Jokowi Diminta Tutup Keran Wacana 3 Periode

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan Dies Natalis ke-59 IPB secara virtual di Gedung Graha Widya Wisuda Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Kamis 1 September 2022. (ANTARA/Linna Susanti)

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus menghentikan wacana 3 periode. Menurutnya, konstitusi membatasi periode kepemimpinan karena ada pengalaman panjang pada pemerintahan sebelumnya, yakni di bawah rezim Soeharto.

“Wacana 3 periode tidak bisa dibuka begitu saja karena malah mengarah ke otoritarianisme,” kata Nisa saat dihubungi, Sabtu, 3 September 2022.

Diskursus ihwal 3 periode kembali mencuat setelah forum Musyawarah Rakyat atau Musra digelar di Bandung pada akhir bulan lalu. Forum yang dimotori relawan Jokowi ini mengumumkan Jokowi sebagai kandidat calon presiden (capres) dengan suara terbanyak sebesar 29,79 persen.

Nisa menjelaskan, konsep demokrasi sebagai dalih untuk mendiskusikan tiga periode juga tidak tepat. Sebab, wacana ini justru membahayakan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Jokowi sebagai produk dari demokrasi itu sendiri mestinya menutup ruang untuk segala hal maupun wacana yang berpotensi membahayakan demokrasi.

“Ini harus dihentikan. Bolanya ada di tangan Jokowi,” kata dia.

Kalaupun hasil survei menilai performa pemerintah baik, dia melanjutkan, itu bukanlah justifikasi yang mengharuskan Jokowi maju kembali sebagai presiden. Menurutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk bekerja dengan baik.

Nisa turut menyoroti partai politik (parpol) yang memiliki pekerjaan rumah untuk mencari kader yang disukai masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak hanya berfokus ke satu figur. Ia menuntut parpol melakukan sirkulasi elit untuk memunculkan figur baru.

Bahaya jika konstitusi diubah

Dia mengatakan, wacana 3 periode bisa digolkan melalui perubahan konstitusi. Namun, kata dia, pertanyaan lebih mendasar terletak pada rasionalisasi untuk mengubah konstitusi tersebut.

“Misal bisa diubah, pertanyaannya kenapa mau diubah? Pembatasan itu dilakukan karena ada pengalaman panjang sebelumnya,” ujarnya.

Nisa memproyeksikan jika wacana 3 periode terus bergulir, maka akan menuai kritikan dan terjadi pergolakan di masyarakat. Bahkan, kata dia, berpotensi melebarkan perpecahan di publik.

Senada dengan Nisa, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai wacana 3 periode bakal memicu chaos di masyarakat. Menurutnya, rakyat akan turun ke jalan karena hasil survei menunjukkan masyarakat menolak 3 periode.

“Bisa chaos. Kalau masih munculin nama Jokowi bisa berhadapan dengan rakyat,” kata Ujang.

Menurutnya, forum Musra mengatasnamakan rakyat untuk memunculkan wacana 3 periode. Padahal, kata dia, rakyat lainnya menolak. Ujang turut mencontohkan gelombang demonstrasi oleh masyarakat pada 11 April lalu yang menolak Jokowi 3 periode.

“Akhiri, keran diskusi ditutup. Kalau taat konstitusi ya taat, kalau hormati ya hormati saja, gausah buka keran diskusi. 2 periode sudah cukup dan itu yang terbaik untuk bangsa,” kata dia.

Baca: Relawan Jokman Anggap Usulan Jokowi 3 Periode Haram Bagi Demokrasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jokowi Bakal Stop Ekspor Bauksit hingga Kopi: Jangan dalam Bentuk Bahan Mentah

1 jam lalu

Jokowi Bakal Stop Ekspor Bauksit hingga Kopi: Jangan dalam Bentuk Bahan Mentah

Jokowi mengingatkan, tahun depan Indonesia bakal menghadapi ancaman resesi sehingga persaingan dalam memperebutkan investor semakin ketat.


Cerita Kaesang Pangarep Pernah Rugi 70 Persen Saat Investasi Saham

1 jam lalu

Cerita Kaesang Pangarep Pernah Rugi 70 Persen Saat Investasi Saham

Kaesang Pangarep, mengatakan untung dan rugi saat investasi saham adalah hal yang wajar.


Kaesang Pangarep Nikah: Sang Pisang hingga Mangkokku Buka Gerai, Ada 3.000 Voucher Gratis

4 jam lalu

Kaesang Pangarep Nikah: Sang Pisang hingga Mangkokku Buka Gerai, Ada 3.000 Voucher Gratis

Kaesang Pangarep mengatakan akan membagikan 3.000 voucher gratis dari Ultra Voucher (PT Trimegah Karya Utama).


Kaesang Pangarep Nikah: 100 Persen Siap, Undangan 3 Ribu Orang, Banyak Teman Bapak

4 jam lalu

Kaesang Pangarep Nikah: 100 Persen Siap, Undangan 3 Ribu Orang, Banyak Teman Bapak

Kaesang Pangarep membeberkan persiapan pernikahannya dengan finalis Puteri Indonesia 2022, Erina Gudono.


Tips Investasi Saham ala Kaesang Pangarep: Ndak Perlu Embel-embel Anak Presiden

5 jam lalu

Tips Investasi Saham ala Kaesang Pangarep: Ndak Perlu Embel-embel Anak Presiden

Kaesang Pangarep selaku Brand Ambassador Saham Rakyat-aplikasi jual beli saham-membagikan tips untuk berinvestasi saham.


Jokowi Singgung Capres Rambut Putih, PPP: Itulah Hebatnya, Terus Jadi Trendsetter

5 jam lalu

Jokowi Singgung Capres Rambut Putih, PPP: Itulah Hebatnya, Terus Jadi Trendsetter

Kendati demikian, Arsul mengatakan pernyataan Jokowi yang kerap trending, termasuk capres berambut putih, tidak bisa dimaknai sepenggal-sepenggal.


Perpindahan Federasi Jordi Amat Direstui FIFA, Siap Bela Timnas Indonesia di Piala AFF

6 jam lalu

Perpindahan Federasi Jordi Amat Direstui FIFA, Siap Bela Timnas Indonesia di Piala AFF

Dua pemain naturalisasi, Jordi Amat dan Sandy Walsh, sudah resmi diizinkan pindah status federasi.


Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

6 jam lalu

Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 30 November 2022 antara lain tentang modus pembobolan rekening bank.


Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

7 jam lalu

Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

Pertemuan Presiden Joko Widodo bertemu relawan Jokowi di SUGBK banyak mendapat sorotan. Mau tahu berapa tarif atau biaya sewa Stadion GBK?


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

7 jam lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.