Hukuman Mati Masih Diatur di RKUHP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi hukuman mati. iconfider.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ancaman pidana hukuman mati masih tercantum dalam final Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diserahkan pemerintah kepada DPR, kemarin.

Pidana mati dalam RKUHP diatur dalam Pasal 67, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, serta Pasal 102.

Dalam Pasal 67 diatur, pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

"Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat," demikian Pasal 98 RKUHP.

Ketentuan teknis pelaksanaan hukuman mati tertuang dalam Pasal 99. Kemudian Pasal 100 mengatur terkait hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung," demikian Pasal 100 ayat (4).

Pasal-pasal tersebut sebelumnya dikritik koalisi masyarakat sipil. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pasal hukuman mati harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. ICJR menyebut dua pertiga negara di dunia juga telah menghapuskan hukuman mati.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengungkapkan dampak akibat negara menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap seseorang.

“Negara melakukan penyiksaan,” kata Erasmus dalam diskusi Prospek Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia via akun Youtube Amnesty Internastional Indonesia pada Selasa, 21 April 2020.

Erasmus menjelaskan terpidana hukuman mati yang meninggal di dalam sel lebih banyak daripada yang dieksekusi mati. Mereka kebanyakan mati karena stres. 

Riset ICJR dan Komnas HAM menunjukkan bahwa hari pertama seseorang divonis mati menimbulkan masalah mental yang sangat berat. Belum lagi kondisi mental terpidana terganggu akibat kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) yang parah.

DEWI NURITA






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

2 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


KUHP Dianggap Perparah Ekonomi, Ekonom: Kalau Mau Investasi Masuk, Harus Dibatalkan

2 jam lalu

KUHP Dianggap Perparah Ekonomi, Ekonom: Kalau Mau Investasi Masuk, Harus Dibatalkan

KUHP yang baru dianggap bakal memperburuk dampak resesi global 2023.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

3 jam lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Iskan Lubis di Paripurna KUHP Ditutup, MKD: Dia Akui Salah

3 jam lalu

Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Iskan Lubis di Paripurna KUHP Ditutup, MKD: Dia Akui Salah

MKD menutup kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Iskan Lubis saat rapat paripurna pengesahan UU KUHP


KUHP Disahkan, Dinas Pariwisata Bali Minta Turis Asing Tak Khawatir Datang ke Pulau Dewata

7 jam lalu

KUHP Disahkan, Dinas Pariwisata Bali Minta Turis Asing Tak Khawatir Datang ke Pulau Dewata

Sejumlah pengusaha perhotelan merasa khawatir atas KUHP baru itu meksi baru akan berlaku tiga tahun lagi.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

18 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


KUHP Disahkan, Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia

22 jam lalu

KUHP Disahkan, Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia

Usai KUHP disahkan, Pemerintah Australia per hari ini mengeluarkan peringatan baru bagi perjalanan warganya (travel warning) ke Indonesia.


Belarus Siapkan Aturan Vonis Hukuman Mati untuk PNS dan Militer yang Berkhianat

1 hari lalu

Belarus Siapkan Aturan Vonis Hukuman Mati untuk PNS dan Militer yang Berkhianat

Parlemen Belarus mengajukan sebuah RUU yang akan memberlakukan hukuman mati pada PNS dan anggota militer Belarus, yang melakukan pengkhianatan


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


KUHP Baru Dinilai Bisa Buat Turis Asing Lari, Ini Jawaban Pemerintah

1 hari lalu

KUHP Baru Dinilai Bisa Buat Turis Asing Lari, Ini Jawaban Pemerintah

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim menilai KUHP baru itu akan berdampak terhadap investasi di Indonesia.