TEMPO.CO, Depok - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ikut menelusuri identitas peretas Bjorka yang mengklaim memiliki data surat menyurat Presiden Jokowi dengan Badan Intelijen Negara. BSSN bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri melakukan penelusuran.
"Nanti mereka (Bareskrim) saya rasa akan bisa menjelaskan karena lebih teknis. Tapi mereka kami bantu juga, jadi nanti ditunggu saja, karena ini terkait dengan forensik digital," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers di Kantor Pusat BSSN di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa, 13 September 2022.
Tapi saat dikonfirmasi tentang identitas Bjorka, apakah dari dalam atau luar negeri, apakah satu orang atau kerja tim, Hinsa hanya tersenyum dan enggan merinci lebih jauh.
"Kalau yang (pertanyaan) itu, sedang kami telusuri ya," ujarnya.
Pemerintah sebelumnya telah mengakui ada kebocoran data. Menteri Komunikasi Johnny G Plate menyebut data yang beredar tersebut adalah data-data umum, tapi bukan data spesifik dan yang terbaru.
"Sebagian data-data yang lama," kata dia.
Selain identitas, Hinsa menyebut pihaknya juga menelusuri isu apa tujuan utama dari Bjorka yang menyebarkan informasi yang disebutnya sudah diketahui semua pihak alias data umum. Hinsa pun tidak menampik ada informasi asli yang telah diungkap oleh Bjorka.
"Saya tak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga yang valid," kata dia.
Akan tetapi, kata dia, sebuah data tentu memiliki klasifikasi dan masa berlakunya. Kondisi yang kemudian menentukan apakah data tersebut merupakan informasi penting atau data terbaru.
"Data kan ada klasifikasinya, sejauh mana," ujarnya.
Hinsa pun kembali mengklaim bahwa informasi vital nasional sampai sekarang masih dalam konfisi baik, meskipun ada insiden kebocoran data. Sistem elektronik untuk pelayanan masyarakat pun juga diklaim masih berjalan baik.
"Yang menjadi persoalan isu sekarang ini adalah masalah data, oleh Bjorka ini disebarkan sedemikian rupa," kata dia.
Sebelumnya Bjorka mengklaim memiliki data surat menyurat antara Presiden Jokowi dengan BIN. Akun anonim itu pun mengunggah data pribadi sejumlah menteri dan pejabat publik lainnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menter Koordinator Luhut Binsar Panjaitan hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md merupakan pejabat negara yang identitas mulai dari nama, pasangan hingga nomor induk kependudukannya diungkap oleh Bjorka.
