Jaksa Agung Atur Penggunaan Atribut Keagamaan, Ini Kata Sekjen MUI

Editor

Febriyan

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan (kiri), dan ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amien. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan angkat bicara soal pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang akan melarang terdakwa mengenakan atribut keagamaan di dalam persidangan. Amirsyah mengaku tak keberatan dengan aturan tersebut.

Amirsyah menyatakan atribut keagamaan sejatinya memang harus digunakan pada tempatnya. Dia pun menilai langkah Burhanuddin itu tepat karena menerapkan prinsip keadilan.

"Atribut keagamaan tidak boleh disalahgunakan, karena itu harus pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya merupakan salah satu prinsip keadilan," ujar Amirsyah saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Mei 2022.

Amirsyah menerangkan, lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung memang harus memerhatikan adab dalam berpakaian. "Bagi lembaga penegakan hukum harus menjunjung tingga penggunaan pakaian," kata Amirsyah.

Sebelumnya,  Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan geram dengan para terdakwa yang mendadak tampil menggunakan atribut keagamaan seperti peci, jilbab dan jubah di persidangan. Padahal, menurut Burhanuddin, dalam kesehariannya mereka tak mengenakan atribut itu.

Karena itu, Burhanuddin memerintahkan kepada anak buahnya tak menghadirkan terdakwa ke persidangan jika mereka melakukan hal itu.

Meskipun demikian, langkah Burhanuddin itu mendapat kecaman dari Anggota Komisi Hukum DPR RI, Desmond J Mahesa. Legislator Partai Gerindra itu menilai Kejaksaan Agung tak memiliki kewenangan untuk mengatur busana pada terdakwa. Kewenangan tersebut, menurut Desmond, berada di tangan Mahkamah Agung.

Selain itu, Desmond juga menyatakan bahwa penggunaan atribut keagamaan merupakan hak individu. Karena itu, dia menilai kebijakan Burhanuddin tersebut tak tepat.

Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana pun menegaskan bahwa pihaknya tak melarang seluruh terdakwa untuk menggunakan atribut keagamaan. Menurut dia, larangan itu hanya berlaku untuk mereka yang mendadak menggunakan atribut tersebut.

"Perlu dicatat, kami tidak melarang mereka yang sudah terbiasa menggunakan, misalnya dia sudah menggunakan jilbab, dia sudah biasa pakai peci. Kita tidak melarang itu,” kata Ketut Sumedana yang dihubungi Tempo, Sabtu, 21 Mei 2022.






Kejaksaan Tangkap Seorang Tersangka Kasus Korupsi Impor Garam

5 hari lalu

Kejaksaan Tangkap Seorang Tersangka Kasus Korupsi Impor Garam

Seorang tersangka kasus impor garam berinisial YN ditangkap Kejaksaan Agung di salah satu rumah sakit Jakarta. Kejaksaan sebut YN tak kooperatif.


Bareskrim Periksa Kepala Laboratorium BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut

6 hari lalu

Bareskrim Periksa Kepala Laboratorium BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut

Pemeriksaan Kepala Lab BPOM di kasus gagal ginjal akut itu dilakukan pada Rabu kemarin.


Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

6 hari lalu

Kejagung Tuntaskan 2.103 Kasus Lewat Restorative Justice, DPR Ingatkan Jangan Sampai Buka Celah Suap

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan sebanyak 2.103 kasus dituntaskan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melalui pendekatan restorative justice


Putri Candrawathi Sempat Mengeluh Sakit sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

8 hari lalu

Putri Candrawathi Sempat Mengeluh Sakit sebelum Dinyatakan Positif Covid-19

Ppihak rumah tahanan Kejaksaan Agung cabang Salemba menyampaikan Putri Candrawathi positif Covid-19 setelah sebelumnya mengeluh sakit.


NU DKI Protes Dana Hibah 'Cuma' Rp 4 Miliar, PDIP: Itu Usulan Era Pak Anies Baswedan

9 hari lalu

NU DKI Protes Dana Hibah 'Cuma' Rp 4 Miliar, PDIP: Itu Usulan Era Pak Anies Baswedan

Johnny Simanjuntak menyebut, komisinya merekomendasikan PWNU DKI peroleh dana hibah Rp 5 miliar tahun depan, naik dari Rp4 miliar usulan DKI Jakarta.


MUI DKI Diusulkan Dapat Hibah Rp15 Miliar, DPRD: Untuk Bayar Pemulasaran Jenazah

9 hari lalu

MUI DKI Diusulkan Dapat Hibah Rp15 Miliar, DPRD: Untuk Bayar Pemulasaran Jenazah

Dana hibah untuk MUI DKI ini sempat dipertanyakan oleh PWNU DKI yang diusulkan mendapat anggaran lebih kecil


Kasus Gagal Ginjal Akut, Kejagung Baru Terima 3 SPDP dari 4 Tersangka

10 hari lalu

Kasus Gagal Ginjal Akut, Kejagung Baru Terima 3 SPDP dari 4 Tersangka

Kejagung baru menerima 3 SPDP dari 4 tersangka kasus gagal ginjal akut. Satu SPDP dari Bareskrim Polri belum diterima.


Luncurkan Buku Pedoman Islam Wasathiyah, MUI Singgung Politik Praktis di Masjid

10 hari lalu

Luncurkan Buku Pedoman Islam Wasathiyah, MUI Singgung Politik Praktis di Masjid

Ketua Komisi Dakwah MUI, Ahmad Zubaidi, menilai hajatan politik salah satu faktor yang bisa memecah belah umat Islam Indonesia


Jaksa Agung Bentuk Satgas 53 Awasi Penerapan Keadilan Restoratif

10 hari lalu

Jaksa Agung Bentuk Satgas 53 Awasi Penerapan Keadilan Restoratif

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan mengatakan pihaknya mengawasi ketat penerapan keadilan restoratif agar tak disalahgunakan jaksa nakal.


Kejaksaan Agung Siapkan Opsi Gugat Perdata Kasus Gagal Ginjal Akut

12 hari lalu

Kejaksaan Agung Siapkan Opsi Gugat Perdata Kasus Gagal Ginjal Akut

Menurut Ketut, negara mempunyai kepentingan untuk melakukan gugatan perdata kasus gagal ginjal akut.