnya.


Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

9 jam lalu

Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

Presiden Jokowi tak menanggapi soal pernyataan politikus PDIP agar dirinya meninggalkan relawan. Permintaan itu muncul pasca-acara Nusantara Bersatu.


Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

9 jam lalu

Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

KSAL Laksamana Yudo Margono berikan Brevet Hiu Kencana kepada Puan Maharani dan KSAD Dudung Abdurachman. Apa istimewanya brevet ini?


Koalisi Indonesia Bersatu Bersua Malam Ini, Bahas Capres-Cawapres

9 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Bersua Malam Ini, Bahas Capres-Cawapres

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu bakal dihadiri ketua umum masing-masing partai, yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhamad Mardiono.


Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

10 jam lalu

Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

Prananda Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP. Siapakah dia dan bagaimana karier politiknya?


NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

10 jam lalu

NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies Baswedan hendak bersafari, salah satunya ke Aceh.


Daftar 10 Provinsi dengan UMP Terendah, Yogyakarta Tidak Lagi di Peringkat 1

16 jam lalu

Daftar 10 Provinsi dengan UMP Terendah, Yogyakarta Tidak Lagi di Peringkat 1

Peringkat pertama provinsi dengan UMP terendah tidak lagi ditempati Provinsi Yogyakarta. Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP terendah.


Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

17 jam lalu

Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono 2015 - 2021 Versi LHKPN, Terakhir Bertambah Rp 5,52 Miliar

Kupas harta kekayaan calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono versi LHKPN sejak 2015. Terakhir bertambah menjadi Rp 5,52 miliar. Begini rinciannya.