Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Bidang Hukum DPR akan segera membahas kemungkinan merevisi secara parsial Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal ini karena pasal 7 undang-undang itu dirasakan menghambat perekrutan hakim agung baru, padahal kebutuhan untuk itu dirasakan semakin mendesak. "Saat ini hanya ada 25 hakim agung dari biasanya 51 orang," kata Hamdan Zoelva, wakil ketua Komisi II, kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan jajaran Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Kamis (23/1). Kekurangan yang paling terasa, lanjut Zoelva, ialah pada jumlah hakim agung dari peradilan umum. Menurut Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Gunanto Suryono, saat ini jumlahnya hanya 15 orang. Sedangkan sisanya berasal dari Pengadilan Agama (4), Pengadilan Umum Tata Usaha Negara (4), Mahkamah Militer (2). Padahal pada 2001, sudah ada kesepakatan antara pemerintah, MA dan DPR untuk meningkatkan jumlah hakim agung menjadi 61 orang. Gunanto melihat jumlah tumpukan perkara di Mahkamah Agung saat ini yang terbanyak berasal dari peradilan umum. Komisi dan Sekjen MA sepakat untuk menambah kemampuan MA dalam menyelesaikan 'utang' kasus diperlukan tambahan hakim agung. Sekjen MA mengatakan, MA akan mengusulkan untuk mengubah persyaratan bagi calon hakim agung. "Hakim agung dipilih dari hakim-hakim yang sudah berpengalaman 20 tahun ke atas, dari mulai di PN hingga PT," kata dia. Usul ini, menurutnya, mirip dengan usulan yang dimiliki oleh Badan Legislasi DPR. Zoelva melihat perlu perubahan parsial undang-undang itu sembari terus melanjutkan proses penyeleksian (fit and proper test) hakim agung yang saat ini sedang berjalan. Sekretaris Fraksi PBB ini melihat, revisi dapat dilakukan dengan cepat karena hanya akan membahas satu pasal, seperti halnya pembahasan undang-undang soal Komisi Pemilihan Umum dulu. "Ya sekitar dua pekan sudah selesai," kata dia. Hambatan lainnya bagi seorang hakim peradilan umum untuk menjadi menjadi hakim agung, kata Gunanto, adalah proses jenjang karir yang buruk di departemen kehakiman. Hal ini bertolak belakang dengan pembinaan di departemen agama. Para hakim peradilan agama, kata dia, dapat mengalami kenaikan jenjang karir karena prestasi yang diraih, walaupun masih berusia muda dan berpangkat rendah. "Kalau hakim peradilan umum itu diacak-acak oleh Departemen Kehakiman. Departemen Agama membinanya lebih bagus," kata dia. (Budi Riza--Tempo News Room
Iklan
