Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi ke Rusia dan Ukraina, Guru Besar UI: RI Miliki Kekuatan Moral Hentikan Perang

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani menyebut Indonesia memiliki soft power dan kekuatan moral untuk membantu menghentikan perang Rusia - Ukraina. Pandangan ini disampaikan di tengah rencana pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Kyiv dan Presiden Vladimir Putin di Moskow.

"Jadi yang kita tawarkan makna simbolik dari kehadiran (Presiden) itu," kata Evi saat dihubungi, Senin, 27 Juni 2022. 

Indonesia, kata Evi, memiliki kekuatan moral mengatasnamakan masyarakat dunia yang sedang berusaha menyadarkan bahwa dunia sedang sengsara atas peperangan yang terjadi. Jokowi pun bisa memberikan pemahaman tersebut kepada kedua pemimpin negara.

Sejalan dengan itu, Evi menilai Jokowi pun bisa memanfaatkan ini sebagai tawaran exit strategy kepada Putin. Lantaran, kelanjutan perang ini dinilai tergantung pada Rusia yang kini terus menekan. 

Sedangkan, Evi melihat perang terus berlangsung karena Rusia saat ini tak punya exit strategy untuk menghentikannya. "Dia (Rusia) mau berhenti apa alasannya? kehilangan muka dong?" kata Evi.

Maka, exit strategy inilah yang dinilai Evi bisa ditawarkan Jokowi dalam kunjungan ke Rusia dan Ukraina ini. Indonesia tidak mewaliki pihak kiri dan kanan, sehingga bisa menjadi kekuatan moral tersendiri untuk membantu menghentikan perang. 

"Selama ini strategi Indonesia juga tidak mengecualikan Rusia, dengan tujuan Rusia tetap melihat Indonesia sebagai teman, Ukraina juga lihat kita sebagai teman," ujarnya. 

Pandangan ini disampaikan Evi karena sejatinya Indonesia tidak punya kekuatan untuk bisa memaksa Rusia dan Ukraina yang tengah berperang untuk berdamai. Biasanya, negara penengah perang mempunyai carrot and stick alias mekanisme hukuman dan hadiah. 

Evi mencontohkan Amerika Serikat yang bisa menekan dengan memberikan bantuan ekonomi agar dua negara tertentu bisa berhenti bertikai.  Sedangkan Indonesia saat ini dinilai tak punya uang tak punya senjata untuk memaksa kedua negara Eropa Timur itu berhenti berperang. 

Jokowi ke Ukraina dan Rusia

Sebelumnya, kabar kunjungan Jokowi ini disampaikan oleh media Rusia TASS. Jokowi disebut akan bertemu Putin pada 30 Juni ini. Beberapa hari kemudian, barulah Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi kabar ini. Tak hanya ke Rusia, Jokowi pun juga akan ke Ukraina.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut misi lawatan Jokowi ke dua negara yang sedang berselisih ini adalah untuk terus mendorong semangat perdamaian. Sebagai presidensi G20 dan anggota Champion Group from Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kata Retno, Jokowi memilih untuk berkontribusi dalam masalah geopolitik ini.

Retno mengatakan, kunjungan presiden menunjukan kepedulian terhadap isu kemanusiaan. Presiden juga akan mencoba memberikan kontribusi menangani isu pangan.

"(Masalah itu) diakibatkan karena perang, dampak dirasakan semua negara terutama negara berkembang dan penghasilan rendah. Dan (presiden akan) terus mendorong spirit perdamaian," kata Retno dalam jumpa pers virtual Kementerian Luar Negeri Rabu, Rabu, 22 Juni 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Retno juga menyebut Jokowi akan ke Ukraina dan Rusia setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Elmau, Jerman, pada Senin, 27 Juni 2022. Kemarin, Jokowi sudah hadir di acara ini dan langsung menyinggung soal dampak Perang Ukraina di depan pemimpin negara G7.

Bicara Dampak Perang Ukraina

Jokowi berbicara dalam KTT G7 Sesi II dengan topik ketahanan pangan dan kesetaraan gender. Ia meminta adanya reintegrasi ekspor gandum Ukraina serta ekspor komododitas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok global. 

Kepala negara pun meminta dukugan negara G7 untuk mengupayakan hal tersebut. Jokowi menyebut dua cara yang bisa ditempuh, pertama yaitu membantu ekspor gandum Ukraina dapat segera berjalan. Kedua, komunikasi secara proaktif kepada publik dunia bahwa pangan dan pupuk dari Rusia tak dikenai sanksi.

“Komunikasi intensif ini perlu sekali dilakukan," kata Jokowi 

Sehingga, kata Jokowi, tidak terjadi keraguan yang berkepanjangan di publik internasional. "Komunikasi intensif ini juga perlu dipertebal dengan komunikasi ke pihak-pihak terkait seperti bank, asuransi, perkapalan dan lainnya,” kata Jokowi.

Permintaan disampaikan di tengah sederet sanksi ekonomi yang dijatuhkan Eropa ke Rusia yang menggempur Ukraina sejak 24 Februari lalu. Komoditas gandum Ukraina adalah salah satu yang terdampak akibat perang yang terus berlangsung di sana.

