TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, narasi mencegah polarisasi di Pemilu 2024 mesti diwujudkan oleh elite politik sampai ke akar rumputnya. Menurutnya narasi tersebut jangan hanya sebagai angan-angan saja dan berbeda dengan kenyataannya.
“Oleh karena itu keteladanan dari pada elite untuk benar-benar serempak, kompak, untuk menghilangkan polarisasi, harus kita dukung, harus kita apresiasi. Tapi jangan sampai lip service, hanya kamuflase,” katanya saat dihubungi, Rabu, 29 Juni 2022.
Sejauh ini, Ujang mengapresiasi ucapan dari para politikus yang ingin menghilangkan polarisasi. Untuk membuktikannya, butuh waktu dari sekarang sampai Pemilu dan Pilpres 2024.
Elite politik, kata Ujang, mesti menyadarkan kepada pendukung-pendukungnya agar tidak mencoba memecah belah dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Luka polarisasi saat ini pun masih membekas dari Pilpres 2019 lalu di tengah masyarakat.
“Jadi bangunlah politik ide dan gagasan politik yang berbasiskan program visioner. Sehingga apa yang ditawarkan kepada publik itu betul-betul program kerja visi misi dan ide gagasan yang dimiliki oleh para elite itu,” tuturnya.
Menurut Ujang, narasi menghentikan polarisasi ini sebagai cara mendapatkan elektabilitas. Perlu diapresiasi jika perkataan dan perbuatannya selaras dengan apa yang terjadi di kemudian hari.
Lebih dari dua pasangan calon
Untuk memecah persoalan ini, dia melihat perlunya lebih dari dua pasang calon presiden dan wakil presien pada Pilpres 2024. Baginya itu bisa mencegah perselisihan yang sangat tajam daripada hanya ada dua pasang calon saja. “Mestinya jangan dua pasangan calon dibentuk. Dibangunlah tiga sampai empat poros agar ada pemecah gelombang,” katanya.
Sebelumnya, narasi ini mulai digencarkan sejak terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim sepakat menghilangkan politik identitas pada Pemilu dan Pilpres 2024.
Kemudian elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sepakat untuk menghilangkan bekas luka dari Pilpres 2019 tersebut. Narasi tersebut didengungkan lagi saat ada wacana pembentukan Koalisi Semut Merah yang ingin dirintis dua partai tersebut.
Kemarin, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga berharap tidak adanya warisan polarisasi di Pilpres 2024. Menurut Herzaky, pihak yang memelihara polarisasi agar dapat keuntungan dalam elektoral semata.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh juga menegaskan hal yang sama, bahwa polarisasi tidak boleh terulang di Pemilu 2024. Dia mengatakan, kondisi tersebut berakibat adanya adu domba dan menimbulkan kesedihan.
