Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengacara Keluarga Brigadir J Melapor ke Bareskrim: Ada Dugaan Pembunuhan Berencana

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Polisi berjaga di depan rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo pascaperistiwa baku tembak dua ajudannya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa 12 Juli 2022 malam. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kasus baku tembak yang terjadi pada Jumat (8/7) antara dua ajudan di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo yakni Bharada E dan Brigadir J tersebut kepada tim gabungan yang akan bekerja secara profesional. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Polisi berjaga di depan rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo pascaperistiwa baku tembak dua ajudannya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa 12 Juli 2022 malam. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kasus baku tembak yang terjadi pada Jumat (8/7) antara dua ajudan di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo yakni Bharada E dan Brigadir J tersebut kepada tim gabungan yang akan bekerja secara profesional. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim pengacara keluarga Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat atau yang sering disebut Brigadir J membuat laporan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Koordinator tim advokat, Kamaruddin Simanjuntak, mengatakan pihaknya juga melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana lain dalam kasus kematian Brigadir J.

“Kami membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP juncto pembunuhan, sebagaimana dimaksud Pasal 338 KUH Pidana juncto penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, juncto Pasal 351 Ayat 3 KUH Pidana,” ujarnya saat ditemui di Mabes Polri, Senin, 18 Juli 2022.

Terkait soal pembunuhan berencana tersebut, Kamaruddin menyatakan mereka telah membawa sejumlah bukti, diantaranya adalah perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakt Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan soal penyebab kematian Yosua dengan fakta yang ditemukan oleh pihak keluarga di tubuh jenazah. 

Polisi menyatakan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat tewas setelah terlibat aksi baku tembak dengan Bharada RE yang merupakan ajudan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Pihak keluarga menemukan sejumlah luka sayatan dan memar di tubuh Yosua yang tak dilaporkan oleh Karopenmas. 

“Pertama (luka) di bawah mata, kemudian di hidung, bibir, di bahu, kemudian di tangan atau di jari, kemudian di kaki,” tutur Kamaruddin.

Johnson Panjaitan, yang juga bagian dari tim, menyatakan pihaknya telah mengantongi surat kuasa dari keluarga Yosua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Pertama, kita adalah resmi surat kuasa, ada kuasanya. Tadi Anda tanya bukti. Kedua, kita mau bikin laporan resmi dulu,” katanya pada kesempatan yang sama.

Selain soal pembunuhan berencana, Kamaruddin dan timnya juga melaporkan dugaan pencurian telepon seluler milik Yosua. Hingga saat ini, tiga telepon seluler pria berusia 28 tahun tersebut tidak ditemukan oleh polisi. Selain itu, mereka juga membuat laporan soal dugaan tindak pidana peretasan atau penyadapan telekomunikasi.

Polisi menyatakan Yosua tewas di rumah singgah Ferdy Sambo pada Jumat, 8 Juli 2022. Dia disebut sempat melakukan pelecehan terhadap istri dari jenderal bintang dua tersebut ketika berada di dalam kamar.

Menurut polisi, istri Ferdy berteriak dan akhirnya Bharada RE dan Yosua terlibat aksi baku tembak. Brigadir J tewas ditempat setelah mendapatkan tujuh luka tembak berdasarkan keterangan kepolisian. 

Sejumlah  pihak menyatakan banyak kejanggalan dalam kasus ini mulai dari waktu pengumuman oleh Polri yang dilakukan pada Senin, 11 Juli 2022, kamera keamanan yang rusak hingga telepon seluler Yosua yang hilang. Untuk mengusut kasus kematian Brigadir J ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun membentuk tim khusus dengan menyertakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polri Rekrut 45 Calon Perwira Sarjana untuk Perangi Kejahatan Siber

18 jam lalu

Ilustrasi kejahatan siber. (Antara/Pixabay)
Polri Rekrut 45 Calon Perwira Sarjana untuk Perangi Kejahatan Siber

Demi memerangi kejahatan siber, Polri merekrut 45 orang sebagai calon perwira dengan latar belakang keahlian di bidang Informasi dan Teknologi.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

1 hari lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

1 hari lalu

Reaksi terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin seusai divonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Vonis Bebas Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mengamini pembelaan eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sehingga memberikan vonis bebas.


Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV, LBH Medan Pertanyakan Dugaan Keterlibatan Anggota TNI

1 hari lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu bersama Direktur LBH Medan Irvan Sahputra melaporkan kasus kebakaran yang menewaskan keluarganya ke Polda Sumut. TEMPO/Mei Leandha
Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV, LBH Medan Pertanyakan Dugaan Keterlibatan Anggota TNI

LBH Medan melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap wartawan Tribrata TV dan keluarganya itu ke Polda Sumut.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

3 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


Soal Ekshumasi Afif Maulana, Komnas HAM Libatkan 3 Lembaga ini

3 hari lalu

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) kembali menggelar aksi Kamisan ke-821 merefleksi kematian Afif Maulana (13), bocah 13 tahun yang diduga disiksa oleh polisi di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 4 Juli 2024. Direktur LBH Padang Indira Suryani mengungkapkan ada keterangan Kepolisian yang berubah-ubah dalam kasus kematian Afif Maulana yang diduga tewas karena dianiaya anggota Polri. TEMPO/Subekti.
Soal Ekshumasi Afif Maulana, Komnas HAM Libatkan 3 Lembaga ini

Komnas HAM memastikan tiga lembaga akan terlibat dalam ekshumasi jenazah Afif Maulana. Ada tim dokter independen juga.


Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

3 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

Profil Andriansyah, Hakim Ketua PN Stabat yang vonis bebas kepada eks Bupati Langkat


Pegi Setiawan Menang Praperadilan, Cak Imin Minta Kapolri Betul-betul Lakukan Pengawasan

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) berpidato saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pegi Setiawan Menang Praperadilan, Cak Imin Minta Kapolri Betul-betul Lakukan Pengawasan

Cak Imin meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi penindakan kasus kriminal di Tanah Air.


Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

4 hari lalu

Terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Okrober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

Majelis hakim PN Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut menjatuhkan vonis bebas kepada eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin atas perkara TPPO.


Warga Rumah Dinas Polri Pondok Karya Mampang Klaim Bukan Polisi yang Bangun Kompleks Itu

4 hari lalu

Sejumlah keluarga pensiunan Polri yang terancam diusir Yanma Polri datangi kantor Komnas HAM, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Warga Rumah Dinas Polri Pondok Karya Mampang Klaim Bukan Polisi yang Bangun Kompleks Itu

Ida Bagus Ketut Weda, menceritakan kondisi ketika pertama kali pindah ke rumah dinas Kompleks Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan pada 1959.