Bisa Pertemukan Putin dan Zelensky di Bali

Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, juga melihat masih ada peran yang busa digunakan Jokowi untuk membantu perdamaian Rusia dan Ukraina. Terlebih, Indonesia tahun ini jadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

KTT G20 yang akan digelar di Bali, November akhir tahun ini, menuai sorotan karena sejumlah pemimpin dunia mempertimbangkan kembali untuk hadir di Indonesia sebagai imbas Perang Ukraina. Akan tetapi, Presiden Putin dipastikan akan hadir meski ada penolakan dari Amerika Serikat. 

Tak hanya Putin, Jokowi juga telah resmi mengundang Zelensky ke KTT G20 di Bali. Maka dengan menjadi Indonesia menjadi tuan rumah G20, Reza menilai Indonesia berpeluang mempertemukan pihak yang bertikai ini di Bali.

Reza mencontohkan Singapura dan Vietnam yang sudah mengambil peran menjadi tuan rumah pertemuan eks Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un. "Indonesia bisa lakukan itu, di suatu wilayah di Bali," ujar Reza saat dihubungi, Sabtu, 18 Juni 2022.

Baca: Jokowi Bicara Ukraina dengan Emmanuel Macron di KTT G7: Situasi Kompleks

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB

11 menit lalu

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berbicara kepada anggota Dewan Keamanan dalam pertemuan untuk mengatasi situasi di Timur Tengah, termasuk masalah Palestina, di markas besar PBB di New York City, New York, AS, 18 April 2024. REUTERS /Eduardo Muno
Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB

Perwakilan Rusia menilai Amerika Serikat menunjukkan sikap aslinya dengan memveto permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB.


Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

37 menit lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

Massa menggelar aksi di depan kantor KPU Yogyakarta hari ini. Usman Hamid yang hadir di aksi itu menyinggung tentang nepotisme.


Gerindra Sumut Usung Calon Kepala Daerah yang Mampu Jalankan Visi Misi Prabowo, Ini Alasannya

49 menit lalu

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Kamis 11 April 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Gerindra Sumut Usung Calon Kepala Daerah yang Mampu Jalankan Visi Misi Prabowo, Ini Alasannya

Gerindra Sumut mengutamakan kadernya sendiri di Pilkada 2024 untuk mewujudkan program Prabowo hingga ke tingkat desa.


Terkini: Jokowi Keluhkan Rp 180 Triliun Hilang karena Pengobatan ke Luar Negeri, Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terkini: Jokowi Keluhkan Rp 180 Triliun Hilang karena Pengobatan ke Luar Negeri, Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam

Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masyarakat berobat ke luar negeri. Es krim Magnum ditarik karena mengandung plastik


Jokowi Sebut RI Kehilangan Devisa Rp 180 Triliun karena Masyarakat Pilih Berobat ke Luar Negeri

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sebut RI Kehilangan Devisa Rp 180 Triliun karena Masyarakat Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa Indonesia kehilangan devisa US$ 11,5 Miliar atau Rp 180 triliun per tahun. Apa sebabnya?


Jokowi Sebut Tak Bikin Tim Transisi Khusus untuk Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau panen raya jagung di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada Senin, 22 April 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa produksi jagung nasional terus meningkat dan mengurangi ketergantungan pada impor. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Sebut Tak Bikin Tim Transisi Khusus untuk Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi menegaskan dirinya tidak membuat tim transisi khusus untuk Prabowo-Gibran.


Usaha Sambel Sri Agustin, Nasabah Mekaar Mendapat Pujian dari Jokowi

3 jam lalu

Usaha Sambel Sri Agustin, Nasabah Mekaar Mendapat Pujian dari Jokowi

Sri Agustin, pemilik merek sambel Wanstin yang dipuji Presiden Jokowi saat menyapa 3.000 nasabah PNM Mekaar di Tangerang Selatan, Senin, 19 Februari 2024.


Wakil Menhan Rusia Ditangkap karena Korupsi

3 jam lalu

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Timur Ivanov memberikan penjelasan kepada Presiden Vladimir Putin, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Patriark Kirill, kepala Gereja Ortodoks Rusia, (tidak terlihat dalam gambar) yang memeriksa model Katedral Utama Angkatan Bersenjata Rusia di  jalannya pembangunannya di dekat Moskow, Rusia, 19 September 2018. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS
Wakil Menhan Rusia Ditangkap karena Korupsi

Wakil Menteri Pertahanan Timur Ivanov masuk dalam daftar Majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya di struktur keamanan Rusia.


Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Ini Deretan Janjinya Saat Kampanye

3 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Ini Deretan Janjinya Saat Kampanye

KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024 melalui rapat pleno, Rabu, 24 April 2024.


Rusia Siap Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia yang Baru

4 jam lalu

Veronika Novoseltseva charg d'affaires (kiri) dan Maxim Lukyanov (kanan) atase pertahanan di Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia dalam acara jumpa pers di Jakarta Selatan pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Rusia Siap Kerja Sama dengan Pemerintah Indonesia yang Baru

Moskow siap kerja sama dengan pemerintah baru Indonesia yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 24 April 2024