Survei Indopol Temukan Tren Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Menurun

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (tengah) menerima ajakan berswafoto warga usai acara pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) perseorangan tahun 2022 di Jakarta, Rabu 13 Juli 2022. Presiden Joko Widodo memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 2.500 pelaku UMK dari Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indopol Survey & Consulting menunjukkan tren kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mengalami penurunan sebesar 6,51 persen dari 72,93 persen pada Januari 2022 menjadi 66,42 persen di Juni 2022.

Sebaran wilayah tingkat kepuasan kinerja Jokowi yang puas dan sangat puas merata di pedesaan dan perkotaan meskipun lebih banyak di wilayah pedesaan. Sementara untuk wilayah provinsi, tersebar di Jawa Tengah-DIY, Jawa Timur, Bali-NTT-NTB, Maluku-Papua dan Banten. Sementara yang menyatakan tidak puas di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan wilayah Sumatera.

Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistiyanto menilai, tren penurunan ini cukup janggal karena terjadi saat kondisi perekonomian sudah mulai pulih pasca pandemi.

"Wajar jika dipertanyakan mengapa persepsi ini muncul? Kami menilai, jelas bahwa ekonomi bukan faktor utama yang menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi," ujar Ratno.

Menurut Ratno, menurunya tingkat kepuasan publik akan kinerja Jokowi dipicu menurunnya kepercayaan terhadap penegakan hukum dan penyelenggaraan demokrasi.

Hasil survei Indopol menunjukkan tren kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia pada Juni 2022 turun sebesar 7,48 persen (dari 64,55 persen ke 57,07 persen) dibandingkan Januari 2022. 

Tren kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada Juni 2022 juga cenderung turun sebesar 5,69 persen (dari 70,0 persen ke 64,39 persen) dibandingkan Januari 2022.

Tingkat kepuasan publik tertinggi adalah dalam hal menjaga kerukunan hidup beragama (81,87 persen), pelayanan publik (74,80 persen), infrastruktur (74,31 persen), jaring pengaman sosial (71,30 persen), pengembangan UMKM (68,86 persen), penegakan hukum dan HAM (67,32 persen), penanganan kriminalitas (67,7 persen) dan ketersediaan BBM dan listrik (65,12 persen).

Sementara raport merah diberikan dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi (61,22 persen), pemberantasan korupsi (53,74 persen), pembukaan lapangan kerja (52,28 persen) dan penanganan pengangguran dan kemiskinan (49,84 persen).

Survei Indopol ini dilakukan pada 24 Juni - 1 Juli 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.230 responden per provinsi dan margin of error (MoE) +/- 2,8 persen. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Presiden Jokowi Beri Selamat atas Capaian 2 Gelar di Indonesia Masters 2023

4 jam lalu

Presiden Jokowi Beri Selamat atas Capaian 2 Gelar di Indonesia Masters 2023

Di Indonesia Masters 2023, Jonatan Christie dan Leo / Daniel berhasil meraih gelar juara. Apa kata Presiden Jokowi?


Jokowi Rayakan Imlek Nasional, Ini 5 Shio yang Paling Beruntung di Tahun Kelinci

7 jam lalu

Jokowi Rayakan Imlek Nasional, Ini 5 Shio yang Paling Beruntung di Tahun Kelinci

Selamat datang Tahun kelinci pada 2023. Di tahun ini kelima shio berikut ini akan mengalami keberuntungan dalam hidup, karier hingga asmara.


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

9 jam lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Kaesang Pangarep Terjun ke Dunia Politik, Kepingan Terakhir Dinasti Jokowi ?

11 jam lalu

Kaesang Pangarep Terjun ke Dunia Politik, Kepingan Terakhir Dinasti Jokowi ?

Ketertarikan Kaesang Pangarep untuk ikut terjun ke dunia politik mengagetkan berbagai pihak. Pasalnya, Kaesang sempat menyatakan tak mau.


Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

12 jam lalu

Jokowi Kembali Cerita Soal Kebijakan di Awal Pandemi Ekonomi RI Bisa Minus 17 Persen Kalau Lockdown

Untuk ketiga kalinya, Presiden Jokowi bercerita soal kebijakan yang dia ambil di awal pandemi Covid-19 dengan tidak menerapkan lockdown.


Ditanya Soal Reshuffle Kabinet, Zulhas: Urusan Presiden, Urusan Saya Beras dan Cabai

12 jam lalu

Ditanya Soal Reshuffle Kabinet, Zulhas: Urusan Presiden, Urusan Saya Beras dan Cabai

Zulkifli Hasan tak mau berkomentar soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Kaesang Pangarep Belum Komunikasi dengan PDIP , FX Rudy: Mau Lewat Jalur Independen, Itu pun Hak Dia

13 jam lalu

Kaesang Pangarep Belum Komunikasi dengan PDIP , FX Rudy: Mau Lewat Jalur Independen, Itu pun Hak Dia

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menyatakan belum ada komunikasi antara pihaknya dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.


Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Disebut Bahas Pencalonan Anies Baswedan

15 jam lalu

Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Disebut Bahas Pencalonan Anies Baswedan

Pengamat politik Hendri Satrio meyakini pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh pada Kamis kemarin membahas soal pencalonan Anies Baswedan


Tugaskan Bulog Jual Cadangan Beras ke Ritel Modern, Bapanas: Perintah Jokowi

16 jam lalu

Tugaskan Bulog Jual Cadangan Beras ke Ritel Modern, Bapanas: Perintah Jokowi

Pemerintah tengah memperluas distribusi beras Bulog dengan menyasar dan memperbanyak toko-toko ritel yang ada di sekitar masyarakat.


Jokowi dan Nadem Renggang Gara-gara Capres

16 jam lalu

Jokowi dan Nadem Renggang Gara-gara Capres

Hubungan Presiden Jokowi dengan Partai NasDem merenggang setelah ketua umum partai itu, Surya Paloh, mengumumkan Anies sebagai capres 2024.