Jokowi Resmi Teken UU Provinsi Baru Papua

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Joko Widodo (kanan) melambaikan tangannya kepada warga saat tiba di lokasi Upacara Pembukaan PON Papua di Stadion Lukas Enembe, Kompleks Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu, 2 Oktober 2021. Pekan Olahraga Nasional ini akan dibuka langsung oleh Jokowi. PON Papua 2021 digelar 2 Oktober sampai 15 Oktober 2021 di empat cluster di Papua. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken tiga Undang-Undang yang mengatur provinsi baru alias Daerah Otonomi Baru atau DOB Papua. Mulai dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

"Peraturan pelaksana UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan," demikian bunyi ketentuan penutup pada beleid yang diteken Jokowi pada 25 Juli ini.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengesahkan ketiga UU DOB Papua pada 30 Juni. Tapi sampai hari ini, sebagian masyarakat Papua masih protes atas keputusan ini.

Lebih lanjut, UU baru ini mengatur secara rinci ketiga provinsi. Pertama yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Papua Selatan yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Merauke jadi ibu kota provinsi.

Kedua yaitu UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Papua Tengah yang terdiri dari 8 kabupaten. Mulai dari Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai. Nabire jadi ibu kota provinsi.

Ketiga yaitu UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Papua Pegunungan. Jumlah kabupatennya juga 8 yaitu Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Memberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga. Jayawijaya jadi ibu kota provinsi.

Selain soal peraturan pelaksana, aturan lain yang sama yaitu soal kepala daerah. Pasal 8 di ketiga UU ini menyebutkan bahwa pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. "Paling lama enam bulan terhitung sejak UU ini diundangkan," demikian bunyi pasal tersebut.

Lalu, ada juga pasal 11 yang sama-sama mengatur bahwa Penjabat Gubernur wajib membentuk perangkat daerah paling lama 3 bukan sejak dilantik.

Berikutnya ada lagi pasal 21 ayat 2 yang sama-sama mengatur soal pengisian aparatur sipil negara untuk pertama kalinya. Ada tiga jenis penerimaan pegawai yang dilakukan:

1. calon pegawai negeri sipil Orang Asli Papua atau OAP yang berusia paling tinggi 48 tahun.

2. pegawai honorer yang terdaftar kategori II di Badan Kepegawaian Negara menjadi calon pegawai negeri sipil yang berusia paling tinggi 50 tahun.

3. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja

Selain ketiga UU, Jokowi juga menetapkan lima UU lain tentang provinsi. Mulai dari UU Nomor 17 tentang Sumatera Barat, UU Nomor 18 tentang Jambi, UU Nomor 19 tentang Riau, UU Nomor 20 tentang Nusa Tenggara Barat, dan terakhir UU Nomor 21 tentang Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: Moeldoko Klaim DOB Papua Dilakukan karena Masyarakat Ingin Kesejahteraan






ITF Sunter Bakal Dibangun November 2023 Usai Disentil Jokowi, Pemprov DKI Tunggu Mitra Baru Jakpro

5 jam lalu

ITF Sunter Bakal Dibangun November 2023 Usai Disentil Jokowi, Pemprov DKI Tunggu Mitra Baru Jakpro

Pemprov DKI Jakarta tidak mau ikut campur pemilihan mitra Jakpro untuk pembangunan ITF Sunter, setelah Fortum mundur.


Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

6 jam lalu

Jokowi Berikan PR ke PSI. Grace Natalie: Diminta Tampil Beda

Jokowi menyampaikan agar PSI bisa tampil beda dari partai lainnya saat berbicara dalam acara ulang tahun partai tersebut Selasa lalu.


2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

6 jam lalu

2 Orang Dekat Anies Baswedan Tak Lagi Bertengger di Dewan Komisaris Ancol

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menyetujui pengunduran diri Geisz Chalifah dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan.


Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

7 jam lalu

Anak Usaha Jakpro Dipanggil Jokowi, Proyek ITF Sunter yang Mandek di Era Anies Baswedan Diminta Lanjut

Anak Usaha PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, PT Jakarta Solusi Lestari menargetkan pembangunan ITF Sunter dimulai sebelum akhir November 2023.


Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

8 jam lalu

Anies Baswedan Bungkam Soal Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, Tapi Optimistis Koalisi Pendukungnya Solid

Anies Baswedan tak mau menjawab pertanyaan soal pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi pekan lalu.


PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

8 jam lalu

PSI Pertimbangkan Merapat ke KIB dengan Beberapa Catatan

Grace Natalie mempertimbangkan kemungkinan PSI merapat ke Koalisi Indonesia Bersatu dengan beberapa catatan.


Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

8 jam lalu

Jokowi Mau Angka Kemiskinan Turun, Cek Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Terbaru

Jokowi menargetkan penurunan tingkat kemiskinan pada 2024 jadi 7 persen dan kemiskinan ekstrem nol persen. Cek data penduduk miskin terbaru di sini.


Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

10 jam lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

11 jam lalu

Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

Kepergian Jokowi ke Bali membuat isu reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini meredup. Jokowi pun tak mau memastikan akan mengocok ulang para menteri


Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

11 jam lalu

Teka-Teki Reshuffle Kabinet Jokowi pada Rabu Pon, Benarkah karena Hari Baik?

Jokowi hampir selalu melakukan langkah politik di hari Rabu Pon. Benarkah langkah ini erat dengan Kalender Jawa dan hari baik?