Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

900 Hari Harun Masiku Hilang, Adakah yang Merasa Tidak Kehilangan?

image-gnews
Harun Masiku. facebook.com
Harun Masiku. facebook.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 28 Juni 2022 lalu, Indonesian Corruption Watch (ICW) membentangkan spanduk di jalan layang Patung tugu Pancoran. Spanduk itu berisikan foto dan identitas mantan calon legilatif (caleg) PDIP, Harun Masiku yang juga sekaligus buron kasus korupsi. Spanduk tersebut merupakan bentuk sindiran dan protes atas 'hilangnya' Harun Masiku selama 900 hari.

Melansir fh.ubb.ac.id, nama Harun Masiku mencuat di permukaan setelah menjadi buron kasus dugaan suap dalam penetapan anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI  2019-2024. Kasus tersebut turut melibatkan Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harun Masiku diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan untuk mengupayakan kemenangan Harun Masiku sebaga anggota PAW DPR RI PDI-P Dapil Sumatera Selatan 1.

Harun Masiku dikenal sebagai seorang politikus dan pengacara Indonesia. Pria berusia 51 tahun ini kelahiran Jakarta, 21 Maret 1971. Meskipun lahir di ibu kota, Harun Masiku menghabiskan masa kecil sampai remaja di Watapone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Harun Masiku juga sempat berkuliah di Universitas Hassanudin, Makassar, tepatnya di Fakultas Hukum pada 1989-1994. Setelah itu, Harun Masiku melanjutkan pendidikan di University of Warwick, United Kingdon (Inggris) jurusan Hukum Ekonomi Internasional.

Harun Masiku memulai kariernya dengan bekerja di Dimhart and Association Law Firm, Jakarta sebagai pengacara. Karir pertama ini dilakoninya selama satu tahun, dari 1994-1995. Setelah itu, Harun Masiku menjabat sebagai pengacara korporat di PT Indosat Tbk hingga 1998. Pada tahun yang sama, Harun mendapatkan British Chevening Award. Harun juga merupakan ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) United Kingdom Wst Midland pada 1998-1999. Setelah kembali ke Indonesia, Harun Masiku semakin mengasah kemampuannya di bidang hukum dengan menjadi pengacara di sejumlah kantor hukum.

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa

Petualangan Harun Masiku di Dunia Politik, Kemudian Hilang

Petualangannya di dunia politik terpadi pada 2009, Harun Masiku menjadi Tim Sukses Pemenangan Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai Demokrat Sulawesi Tengah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Pada 2011, Harun Masiku pernah menjadi caleg Demokrat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR.

Setelah dari Partai Demokrat, Harun masiku masuk PDIP. Kemudian ia terjerat kasus suap yang membuatnya hilang sampai sekarang. Perkara suap ini bermula ketika caleg PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas meninggal. Nazarudin memperoleh suara terbanyak di Dapil itu. Namun, karena dia meninggal, KPU memutuskan mengalihkan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Riezky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di Dapil I Sumatera Selatan.

Perburuan terhadap Harun ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan soal perkara ini pada 8 Januari 2020. Dalam operasi senyap itu, Tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat sebagai tersangka. Para tersangka itu ialah Harun Masiku, eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDIP Saeful Bahri.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mengaku tak mengenal calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat PDIP Harun Masiku.

"Ah itu juga orang baru itu, saya sendiri baru dengar itu," kata Komarudin di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, 11 Januari 2020.

Komarudin mengatakan Harun baru bergabung dengan PDIP menjelang Pemilu 2019. Politikus senior ini juga mengaku tak banyak mengenal calon baru itu. "Karena kemarin katanya baru masuk juga di calon partai kemarin. Makanya saya sendiri tidak banyak mengenal orang calon itu," ujar dia

Sementara Harun, sudah menghilang sejak OTT itu berlangsung. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim gagal menangkap karena diduga ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian. Bahkan kemudian dinyatakan melarikin diri ke luar negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penelusuran Majalah Tempo dua tahun lalu menemukan Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia. Bolak-balik dibantah, Kementerian Hukum akhirnya mengakui tersangka kasus suap ini sudah pulang ke Indonesia. Imigrasi beralasan ada kesalahan sistem di bandara sehingga kepulangan Harun tak terlacak. KPK lantas memasukkan Harun sebagai daftar buronan pada 29 Januari 2020. Namun, sampai 900 hari ini, tak pernah ditemukan keberadaannya. Di mana si Harun?

