BNN-Polri Teken MoU Upayakan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika

Reporter

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose memberi keterangan terkait penangkapan oknum TNI di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022. Petrus membenarkan adanya penangkapan tiga oknum TNI atas kasus narkoba dan rencana akan merilis 2 hari kedepan. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri menandatangani nota kesepakatan (MoU) untuk mengupayakan rehabilitasi ketimbang pidana bagi pengguna dan pecandu narkotika. Namun kebijakan ini tidak berlaku bagi bandar narkoba.

Kepala BNN Komisaris Jenderal Petrus Golose mengatakan kebijakan ini demi menyelamatkan generasi rentang usia antara 15 sampai dengan 64 tahun dari penyalahgunaan narkotika. “Yang kalau bisa tidak kami kenakan pasal-pasal yang menuju criminal justice system, kecuali mereka adalah bandar, bos kriminal, dan dia betul-betul berada di dalam jaringan,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022 dikutip dari Antara.

Upaya ini, kata Golose, melihat prevalensi pengguna narkotika di Indonesia sekarang pada angka 1,95 persen. Sementara itu jumlah pengguna yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan untuk kota-kota besar angkanya di atas 70 persen, sedangkan di daerah sekitar 50 persen.

Berkaca dari negara seperti Panama, kebanyakan jumlah bandar yang ditahan di lembaga pemasyarakatan di atas 80 persen bukan pengguna. Petugas setempat bahkan melakukan pengungkapan kasus dengan barang bukti yang cukup banyak, yakni 134 ton kokain dan ada pula 1.200 ton di wilayah Kolombia.

Kesepakatan untuk mengupayakan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna ditandatangani tujuh kementerian/lembaga, yakni BNN, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Menurut Golose, adanya kesepakatan bersama ini, maka orang tua, masyarakat yang mengetahui anak, dan keluarganya pengguna dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib tanpa perlu khawatir akan dipidana.

“Kalau dia hanya sebagai pengguna terus kami tidak selamatkan maka dia akan masuk di dalam proses kriminalisasi sistem. Ini yang akan kami jaga, kami cegah ada yang disebut dengan tim asesmen terpadu (TAT),” kata Golose.

Sementara itu Direktur Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Krisno H Siregar menjelaskan nota kesepakatan untuk menyesuaikan kondisi saat ini dalam proses penegakan hukum kasus penyalahgunaan narkotika, salah satunya saat pelimpahan tersangka kasus pengguna oleh kepolisian ke tim asesmen terpadu di BNN akan dipangkas.

"Penyidik maksimal tiga hari setelah penangkapan harus sudah menyerahkan seseorang tersangka atau pengguna. Kalau dulu enam hari kerja," kata Krisno.

Menurut dia, proses tersebut akan dilanjutkan melalui rekomendasi yang diterbitkan tim asesmen terpadu maksimal enam hari setelah penangkapan sehingga, proses untuk mengambil kesimpulan tersangka dapat direhabilitasi atau tidak menjadi lebih cepat.

"Tim TAT ini sudah memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi enam hari setelah penangkapan pada waktu yang lebih sempit. Polri bekerja keras untuk menentukan apakah dia direkomendasikan ke TAT atau mengikuti (proses hukum)," kata Krisno.

Baca juga: BNN Tolak Wacana Legalisasi Ganja di Indonesia

 






Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

3 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

Polri telah menaikan kasus tragedi kanjuruhan ke penyidikan.


Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

3 jam lalu

Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

Tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan akan bekerja mulai Selasa besok. Hasil kerja akan dilaporkan ke Presiden.


Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

4 jam lalu

Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

Pemerintah memberi santunan korban meninggal tragedi Kanjuruhan Rp 50 juta.


Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

14 jam lalu

Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan jaminan keamanan jaksa yang menutaskan berkas Ferdy Sambo


Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

1 hari lalu

Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

Reformasi, kata Mahfud MD, terutama menyangkut masalah kultural, seperti hedonisme, gaya hidup mewah, dan judi yang melibatkan anggota kepolisian.


Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Lemkapi: Intelijen Polri Kecolongan dan Tak Jalan

1 hari lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Lemkapi: Intelijen Polri Kecolongan dan Tak Jalan

Edi Hasibuan meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri melakukan audit investigasi pengamanan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang.


Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

1 hari lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan harus ada pihak bertanggung jawab atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

2 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

3 hari lalu

Situs Web Narasi TV Diretas, Terima Pesan Ancaman 'Diam atau Mati'

Ade Wahyudin mengatakan redaksi Narasi menerima ancaman dengan pesan masuk "diam atau mati" ke dalam server situs web Narasi.


Putri Candrawathi Titipkan Anaknya yang Masih Kecil ke Neneknya

3 hari lalu

Putri Candrawathi Titipkan Anaknya yang Masih Kecil ke Neneknya

Putri Candrawathi menitipkan anaknya yang paling muda ke neneknya setelah ia ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri mulai hari ini