Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nelayan Sulawesi Selatan Tangkap Ikan Ilegal

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Makassar:Kondisi terumbu karang makin terancam punah akibat tindak illegal fishing yang marak dilakukan para nelayan, yakni menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Di Sulawesi Selatan sejumlah daerah yang menjadi sentra-sentra illegal fishing adalah Bulukumba, Bone, Sinjai, Selayar dan Pangkep.

Kasubdin Bin Ops Ditpolair Polda Sulawesi Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) I Made Sinarta, didampingi Dirpolair Polda Sulsel Kombes Polisi Agus Sutikno, di Makassar, Kamis (19/2), mengungkapkan beberapa wilayah yang mengalami kerusakan terumbu karang parah di taman laut Taka Bonerate, Kabupaten Selayar. “Kita akan perketat sejumlah daerah yang merupakan sentra-sentra illegal fishing antara lain Bulukumba, Bone, Sinjai, Selayar dan Pangkep,” kata Sinarta.

Terhitung tahun 2008 lalu, sebanyak 17 kasus illegal fishing dengan jumlah tersangka 18 orang. Kasus ini telah selesai diproses di tingkat kepolisian dan beberapa sudah ada yang divonis di Pengadilan Negeri (PN). Sementara jumlah kasus selama 2009 sebanyak 3 kasus, masing-masing satu kasus di Bulukumba dengan nama TSK, Jumadi ditangkap bersama kapalnya, Kapal Layar Motor (KLM) Darma Ekspres, saat ini dititip di Lembaga Pemasyarakatan. Dan dua kasus lainnya dari Kabupaten Bone yang menggunakan dua perahu kecil tanpa nama, tersangkanya tiga orang masing-masing Salam (43 thn), Jono (44 thn) dan Roy Mandaliong (33 thn).

Sinarta mengatakan sejumlah barang bukti disita dari tiga tersangka ini yakni 9 botol detonator rakitan dan satu ember besar ammonium nitrate yang digunakan sebagai bahan baku untuk merakit detonator, seperangkat alat selam, satu roll slang, satu unit compressor dan sejumlah sumbu untuk detonator. Termasuk ikan hasil tangkapan yang ditangani Puslabfor untuk mengetahui benar tidaknya ikan tersebut hasil tangkapan yang menggunakan bahan peledak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akibat perbuatannya, mereka dijerat pasal 84 ayat (1) Sub Pasal 85 UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, denda maksimal Rp 2 miliar.

Sutikno menambahkan tindakan tindakan illegal fishing nelayan ini mengakibatkan terjadi kerusakan biota laut yang cukup parah di perairan di sejumlah daerah. Olehnya, pihaknya akan menggandeng semua pihak baik Dinas Kelautan dan pemda untuk melakukan sosialisasi kepada para nelayan tentang tata cara menangkap ikan yang benar tanpa harus melanggar Undang-undang. Serta memperketat patroli dengan menggunakan dua Kapal Polisi (KP) yakni KP Tekukur dan KP Belibis.

IRMAWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

6 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

7 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

18 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

29 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

47 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

48 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

48 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

49 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.


Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

49 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

5 Maret 2024

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.