Alasan Jokowi Bentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) saat melakukan aksi demo di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022. Dalam aksinya KASUM mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera menetapkan kasus kematian Munir Said Thalib sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kasus Munir masih meninggalkan banyak persoalan dalam proses penuntasannya, sebab Negara belum berhasil memenuhi rasa keadilan bagi keluarga dan publik secara luas. Hingga kini, Negara juga belum kunjung berhasil mengusut dan mencari dalang pembunuhan (intellectual dader) Munir. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin menjelaskan alasan pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Pembentukan tim ini diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, dalam sidang MPR.

"Untuk memberikan penekanan pada aspek pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, dan jaminan ketidakberulangan," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Agustus 2022.

Ruhaini menyebut Keputusan Presiden atau Kepres pembentukan tim sudah ditekan Jokowi, meski dalam pantauan Tempo belum dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Negara. Ia menyebut tim dibentuk sejalan dengan pemerintah dan DPR yang terus mempercepat pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

"Ini semakin menguatkan kinerja pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial yang saat ini sedang berlangsung," kata Ruhaini.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan dirinya telah meneken Kepres tersebut, di mana tim ini bakal mengusut kejahatan HAM masa lalu yang belum terselesaikan sampai saat ini.

"Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Agustus 2022. 

Jokowi menjelaskan, pihaknya sedang memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain Keppres tersebut, Jokowi menyebut. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga sedang dalam proses pembahasan.

Sampai saat ini, Komnas HAM tengah menangani 12 kasus pelanggaran HAM berat. Kasus-kasus tersebut di antaranya seperti Pembunuhan Massal 1965, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Rumoh Geudong Aceh 1998, dan Kerusuhan Mei 1998.

Lalu Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 3 Mei 1999, Peristiwa Wasior dan Wamena 2001, Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003, Pembunuhan Munir, hingga Peristiwa Paniai.

Kritik Setara Institute

Setara Institute mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat. Setara menilai pembentukan tim itu hanya proyek mempertebal impunitas dan pemutihan pelanggaran HAM masa lalu.






Jokowi Ambition for Extending Presidential Term Resurface

35 menit lalu

Jokowi Ambition for Extending Presidential Term Resurface

THE idea of extending the presidential term for President Jokowi resurfaces. People close to Jokowi are maneuvering and lobbying many circles.


Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

1 jam lalu

Wacana Penundaan Pemilu Mencul Lagi, KPU Pastikan Pemilu 2024 Jalan Terus

KPU memastikan Pemilu 2024 jalan terus meskipun wacana penundaan pemilu kembali bergema.


Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

1 jam lalu

Jokowi Puji Prabowo, Gerindra Anggap Sebagai Sinyal Dukungan

Ahmad Muzani mengatakan pujian Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Prabowo Subianto merupakan sinyal dukungan


Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

1 jam lalu

Komisi Yudisial Akui Minimnya Calon Hakim Ad Hoc HAM Kompeten di MA, Apa Sebabnya?

KY menilai ada sejumlah permasalahan yang menyebabnya minimnya calon hakim ad hoc HAM yang kompeten.


Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

2 jam lalu

Jokowi Tegur OJK Soal Banyak Kasus Asuransi Rugikan Nasabah, Apa Sebetulnya Masalah Utama Industri Ini?

Jokowi menegur OJK karena banyaknya kasus industri asuransi dan merugikan tak sedikit nasabah. Apa penjelasan otoritas soal hal ini?


Jokowi Geram Indonesia Importir Nomor Satu Tepung Ikan, Apa Itu Tepung Ikan?

3 jam lalu

Jokowi Geram Indonesia Importir Nomor Satu Tepung Ikan, Apa Itu Tepung Ikan?

Presiden Jokowi geram menerima kenyataan bahwa Indonesia menjadi importir nomor satu untuk tepung ikan. Apa itu tepung ikan sebenarnya?


Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

3 jam lalu

Usai Larang Ekspor Nikel dan Bauksit, Jokowi Akui Industri Masih Sulit Cari Dana Bangun Smelter

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelaku industri jasa keuangan di Tanah Air memberikan dukungan yang konkret terhadap pembangunan smelter.


Jokowi Wanti-wanti ke OJK Soal Kasus Adani Group di India: Karena Goreng-gorengan

3 jam lalu

Jokowi Wanti-wanti ke OJK Soal Kasus Adani Group di India: Karena Goreng-gorengan

Jokowi meminta OJK untuk betul-betul mengawasi industri keuangan agar kasus seperti Adani Group di India tidak merembet ke Tanah Air.


Sentil OJK Soal Banyak Masalah di Asuransi, Jokowi Sebut Asabri, Jiwasraya, Wanaartha hingga ...

3 jam lalu

Sentil OJK Soal Banyak Masalah di Asuransi, Jokowi Sebut Asabri, Jiwasraya, Wanaartha hingga ...

Jokowi mengkritik kinerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena banyaknya persoalan di industri keuangan yang bermunculan.


Jokowi Minta OJK Dukung Hilirisasi: Saya Dengar yang Mau Bikin Smelter Sulit Cari Pendanaan

4 jam lalu

Jokowi Minta OJK Dukung Hilirisasi: Saya Dengar yang Mau Bikin Smelter Sulit Cari Pendanaan

Jokowi meminta OJK mendukung strategi hilirisasi pemerintah. Pasalnya, saat ini masih ada perusahaan kesulitan mencari dana untuk membuat smelter.