TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus menghentikan wacana 3 periode. Menurutnya, konstitusi membatasi periode kepemimpinan karena ada pengalaman panjang pada pemerintahan sebelumnya, yakni di bawah rezim Soeharto.
“Wacana 3 periode tidak bisa dibuka begitu saja karena malah mengarah ke otoritarianisme,” kata Nisa saat dihubungi, Sabtu, 3 September 2022.
Diskursus ihwal 3 periode kembali mencuat setelah forum Musyawarah Rakyat atau Musra digelar di Bandung pada akhir bulan lalu. Forum yang dimotori relawan Jokowi ini mengumumkan Jokowi sebagai kandidat calon presiden (capres) dengan suara terbanyak sebesar 29,79 persen.
Nisa menjelaskan, konsep demokrasi sebagai dalih untuk mendiskusikan tiga periode juga tidak tepat. Sebab, wacana ini justru membahayakan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Jokowi sebagai produk dari demokrasi itu sendiri mestinya menutup ruang untuk segala hal maupun wacana yang berpotensi membahayakan demokrasi.
“Ini harus dihentikan. Bolanya ada di tangan Jokowi,” kata dia.
Kalaupun hasil survei menilai performa pemerintah baik, dia melanjutkan, itu bukanlah justifikasi yang mengharuskan Jokowi maju kembali sebagai presiden. Menurutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk bekerja dengan baik.
Nisa turut menyoroti partai politik (parpol) yang memiliki pekerjaan rumah untuk mencari kader yang disukai masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak hanya berfokus ke satu figur. Ia menuntut parpol melakukan sirkulasi elit untuk memunculkan figur baru.
Bahaya jika konstitusi diubah
Dia mengatakan, wacana 3 periode bisa digolkan melalui perubahan konstitusi. Namun, kata dia, pertanyaan lebih mendasar terletak pada rasionalisasi untuk mengubah konstitusi tersebut.
“Misal bisa diubah, pertanyaannya kenapa mau diubah? Pembatasan itu dilakukan karena ada pengalaman panjang sebelumnya,” ujarnya.
Nisa memproyeksikan jika wacana 3 periode terus bergulir, maka akan menuai kritikan dan terjadi pergolakan di masyarakat. Bahkan, kata dia, berpotensi melebarkan perpecahan di publik.
Senada dengan Nisa, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai wacana 3 periode bakal memicu chaos di masyarakat. Menurutnya, rakyat akan turun ke jalan karena hasil survei menunjukkan masyarakat menolak 3 periode.
“Bisa chaos. Kalau masih munculin nama Jokowi bisa berhadapan dengan rakyat,” kata Ujang.
Menurutnya, forum Musra mengatasnamakan rakyat untuk memunculkan wacana 3 periode. Padahal, kata dia, rakyat lainnya menolak. Ujang turut mencontohkan gelombang demonstrasi oleh masyarakat pada 11 April lalu yang menolak Jokowi 3 periode.
“Akhiri, keran diskusi ditutup. Kalau taat konstitusi ya taat, kalau hormati ya hormati saja, gausah buka keran diskusi. 2 periode sudah cukup dan itu yang terbaik untuk bangsa,” kata dia.
Baca: Relawan Jokman Anggap Usulan Jokowi 3 Periode Haram Bagi Demokrasi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
