Legiun Veteran Republik Indonesia Jangan Dilupakan

Nurhasan (depan), ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kota Tangerang Selatan pada Hari Pahlawan, Rabu 10 November 2021. Tempo/Muhmamad Kurnianto

TEMPO.CO, Jakarta - Pernahkah Anda melihat seorang lanjut usia berseragam batik, berpeci kuning tua dengan lencana bintang dilingkupi padi dan kapas? Mereka adalah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Orang-orang yang sangat berjasa mengangkat senjata untuk membela negara. 

LVRI merupakan satu-satunya organisasi penghimpun massa veteran di masa kemerdekaan Indonesia sebagaimana Keputusan Presiden tahun 1957. Sedangkan LVRI diatur secara khusus dalam UU Veteran.

Setiap orang yang mendapatkan penghargaan gelar kehormatan sebagai veteran tergabung dalam suatu organisasi LVRI. LVRI adalah warga negara yang pernah berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran dalam mempertahankan dan membela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Akan halnya UU Nomor 15 tahun 2012 Tentang Legiun Veteran, menjelaskan bahwa mereka aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk melaksanakan misi perdamaian dunia. Mereka memiliki watak revolusioner yang berkewajiban untuk mengamalkan apapun yang berhubungan dengan Pancasila dan menentang segala isme yang bertentangan dengan kemerdekaan.

LVRI telah melaksanakan sepuluh kongres sejak tahun 1956 hingga Oktober 2012. Kongres pertamanya diselenggarakan pada 22 Desember 1956 - 2 Januari 1957 di Decca Park, Jakarta. Saat itu, Gedung dipenuhi oleh 2300 Veteran dari seluruh Indonesia.

Kongres ini menyepakati bahwa LVRI merupakan satu-satunya badan yang mewakili kelompok Veteran yang dimulai pada 1 Januari 1957, serta terhubung dengan berbagai instansi Pemerintah dan organisasi Veteran Internasional. Setelahnya LVRI tetap aktif melakukan kongres-kongres lainnya yang dihadiri oleh para veteran lokal dan luar Indonesia.

Kongres terbaru diselenggarakan pada 7 - 11 Oktober 2012 di Jakarta. Hasil kongres ini menetapkan Letjen TNI (Purn) Rais Abin sebagai ketua umum DPP LVRI periode 2012-2017. Pada kepengurusan 2017-2022, Presiden Joko Widodo melantik Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun sebagai Ketua Umum LVRI. Letjen TNI (Purn.) H. Soekarto juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat LVRI dan Marsda TNI (Purn) F.X. Soejitno yang masing-masing dilantik sebagai Wakil Ketua Umum.



Syarat Veteran

Saat ini, LVRI menaungi banyak anggota Veteran. Meskipun banyak yang mengaku sebagai seorang Veteran, namun menurut undang-undang, ada lima persyaratan seseorang berhak mendapatkan gelar dan tanda pengenal sebagai veteran. Yaitu:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang aktif berjuang dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran pada revolusi fisik 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.

2. Warga Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963.

3. Warga Negara Republik Indonesia yang secara aktif melakukan tugas dwikomando rakyat (Dwikora) di berbagai operasi dan pertempuran kesatuan bersenjata.

4. Warga Negara Republik Indonesia yang menurut salah satu cara ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menghadapi negara lain.

5. Warga Negara Republik Indonesia yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando dalam menghadapi pihak atau negara lain.



FATHUR RACHMAN

Baca juga: Hari Pahlawan, Cerita Veteran Ikut Perang Bersama Jenderal Soedirman di Yogya






PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

1 hari lalu

PAD Solo 2023 Dipatok Tinggi, Warga Mengeluh Pajak PBB Naik Drastis, Gibran: Mumet

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka secara blak-blakan mengaku pusing dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo tahun 2023 yang dipatok tinggi.


2 Tahun Kudeta Militer Myanmar, Lebih dari 1,5 Juta Warga Mengungsi

4 hari lalu

2 Tahun Kudeta Militer Myanmar, Lebih dari 1,5 Juta Warga Mengungsi

Pada 1 Februari 2021, pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta militer Myanmar


PBB Menyelidiki Kemungkinan Kejahatan Perang oleh Mali dan Grup Wagner

5 hari lalu

PBB Menyelidiki Kemungkinan Kejahatan Perang oleh Mali dan Grup Wagner

Grup Wagner, dan tentara pemerintah Mali diduga terlibat dalam pembantaian ratusan orang di Moura, Mali, tahun lalu.


SMA Labschool Jakarta di Kompetisi Harvard Model United Nations 2023

8 hari lalu

SMA Labschool Jakarta di Kompetisi Harvard Model United Nations 2023

SMA Labschool Jakarta kembali berangkat ke Amerika Serikat untuk kompetisi internasional Harvard Model United Nations (HMUN) pada tahun ini.


PBB: Penanaman Opium Myanmar Melonjak di Bawah Junta Militer

10 hari lalu

PBB: Penanaman Opium Myanmar Melonjak di Bawah Junta Militer

PBB dalam laporannya menyebut penanaman opium di Myanmar melonjak 33 persen pada tahun lalu


Laporan PBB: Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 Diprediksi Turun, Terendah dalam Beberapa Dekade Terakhir

10 hari lalu

Laporan PBB: Pertumbuhan Ekonomi Global 2023 Diprediksi Turun, Terendah dalam Beberapa Dekade Terakhir

PBB memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat dari sekitar 3,0 persen pada 2022 menjadi 1,9 persen pada 2023


Asia-Pasifik Mundur dalam Mencapai Target Ketahanan Pangan

11 hari lalu

Asia-Pasifik Mundur dalam Mencapai Target Ketahanan Pangan

Kawasan Asia-Pasifik mengalami kemunduran dalam mencapai target ketahanan pangan.


PBB Berunding soal Hak Perempuan dengan Taliban

12 hari lalu

PBB Berunding soal Hak Perempuan dengan Taliban

Taliban masih membatasi hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.


PBB: Pandemi Covid-19 Menurunkan Kasus Perdagangan Manusia

12 hari lalu

PBB: Pandemi Covid-19 Menurunkan Kasus Perdagangan Manusia

Menurut UNODC, perang Ukraina berisiko meningkatkan jumlah korban perdagangan manusia.


PBB Protes Aksi Pembakaran Al Quran di Swedia

12 hari lalu

PBB Protes Aksi Pembakaran Al Quran di Swedia

Perwakilan tinggi Aliansi Peradaban PBB Miguel Angel Moratinos mengutuk pembakaran Al Quran oleh ekstremis sayap kanan Swedia