900 Hari Harun Masiku Hilang, Adakah yang Merasa Tidak Kehilangan?

Harun Masiku. facebook.com
Harun Masiku. facebook.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 28 Juni 2022 lalu, Indonesian Corruption Watch (ICW) membentangkan spanduk di jalan layang Patung tugu Pancoran. Spanduk itu berisikan foto dan identitas mantan calon legilatif (caleg) PDIP, Harun Masiku yang juga sekaligus buron kasus korupsi. Spanduk tersebut merupakan bentuk sindiran dan protes atas 'hilangnya' Harun Masiku selama 900 hari.

Melansir fh.ubb.ac.id, nama Harun Masiku mencuat di permukaan setelah menjadi buron kasus dugaan suap dalam penetapan anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI  2019-2024. Kasus tersebut turut melibatkan Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Harun Masiku diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan untuk mengupayakan kemenangan Harun Masiku sebaga anggota PAW DPR RI PDI-P Dapil Sumatera Selatan 1.

Harun Masiku dikenal sebagai seorang politikus dan pengacara Indonesia. Pria berusia 51 tahun ini kelahiran Jakarta, 21 Maret 1971. Meskipun lahir di ibu kota, Harun Masiku menghabiskan masa kecil sampai remaja di Watapone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Harun Masiku juga sempat berkuliah di Universitas Hassanudin, Makassar, tepatnya di Fakultas Hukum pada 1989-1994. Setelah itu, Harun Masiku melanjutkan pendidikan di University of Warwick, United Kingdon (Inggris) jurusan Hukum Ekonomi Internasional.

Harun Masiku memulai kariernya dengan bekerja di Dimhart and Association Law Firm, Jakarta sebagai pengacara. Karir pertama ini dilakoninya selama satu tahun, dari 1994-1995. Setelah itu, Harun Masiku menjabat sebagai pengacara korporat di PT Indosat Tbk hingga 1998. Pada tahun yang sama, Harun mendapatkan British Chevening Award. Harun juga merupakan ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) United Kingdom Wst Midland pada 1998-1999. Setelah kembali ke Indonesia, Harun Masiku semakin mengasah kemampuannya di bidang hukum dengan menjadi pengacara di sejumlah kantor hukum.

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa

Petualangan Harun Masiku di Dunia Politik, Kemudian Hilang

Petualangannya di dunia politik terpadi pada 2009, Harun Masiku menjadi Tim Sukses Pemenangan Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Partai Demokrat Sulawesi Tengah untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Pada 2011, Harun Masiku pernah menjadi caleg Demokrat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR.

Setelah dari Partai Demokrat, Harun masiku masuk PDIP. Kemudian ia terjerat kasus suap yang membuatnya hilang sampai sekarang. Perkara suap ini bermula ketika caleg PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas meninggal. Nazarudin memperoleh suara terbanyak di Dapil itu. Namun, karena dia meninggal, KPU memutuskan mengalihkan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Riezky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua di Dapil I Sumatera Selatan.

Perburuan terhadap Harun ini bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan soal perkara ini pada 8 Januari 2020. Dalam operasi senyap itu, Tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat sebagai tersangka. Para tersangka itu ialah Harun Masiku, eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDIP Saeful Bahri.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mengaku tak mengenal calon legislator Dewan Perwakilan Rakyat PDIP Harun Masiku.

"Ah itu juga orang baru itu, saya sendiri baru dengar itu," kata Komarudin di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, 11 Januari 2020.

Komarudin mengatakan Harun baru bergabung dengan PDIP menjelang Pemilu 2019. Politikus senior ini juga mengaku tak banyak mengenal calon baru itu. "Karena kemarin katanya baru masuk juga di calon partai kemarin. Makanya saya sendiri tidak banyak mengenal orang calon itu," ujar dia

Sementara Harun, sudah menghilang sejak OTT itu berlangsung. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim gagal menangkap karena diduga ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian. Bahkan kemudian dinyatakan melarikin diri ke luar negeri.

Penelusuran Majalah Tempo dua tahun lalu menemukan Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia. Bolak-balik dibantah, Kementerian Hukum akhirnya mengakui tersangka kasus suap ini sudah pulang ke Indonesia. Imigrasi beralasan ada kesalahan sistem di bandara sehingga kepulangan Harun tak terlacak. KPK lantas memasukkan Harun sebagai daftar buronan pada 29 Januari 2020. Namun, sampai 900 hari ini, tak pernah ditemukan keberadaannya. Di mana si Harun?

