JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menyampaikan sambutan dalam penyerahan bantuan peralatan penanganan Covid-19 dari Pemerintah Kerajaan Belanda di Gedung PMI Pusat, Jakarta, Selasa, 16 November 2021. ANTARA/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK mengatakan rencana pembentukan daerah otonom baru merupakan upaya bagi pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

"Ini Papua sangat luas sekali dan dengan infrastruktur yang tidak mudah. Dengan sistem infrastruktur yang sulit ini, tentu pemerintah harus lebih dekat dengan masyarakat," kata JK usai melantik pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua, di Gedung Negara Rumah Jabatan Gubernur, Papua, Rabu, 29 Juni 2022.

Selain itu, tambahnya, upaya pembentukan daerah otonom baru di Papua juga merupakan cara untuk mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih itu. "Jadi memang untuk mempercepat layanan ke masyarakat," kata Ketua Umum PMI tersebut.

Komisi II DPR RI dan pemerintah telah menyepakati tiga Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk dibawa ke tingkat pengambilan keputusan II atau rapat paripurna. Ketiga RUU DOB Papua itu ialah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Papua Pegunungan.

Kesepakatan untuk membawa tiga RUU DOB itu ke dalam pembahasan tingkat pertama dilakukan dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (28/6).

Raker pengambilan keputusan tingkat pertama itu diikuti oleh Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Informasi dan Geospasial, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Wakil Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu, Selasa (28/6), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam laporannya mengatakan ketiga RUU DOB itu berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dalam Pasal 76 ayat (2) disebutkan Pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi, kabupaten, dan kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli papua (OAP).

Pemekaran itu memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan, sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan masa datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.






Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

6 jam lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

16 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

2 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

2 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

3 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.


OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

4 hari lalu

OPM Sebut Tembak Mati 2 Prajurit TNI di Intan Jaya, Kapendam Cendrawasih: Hoaks

TNI membantah klaim OPM soal dua tentara yang tewas ditembak di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kapendam Cendrawasih sebut kabar itu hoaks.


KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

4 hari lalu

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Lukas Enembe Senin, 26 September 2022

KPK telah melayangkan surat panggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemeriksaan Lukas akan dilakukan pada pekan depan, 26 September 2022.


Jelaskan Proyek IKN Akan Bermasalah, Jusuf Kalla: Belum Ada Komitmen Investor Luar

4 hari lalu

Jelaskan Proyek IKN Akan Bermasalah, Jusuf Kalla: Belum Ada Komitmen Investor Luar

Jusuf Kalla (JK) menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke depan akan bermasalah.


Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

5 hari lalu

Begini Kronologi Pelanggaran HAM Berat Kasus Paniai Versi Dakwaan Kejagung

Empat orang tewas dalam kasus Paniai. Bermula dari cekcok antara anggota TNI dan warga.