Peristiwa Tanjung Priok Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com

TEMPO.CO, Jakarta - Demonstrasi berujung kekerasan berdarah di Tanjung Priok, 38 tahun lalu itu bermula saat masyarakat, terutama di Jakarta, menolak penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang dimunculkan Presiden kedua RI Soeharto. 

Namun, provokasi dan hasutan diduga sebagai akar yang membuat aksi protes 12 September 1984 terhadap kebijakan Soeharto itu berujung tragedi berdarah.

Dilansir dari dokumen Komnas HAM, demonstrasi penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal berakar pada aksi kekerasan dan penahanan terhadap empat warga, yaitu Achmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Syarifuddin Rambe, dan Muhammad Nur.

Empat orang itu ditahan setelah sebelumnya terdapat aksi pembakaran sepeda motor Babinsa. Pembakaran terjadi setelah masyarakat mendengar ada aksi provokasi yang dilakukan oknum tentara di sebuah masjid. Kabar beredar semakin liar dan menyebabkan masyarakat setempat marah. Aksi untuk menolak penahanan empat orang itu pun terjadi.

Massa kemudian berkumpul dalam sebuah tabligh akbar di Jalan Sindang, di wilayah Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Amir Biki, salah seorang tokoh masyarakat, dalam ceramahnya menuntut pembebasan empat orang itu, yang juga jemaah Mushala As Sa’adah.

Amir Biki memimpin massa untuk mendatangi Komando Distrik Militer Jakarta Utara. Berbagai upaya dilakukan agar empat tahanan itu dibebaskan. Namun, upaya yang dilakukan oleh Amir Biki tak mendapat respons yang baik. Massa dihadang aparat keamanan di depan Polres Jakarta Utara.

Aparat keamanan berupaya melakukan tindakan persuasif untuk membubarkan massa. Namun, saat itu massa tidak mau bubar sebelum tuntutannya dipenuhi. Bahkan, menurut Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban LB Moerdani, dari arah massa yang berdemonstrasi terdapat sejumlah provokator yang membawa senjata tajam dan bensin.

Ini menjadi alasan bagi aparat keamanan untuk bertindak tegas, bahkan brutal. Hujaman timah panas menjadi langkah akhir, ketika imbauan agar massa membubarkan diri tak digubris. Akibatnya, korban berjatuhan. Komnas HAM mencatat korban tewas mencapai 24 orang, sedangkan 55 orang luka-luka.

Selain mereka terdapat terdakwa lain, Ratono, yang didakwa telah merongrong dan menyelewengkan ideologi serta haluan negara yang salah. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah menahan anggota Petisi 50, AM Fatwa. Sebab, kelompok itu menerbitkan "Lembaran Putih" yang berisi penjelasan mengenai tragedi itu, yang berbeda dengan versi pemerintah.  AM Fatwa terkena jerat subversi.

Pelanggaran HAM

Masalah yang terjadi di Tanjung Priok ini menjadi sebuah perhatian serius. Pemerintah dinilai tak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan melanggar HAM.

Dalam sebuah laporan investigasi Kasus Tanjung Priok terbitan Kontras pada Maret 2000, Komisi Penyelidik Pemeriksa dan Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T) dibentuk.

Pembentukan KP3T untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM karena mendapat tekanan yang serius dari berbagai pihak untuk segera mengusut tuntas peristiwa tersebut. Laporannya adalah terdapat sebuah kesewenang-wenangan dari pihak aparat terhadap korban. Pihak aparat juga melakukan penangkapan dan penahanan di luar proses hukum terhadap seseorang yang dicurigai ikut dalam insiden tersebut.

Selain itu, adanya penghilangan paksa juga terjadi selama selang waktu tiga bulan sejak peristiwa 12 September 1984. Saat itu, korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga dan tanpa alasan yang jelas. Begitu juga penangkapan dan penahanan serta dalam persidangan pun diketemukan ketidakjujuran selama prosesi.

Hasil dari KP3T menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam aksi pelanggaran HAM tersebut, yaitu dari Babinsa, Kesatuan Arhanud, Koramil Koja, Polres Jakarta Utara dan beberapa perwira tinggi selama kejadian itu.

Karena termasuk pelanggaran HAM berat, pemerintah diminta untuk menuntaskan kasus Tanjung Priok itu. Kasus ini akhirnya dianggap sudah diselesaikan melalui proses mediasi dan islah yang panjang.

IDRIS BOUFAKAR
Baca juga : 38 Tahun Lalu Peristiwa Tanjung Priok Berdarah, Begini Kronologinya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.






Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

17 jam lalu

Komnas HAM Pertimbangkan Tempuh Upaya Lain jika RKUHP Langgar Prinsip HAM

Komnas HAM mempertimbangkan langkah atau upaya lain jika RKUHP melanggar prinsip HAM dan tetap disahkan pemerintah bersama DPR.


Komnas Sebut Ada 15 Kasus Pelanggaran HAM Berpotensi Hilang Jika RKUHP DIsahkan

22 jam lalu

Komnas Sebut Ada 15 Kasus Pelanggaran HAM Berpotensi Hilang Jika RKUHP DIsahkan

Komnas HAM mengatakan, pengesahan RKUHP bisa menyebabkan kasus pelanggaran HAM masa lalu dianggap tak pernah terjadi.


Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

23 jam lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.


Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

1 hari lalu

Komnas HAM Buka Peluang Selidiki Lagi Dugaan Pelanggaran HAM di Desa Wadas

Komnas HAM nantinya akan difokuskan untuk menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Desa Wadas.


RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

1 hari lalu

RKUHP Tuai Penolakan Masyarakat, Pimpinan DPR: Kami Bahas dengan Hati

Dasco menerangkan bahwa pembuatan RKUHP dari waktu ke waktu dibahas dengan hati. Menurut dia, pasal-pasal yang kontroversial telah dikupas


Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

1 hari lalu

Aliansi Sipil Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Anggota DPR: Perlu Ada Dialog

Aliansi Nasional Reformasi KUHP bakal menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR hari ini simbol penolakan pengesahan RKUHP


KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

2 hari lalu

KontraS Soroti Pasal Pelanggaran HAM Berat di RKUHP

KontraS menilai pasal pelanggaran HAM berat di RKUHP justru mendegradasi kekhususan tindak pidana kemanusiaan yang berat.


Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

4 hari lalu

Dilecehkan dan Dikurung, Penghuni Panti Disabilitas Mental Banyak Alami Pelanggaran HAM

Dari pantauan PJS di beberapa panti penyandang disabilitas mental di Jakarta dan beberapa kota di Pulau Jawa, pemasungan masih banyak dilakukan.


Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

9 hari lalu

Soal Peluang Buka Kembali Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Belum Diputuskan

Komnas HAM akan menggelar rapat komisioner bulan depan untuk menentukan apakah akan membuka kembali investigasi Tragedi Kanjuruhan atau tidak.


Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

9 hari lalu

Kekerasan Seksual Masalah Serius, Hubungi 5 Posko Ini untuk Membuat Aduan

Apabila Anda melihat atau menjadi korban kekerasan seksual, bisa segera hubungi 5 posko pengaduan berikut ini, sekaligus untuk pendampingan hukum.