NAOMY A. NUGRAHENI  I  ANDITA RAHMA  I  SDA

Baca: Ketua KPK Firli Bahuri Kesal Ditanya Soal Harun Masiku

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Komisioner KPU Khawatir dengan Hasil Survei yang Sebut Anak Muda Tak Percaya Partai Politik

5 jam lalu

Komisioner KPU August Mellaz didampingi Betty Epsilon Idroos memberikan konferensi pers terkait hasil Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Komisioner KPU Khawatir dengan Hasil Survei yang Sebut Anak Muda Tak Percaya Partai Politik

Komisioner KPU August Mellaz menyebut anak muda menilai partai politik tidak mewakili aspirasi masyarakat.


ICW Desak Ketua KPU Hasyim Asy'ari Mengundurkan Diri

6 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat melakukan silaturahmi dengan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) di Klenteng Kong Miao, kawasan TMII, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan Organisasi Kemasyarakatan berbasis Keagamaan menjelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebelumnya KPU RI telah bersilaturahmi ke NU dan Muhammadiyah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
ICW Desak Ketua KPU Hasyim Asy'ari Mengundurkan Diri

ICW mendesak Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengundurkan diri setelah terbukti melakukan pelanggaran etik.


Kasus Rafael Alun, KPK Sebut Ada Perkembangan Pekan Depan

7 jam lalu

Mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan selama 12 jam, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 24 Maret 2023. Rafael Alun Trisambodo dan istri Ernie Meike Torondek diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang diduga dinilai tidak wajar dan telah ditingkatkan ke tahap penindakan untuk dilakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Rafael Alun, KPK Sebut Ada Perkembangan Pekan Depan

KPK menyatakan akan mengumumkan perkembangan kasus Rafael Alun pekan depan.


KPU Lakukan Verifikasi Faktual Partai Prima Mulai Hari Ini

11 jam lalu

KPU menggelar verifikasi faktual kepengurusan Partai Prima tingkat pusat di Kantor DPP Partai Prima, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 April 2023. Sumber: Dokumentasi KPU
KPU Lakukan Verifikasi Faktual Partai Prima Mulai Hari Ini

KPU langsung menggelar verifikasi faktual terhadap Partai Prima setelah menyatakan partai tersebut lolos pada tahap verifikasi administrasi.


Polri Perpanjangan Penugasan Endar Priantoro di KPK

11 jam lalu

Kombes Endar Priantoro. tipidkorpolri.info
Polri Perpanjangan Penugasan Endar Priantoro di KPK

Polri hanya mengabulkan satu dari dua usulan promosi yang diajukan Ketua KPK Firli Bahuri. Endar Priantoro tetap di KPK.


KPU Nyatakan Partai Prima Lolos Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024

12 jam lalu

Pengadilan Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos verifikasi administrasi.
KPU Nyatakan Partai Prima Lolos Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024

KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap Partai Prima sebagai calon peserta Pemilu 2024.


Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

12 jam lalu

Tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Gubernur Papua (nonaktif), Lukas Enembe dan tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur dari pembiayaan APBD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Tahun 2013-2019, Bupati Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak (kiri), menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Lukas Enembe dan perpanjangan penahanan selama 40 hari terhadap tersangka Ricky Ham Pagawak. TEMPO/Imam Sukamto
Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

KPK meyakini kasus Lukas Enembe benar secara formil maupun materiil.


Ini Ruang Lingkup Kerja Arteria Dahlan dkk di Komisi III DPR, Berikut Daftar Lengkap Anggotanya Termasuk Ary Egahni

12 jam lalu

Suasana rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ini Ruang Lingkup Kerja Arteria Dahlan dkk di Komisi III DPR, Berikut Daftar Lengkap Anggotanya Termasuk Ary Egahni

Komisi III DPR mencecar Mahfud MD ihwal transaksi keuangan mencurigakan ke pegawai Kemenkeu. Ini rung lingkup kerja Komisi III.


Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Merangkap Jadi Plt Deputi Penindakan

14 jam lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri bersama Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu (dua kiri), menunjukkan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, Edy Wibowo, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Merangkap Jadi Plt Deputi Penindakan

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu ditunjuk mengisi kekosongan setelah Irjen Karyoto dipromosikan menjadi Kapolda Metro Jaya


Buruh Akan Gelar Rentetan Aksi Tolak UU Cipta Kerja: Unjuk Rasa hingga Mogok Nasional

16 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Buruh Akan Gelar Rentetan Aksi Tolak UU Cipta Kerja: Unjuk Rasa hingga Mogok Nasional

Partai Buruh dan Serikat Buruh akan menggalang aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes atas pengesahan Perpu menjadi UU Cipta Kerja