NAOMY A. NUGRAHENI  I  ANDITA RAHMA  I  SDA

Baca: Ketua KPK Firli Bahuri Kesal Ditanya Soal Harun Masiku

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ganjar, Hasto, Yasonna dan Ratusan Kader Hadiri Peringatan Kudatuli 2024 di Kantor PDIP

1 jam lalu

Ganjar Pranowo menghadiri acara peringatan Kudatuli di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
Ganjar, Hasto, Yasonna dan Ratusan Kader Hadiri Peringatan Kudatuli 2024 di Kantor PDIP

Peringatan peristiwa Kudatuli selalu diadakan oleh PDIP setiap tahun.


Survei Elektabilitas Ahok Kedua Teratas di Jakarta, PDIP: Semua Masih Dinamis

2 jam lalu

Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. TEMPO
Survei Elektabilitas Ahok Kedua Teratas di Jakarta, PDIP: Semua Masih Dinamis

Ahok memang menjadi salah satu nama calon potensial yang saat ini dimiliki PDIP.


Indikator Keberhasilan Pilkada 2024: Partisipasi Generasi Muda sampai Semua Pihak Patuhi Aturan

2 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Indikator Keberhasilan Pilkada 2024: Partisipasi Generasi Muda sampai Semua Pihak Patuhi Aturan

Beberapa indikator Pilkada 2024 berhasil, antara lain partisipasi generasi muda sebagai pemilih terbesar dan mematuhi aturan oleh semua pihak terlibat


Respons PAN-Nasdem-PKS Soal Isu Poros Koalisi PKB dan PDIP di Pilkada 2024

3 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Respons PAN-Nasdem-PKS Soal Isu Poros Koalisi PKB dan PDIP di Pilkada 2024

PKB dan PDIP menjajaki peluang berkoalisi pada Pilkada 2024.


KPK Periksa Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono soal Aliran Dana Korupsi Telkom

11 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan oknum KPK gadungan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. KPK melakukan penangkapan dan mengamankan 6 orang dan satu orang dinyatakan sebagai oknum pegawai KPK gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemkab Bogor serta mengamankan uang sejumlah Rp300 juta, satu unit telepon genggam dan sebuah mobil. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono soal Aliran Dana Korupsi Telkom

KPK telah memeriksa Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Telkom.


KPK Telaah Dugaan Klaim BPJS Kesehatan Fiktif di 3 Rumah Sakit

11 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media terkait penangkapan oknum KPK gadungan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. KPK melakukan penangkapan dan mengamankan 6 orang dan satu orang dinyatakan sebagai oknum pegawai KPK gadungan yang diduga melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemkab Bogor serta mengamankan uang sejumlah Rp300 juta, satu unit telepon genggam dan sebuah mobil. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Telaah Dugaan Klaim BPJS Kesehatan Fiktif di 3 Rumah Sakit

KPK masih menelaah soal dugaan klaim fiktif BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai miliaran oleh 3 rumah sakit.


Perludem Berharap Ada Kampanye Dialog Terbuka dengan Pemilih di Pilkada 2024

12 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Perludem Berharap Ada Kampanye Dialog Terbuka dengan Pemilih di Pilkada 2024

Kampanye dialog terbuka membuat pemilih mengetahui lebih awal keinginan calon kepala daerah di Pilkada 2024.


Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

13 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Tahapan dan Jadwal Pilkada 2024 tetap Berlangsung November 2024

Berikut tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Jokowi memastikan tak akan berubah dari Novermber 2024.


KPK Mengendus Skandal 3 Rumah Sakit Nakal Klaim Tagihan Fiktif ke BPJS Kesehatan

14 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
KPK Mengendus Skandal 3 Rumah Sakit Nakal Klaim Tagihan Fiktif ke BPJS Kesehatan

KPK mengendus tiga rumah sakit yang melakukan kecurangan atau fraud dalam melakukan klaim ke BPJS Kesehatan dengan tagihan fiktif.


Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Herman Hery dalam Korupsi Bansos Presiden Pekan Depan

14 jam lalu

Ketua Komisi III Herman Hery membacakan laporan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Herman Hery dalam Korupsi Bansos Presiden Pekan Depan

KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Herman Hery sebagai saksi dalam kasus korupsi bansos presiden.