Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja Dipangkas Hukumannya dari 20 Tahun Jadi 18 Tahun

Reporter

Terdakwa kasus dugaan korupsi Asabri, mantan Dirut Asabri periode 2016-2020 Sonny Widjaja (tengah) berjalan memasuki ruang sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Sejumlah terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi PT ASABRI (Persero) didakwa merugikan negara Rp22,7 triliun. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengkorting vonis Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 hingga Juli 2020 Letjen Purn. Sonny Widjaja, yang semula divonis 20 tahun penjara menjadi 18 tahun bui, dalam perkara korupsi Asabri.

"Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sonny Widjaja dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi putusan yang dilihat di laman Mahkamah Agung RI Jakarta, Rabu 25 Mei 2022.

Hakim banding yang terdiri atas Tjokorda Rai Suamba sebagai Ketua Majelis, bersama Singgih Budi Prakoso, Artha Theresia, Anthon R. Saragih dan Hotma Maya Marbun masing-masing selaku hakim anggota, memotong hukuman Sonny sebanyak 2 tahun penjara. Putusan itu ditetapkan pada 19 Mei 2022.

Pada 4 Januari 2022 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 20 tahun penjara ditambah 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp64,5 miliar. "Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp64,5 miliar dengan memperhitungkan barang bukti yang sudah disita," tambah hakim.

Bila Sonny tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 bulan setelah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita jaksa dan bila tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama 5 tahun.

Majelis hakim banding mengurangi pidana penjara Sonny karena putusan 20 tahun dianggap terlalu berat. "Bahwa mengenai pidana penjara selama 20 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana penjara tersebut masih dirasa terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan," demikian termuat dalam putusan tersebut.

Putusan banding itu pun masih lebih berat dibanding tuntutan JPU Kejaksaan Agung yang menuntut Sonny divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam perkara ini, delapan orang terdakwa melakukan investasi saham, reksadana, medium term note (MTN) atau surat utang jangka menengah dan investasi lainnya yang berisiko tinggi sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp22,788 triliun. Sonny terbukti melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan pertama Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dari delapan terdakwa, tujuh orang yang divonis yaitu pertama, Dirut PT Asabri 2012 -- Maret 2016 Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp17,972 miliar subsider 5 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kedua, Direktur Investasi dan Keuangan PT. Asabri 2012 - Juni 2014 Bachtiar Effendi divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp453,783 juta subsider 4 tahun penjara.

Ketiga, Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri Juli 2014 - Agustus 2019 Hari Setianto divonis 15 tahun penjara ditambah denda senilai Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp378,873 juta subsider 4 tahun penjara.

Keempat, Direktur Utama (Dirut) PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) Lukman Purnomosidi divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bukan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp715 miliar subsider 6,5 tahun penjara.

Kelima, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo divonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp314,868 miliar subsider 4 tahun penjara.

Keenam, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat divonis nihil ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,643 triliun.

Ketujuh, Sonny Widjaya yang hukumannya dipotong 2 tahun menjadi 18 tahun.

Satu terdakwa lagi yaitu Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro masih menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi.

Baca: Alasan Pengadilan Tinggi DKI Potong Vonis Eks Dirut Asabri Adam Damiri

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Kejaksaan Tangkap Seorang Tersangka Kasus Korupsi Impor Garam

7 hari lalu

Kejaksaan Tangkap Seorang Tersangka Kasus Korupsi Impor Garam

Seorang tersangka kasus impor garam berinisial YN ditangkap Kejaksaan Agung di salah satu rumah sakit Jakarta. Kejaksaan sebut YN tak kooperatif.


Bareskrim Periksa Kepala Laboratorium BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut

7 hari lalu

Bareskrim Periksa Kepala Laboratorium BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut

Pemeriksaan Kepala Lab BPOM di kasus gagal ginjal akut itu dilakukan pada Rabu kemarin.


Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

7 hari lalu

Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan sebanyak 2.103 kasus dituntaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui pendekatan restorative justice


Putri Candrawathi Sempat Mengeluh Sakit sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

9 hari lalu

Putri Candrawathi Sempat Mengeluh Sakit sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Ppihak rumah tahanan Kejaksaan Agung cabang Salemba menyampaikan Putri Candrawathi positif Covid-19 setelah sebelumnya mengeluh sakit.


Kasus Gagal Ginjal Akut, Kejagung Baru Terima 3 SPDP dari 4 Tersangka

12 hari lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut, Kejagung Baru Terima 3 SPDP dari 4 Tersangka

Kejagung baru menerima 3 SPDP dari 4 tersangka kasus gagal ginjal akut. Satu SPDP dari Bareskrim Polri belum diterima.


Kejaksaan Agung Siapkan Opsi Gugat Perdata Kasus Gagal Ginjal Akut

13 hari lalu

Kejaksaan Agung Siapkan Opsi Gugat Perdata Kasus Gagal Ginjal Akut

Menurut Ketut, negara mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan perdata kasus gagal ginjal akut.


Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

14 hari lalu

Kejaksaan Kembali Sita 16,4 Hektar Aset Benny Tjokrosaputro dalam Perkara Jiwasraya

Kejaksaan Agung kembali menyita 16,4 aset Benny Tjokrosaputro dalam kasus korupsi Jiwasraya.


Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

14 hari lalu

Libatkan BPKP, Kejagung Sebut Kerugian Negara di Kasus Korupsi BTS Kominfo Masih Dihitung

Ketut menyebut dugaan nilai kerugian di kasus korupsi BTS Kominfo bisa bertambah dan bisa juga berkurang.


Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati

16 hari lalu

Profil Nikolaus Kondomo Pj Gubernur Papua Pegunungan, Pengalaman Malang Melintang di Kejati

Mendagri Tito Karnavian menunjuk Nikolaus Kondomo menjadi Pj Provinsi Papua Pegunungan. Kariernya di beberapa Kejati, bertemu istri di Sleman.


Dapat Ancaman Bom, Pengadilan Tinggi Tokyo Ditutup

17 hari lalu

Dapat Ancaman Bom, Pengadilan Tinggi Tokyo Ditutup

Pengadilan Tinggi Tokyo, Jepang pada Senin 14 Noveber 2022 ditutup dan membatalkan beberapa persidangan karena ancaman bom