Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Data Pribadi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi dalam Rapat Paripurna yang digelar hari ini, Selasa, 20 September 2022. Rapat Paripurna DPR ke-5 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus.

“Selanjutnya kami tanyakan kepada seluruh fraksi, apakah RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dapat disetujui untuk disahkan sebagai Undang-Undang?”, kata Lodewijk dalam forum rapat disusul dengan pernyataan setuju dari anggota rapat paripurna, Selasa, 20 September 2022.

Laporan hasil pembahasan RUU PDP disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I, Abdul Kharis Almasyhari. Dia menjelaskan, sebelum RUU PDP dibahas, komisinya telah menggelar rapat dengar pendapat umum bersama akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pakar.

“Setelah proses pembahasan yang sangat dinamis, ada perubahan sistematika. RUU PDP dari mulanya 15 bab dan 72 pasal, menjadi 16 bab 76 pasal,” kata Kharis.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, berharap beleid baru ini dapat melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan data pribadi.

“Pengesahan RUU PDP akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya dari segala bentuk kejahatan di era digital sekarang ini,” kata Puan dalam keterangannya, Senin, 19 September 2022.

Puan menjelaskan, RUU PDP akan memberi kepastian hukum agar tiap warga negara berdaulat atas data pribadinya. Pasca disahkan dalam Rapat Paripurna, ia berharap pemerintah segera mengundangkan aturan ini.

 “Dengan demikian aturan turunannya, termasuk pembentukan lembaga pengawas yang akan melindungi data pribadi masyarakat, cepat terealisasi,” ujarnya.

Baca juga: RUU PDP Disahkan Hari Ini, Puan Maharani: Tak Ada Lagi Tangisan Rakyat Akibat Pinjol atau Doxing

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Komisi VI DPR Kritik Klaim Tanah Sepihak BP Batam: Apa Bedanya dengan VOC?

12 jam lalu

Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar Airlangga Hartarto berkunjung ke kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, 5 Desember 2017. Dalam pertemuan dengan redaksi Tempo, Airlangga dan petinggi partai Golkar Nusron Wahid, menggambarkan situasi terakhir Partai Golkar setelah penetapan Setya Novanto sebagai tersangka e- KTP. Tempo/Jati Mahatmaji
Anggota Komisi VI DPR Kritik Klaim Tanah Sepihak BP Batam: Apa Bedanya dengan VOC?

Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyebut Badan BP Batam mirip dengan VOC karena mengklaim tanah di Rempang secara sepihak.


PKS Bakal Tolak Revisi UU IKN, Soroti Soal Obral HGU hingga 190 Tahun

14 jam lalu

Suasana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
PKS Bakal Tolak Revisi UU IKN, Soroti Soal Obral HGU hingga 190 Tahun

Komisi II DPR RI membantah tuduhan revisi UU IKN untuk investor. Pimpinan Komisi II DPR RI mengatakan revisi ini untuk kepentingan anak bangsa.


Diprediksi Gagal Masuk Senayan, PSI Bilang Kadernya Masih Kerja Keras

22 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep (kiri) berbincang dengan Anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha di sela rapat perdana dengan sejumlah jajaran pengurus PSI di Gedung DPP PSI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Kaesang Pangarep memimpin rapat perdana pasca dirinya ditetapkan sebagai ketua umum PSI. Rapat tersebut rencananya akan membahas mengenai berbagai evaluasi dan rancangan strategi menghadapi Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Diprediksi Gagal Masuk Senayan, PSI Bilang Kadernya Masih Kerja Keras

Survei Indikator menunjukkan, PPP hingga PSI diprediksi tak lolos ke parlemen. Hasil survei ini mengungkap keterpilihan PSI 0,8 persen.


Tekan Konflik Sosial, Sertifikasi Tanah Ulayat Perlu Terapkan Pendekatan Konsensual

1 hari lalu

Tekan Konflik Sosial, Sertifikasi Tanah Ulayat Perlu Terapkan Pendekatan Konsensual

Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan agar pendekatan penyelesaian sertifikasi tanah ulayat menggunakan pendekatan yang konsensual.


Pertamina Didorong Kembangkan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

1 hari lalu

Aktivitas pekerja di Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Kamojang, Bandung, 18 Oktober 2017. TEMPO/Amston Probel
Pertamina Didorong Kembangkan Pemanfaatan Energi Panas Bumi

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong PT Pertamina Geothermal Energy TBK tingkatkan pemanfaatan energi panas bumi.


Bantahan Hasto soal Rakernas PDIP Minim Tepuk Tangan

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan hasil pertemuan empat partai politik pendukung bacapres Ganjar Prabowo di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 2 September 2023. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Bantahan Hasto soal Rakernas PDIP Minim Tepuk Tangan

Rakernas IV PDIP dikabarkan minim tepuk tangan saat pimpinan partai berpidato. Namun kabar itu dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristyanto


Ke Koalisi Mana PSI Akan Berlabuh? Ini Jawaban Grace Natalie

1 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ke Koalisi Mana PSI Akan Berlabuh? Ini Jawaban Grace Natalie

"Sesuai arahan Pak Jokowi, PSI netral dulu, karena situasi politik masih cair," kata Wakil Ketua DPP PSI Grace Natalie.


Puan Maharani Sebut Mahfud MD dan Khofifah Punya Ceruk Suara Jatim

2 hari lalu

Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan keterangan pers saat meninjau persiapan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023. PDI Perjuangan akan menggelar puncak peringatan Bulan Bung Karno pada sabtu, 24 Juni mendatang yang dikategorikan menjadi terbesar kedua setelah tahun 1999 di tempat yang sama. Dalam acara tersebut juga akan menjadi ajang konsolidasi partai, serta relawan dan simpatisan PDIP. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut Mahfud MD dan Khofifah Punya Ceruk Suara Jatim

Puan Maharani mengatakan Mahfud Md. dan Khofifah Indar Parawansa memiliki ceruk suara masing-masing di Jawa Timur.


Puan Maharani Beberkan Alasan Ajak Kaesang Dukung Ganjar

2 hari lalu

Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly ke-44, Puan Maharani.
Puan Maharani Beberkan Alasan Ajak Kaesang Dukung Ganjar

Puan menjelaskan alasan mengajak Kaesang karena menginginkan sebanyak mungkin pihak untuk gabung mendukung Ganjar


Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

2 hari lalu

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto: Geraldi/nr
Puan Maharani Nilai Jokowi Tak Cawe-Cawe Partai Selain PDIP

Puan Maharani mengatakan pihaknya tak melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan campur tangan atau cawe-cawe di partai selain PDIP.